Ganjar Minta Warga Perhatikan Perizinan Sewa Lahan
A
A
A
PURWOREJO - Kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut suka cita oleh para pengelola tambak udang di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, kemarin.
Meski mengaku salut dan bangga kepada sejumlah pemilik tambak udang Pantai Ketawang, Ganjar mengingatkan agar perizinan sewa lahan tambak segera diuruskePemkabPurworejo. “Wes do panen tho? Ojo lali tanah lahane diurus izine. Kan cukup hasil panenane buat bayar sewa lahan ke Pak Bupati tho? “ ungkap Ganjar.
Dalam dialog dengan para pemilik tambak udang, Gubernur Ganjar mendengar langsung bahwa selama tambak dibangun sejak 2008 lalu, belum ada pemilik tambak udang yang mengurus izin sewa lahan kepada Pemkab Purworejo. “Ojo lali izin lho sewa tanahe. Ojo koyo urut sewu, awalnya menggunakan tanah negara, giliran cucunya mengaku tanah itu milik mereka,” ujar Ganjar.
Ganjar meminta agar pemkab segera memfasilitasi dengan cara mendata kawasan lahan yang dipakai para penambak udang, baru setelah itu dibuatkan izin. “Koordinasilah dengan Pak Tentara dulu, lalu didata, baru diberikan izin. Anak cucunya tolong diberi tahu, jangan sampai nantinya diklaim tanah milik mbahnya,” ucap Ganjar di hadapan ratusan undangan yang hadir.
Yusman, salah seorang pemilik tambak udang mengaku sudah menggunakan tanah negara untuk kepentingan tambaknya sejak 2008. “Saya sudah mulai menambak udang sejak 2008. Modal awal saya Rp140 juta, Pak. Tapi kami berkelompok sepuluh orang, jadi modal kami senilai Rp14 juta per orang. Kami telah panen sebanyak tujuh kali. Tiap panen saya mendapatkan hasil Rp6 juta per anggotanya,” papar Yusman di hadapan Gubernur.
Yusman mengaku, setiappanen udang cukup membutuhkan waktu selama 60 sampai 70 hari saja.“Wah, hebat dong? Sekarang panen berarti punya duit Rp6 juta. Kalau untuk sewa lahan milik Pemkab Purworejo Rp3 juta berarti masih cukup tho? “ ucap Ganjar. Lagi-lagi, Ganjar menegaskan agar para pemilik usaha tambak udang di wilayah Purworejo segera mengurus izin sewa lahannya kepada pemerintah.“ Jangan sampai nantinya cucu kalian bilang ke pemerintah bahwa tanah ini milik kakek saya,” tandas Ganjar.
Ganjar di Demo Mahasiswa
Sehari sebelumnya, saat menggelar acara Ngopi Bareng Mas Ganjar di Pendapa Bupati Kebumen dengan mengundang perangkat desa seluruh Kabupaten Kebumen, Ganjar didatangi 15 aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAINU setempat. Awalnya, para pendemo dihalangi oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak memberikan surat pemberitahuan akan berunjuk rasa.
“Kami sengaja datang ke acara ini karena acara yang mengundang para perangkat desa se- Kebumen tidak membahas permasalahan Urut Sewu. Oleh karenanya, kami datang ke sini untuk menanyakan langsung kepada Gubernur Jateng,” ucap Bayu Winaso salah seorang pendemo. Mendengar ribut-ribut, Ganjar langsung meminta kepada polisi agar para pendemo dipersilakan masuk dan melakukan dialog.
Dalam dialog dengan BEM, Ganjar menegaskan akan mengumpulkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah di wilayah Urut Sewu serta data-data berkait dengan batas tanah dan pajak-pajaknya. “Saya berjanji akan memfasilitasi antara warga Urut Sewu dengan pihak TNI. Nanti ditunggu saja sampai 14 September ini,” kata Ganjar.
Sementara itu, Dandim 0709 Letkol Inf Putra Widyawinata mempersilakan kepada warga di tujuh desa di Kawasan Pantai Selatan Kebumen atau Urut Sewu untuk membuktikan suratsurat kepemilikan hak tanah tersebut. “Jika memang memiliki bukti surat-surat kepemilikan tanah, silakan saja diberikan kepada kami. Biar masalah ini cepat selesai,” ujar Putra.
Hery priyantono
Meski mengaku salut dan bangga kepada sejumlah pemilik tambak udang Pantai Ketawang, Ganjar mengingatkan agar perizinan sewa lahan tambak segera diuruskePemkabPurworejo. “Wes do panen tho? Ojo lali tanah lahane diurus izine. Kan cukup hasil panenane buat bayar sewa lahan ke Pak Bupati tho? “ ungkap Ganjar.
Dalam dialog dengan para pemilik tambak udang, Gubernur Ganjar mendengar langsung bahwa selama tambak dibangun sejak 2008 lalu, belum ada pemilik tambak udang yang mengurus izin sewa lahan kepada Pemkab Purworejo. “Ojo lali izin lho sewa tanahe. Ojo koyo urut sewu, awalnya menggunakan tanah negara, giliran cucunya mengaku tanah itu milik mereka,” ujar Ganjar.
Ganjar meminta agar pemkab segera memfasilitasi dengan cara mendata kawasan lahan yang dipakai para penambak udang, baru setelah itu dibuatkan izin. “Koordinasilah dengan Pak Tentara dulu, lalu didata, baru diberikan izin. Anak cucunya tolong diberi tahu, jangan sampai nantinya diklaim tanah milik mbahnya,” ucap Ganjar di hadapan ratusan undangan yang hadir.
Yusman, salah seorang pemilik tambak udang mengaku sudah menggunakan tanah negara untuk kepentingan tambaknya sejak 2008. “Saya sudah mulai menambak udang sejak 2008. Modal awal saya Rp140 juta, Pak. Tapi kami berkelompok sepuluh orang, jadi modal kami senilai Rp14 juta per orang. Kami telah panen sebanyak tujuh kali. Tiap panen saya mendapatkan hasil Rp6 juta per anggotanya,” papar Yusman di hadapan Gubernur.
Yusman mengaku, setiappanen udang cukup membutuhkan waktu selama 60 sampai 70 hari saja.“Wah, hebat dong? Sekarang panen berarti punya duit Rp6 juta. Kalau untuk sewa lahan milik Pemkab Purworejo Rp3 juta berarti masih cukup tho? “ ucap Ganjar. Lagi-lagi, Ganjar menegaskan agar para pemilik usaha tambak udang di wilayah Purworejo segera mengurus izin sewa lahannya kepada pemerintah.“ Jangan sampai nantinya cucu kalian bilang ke pemerintah bahwa tanah ini milik kakek saya,” tandas Ganjar.
Ganjar di Demo Mahasiswa
Sehari sebelumnya, saat menggelar acara Ngopi Bareng Mas Ganjar di Pendapa Bupati Kebumen dengan mengundang perangkat desa seluruh Kabupaten Kebumen, Ganjar didatangi 15 aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAINU setempat. Awalnya, para pendemo dihalangi oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak memberikan surat pemberitahuan akan berunjuk rasa.
“Kami sengaja datang ke acara ini karena acara yang mengundang para perangkat desa se- Kebumen tidak membahas permasalahan Urut Sewu. Oleh karenanya, kami datang ke sini untuk menanyakan langsung kepada Gubernur Jateng,” ucap Bayu Winaso salah seorang pendemo. Mendengar ribut-ribut, Ganjar langsung meminta kepada polisi agar para pendemo dipersilakan masuk dan melakukan dialog.
Dalam dialog dengan BEM, Ganjar menegaskan akan mengumpulkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah di wilayah Urut Sewu serta data-data berkait dengan batas tanah dan pajak-pajaknya. “Saya berjanji akan memfasilitasi antara warga Urut Sewu dengan pihak TNI. Nanti ditunggu saja sampai 14 September ini,” kata Ganjar.
Sementara itu, Dandim 0709 Letkol Inf Putra Widyawinata mempersilakan kepada warga di tujuh desa di Kawasan Pantai Selatan Kebumen atau Urut Sewu untuk membuktikan suratsurat kepemilikan hak tanah tersebut. “Jika memang memiliki bukti surat-surat kepemilikan tanah, silakan saja diberikan kepada kami. Biar masalah ini cepat selesai,” ujar Putra.
Hery priyantono
(ftr)