Pengamat Menduga Proyek Jalan Dibawah HPS Sudah Diatur
Senin, 07 September 2015 - 20:46 WIB
Pengamat Menduga Proyek Jalan Dibawah HPS Sudah Diatur
A
A
A
BOGOR - Peneliti Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menduga proyek jalan yang harga pemenang tendernya berkisar antara 20% atau dibawah HPS sudah diatur.
Menurut dia, memang harus dicuriga, jika proyek jalan bernilai diatas Rp1 miliar yang nilainya berkisar atau dibawah 20% dari HPS.
"Bisa jadi ini sebuah permainan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Dimana ada dugaan bahwa nilai proyek terlebih dulu sudah di-mark up dulu, dan baru dimenangkan oleh penawaran yang dibawah 20% HPS, " kata Ucok, Senin (7/9/2015).
Karena itu, kata Ucok, semua elemen masyarakat termasuk aparat di Kabupaten Bogor harus mengawasi pembangunannya.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Yudi Ramdan Budiman menyatakan, selama ini BPK tidak ada kongkalikong dengan pengusaha atau dinas terkait mengenai masalah audit di Kabupaten Bogor.
"Audit BPK berdasarkan perencanaan dan pemeriksaan yang matang Jadi tidak ada kongkalikong, " kata Yudi Ramdan kepada Sindonews.com, Senin (7/9/2015).
Terkait hal ini, Yudi mengaku belum bisa berkomentar banyak karena belum ada pemeriksaan.
Menurut Yudi Ramdan, kalau ada masalah soal audit di daerah tertentu maka akan dilakukan audit ulang pada termin berikutnya.
Kadis Infokom Kabupaten Bogor Wawan Munawar Sidik yang dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan berkomentar banyak. Dia beralasan hal itu terlalu teknis.
"Silahkan ke Kadis Bina Marga dan Pengairan dia yang lebih tahu, " kata Wawan kepada Sindonews.com.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani tidak berhasil dihubungi.
Menurut dia, memang harus dicuriga, jika proyek jalan bernilai diatas Rp1 miliar yang nilainya berkisar atau dibawah 20% dari HPS.
"Bisa jadi ini sebuah permainan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Dimana ada dugaan bahwa nilai proyek terlebih dulu sudah di-mark up dulu, dan baru dimenangkan oleh penawaran yang dibawah 20% HPS, " kata Ucok, Senin (7/9/2015).
Karena itu, kata Ucok, semua elemen masyarakat termasuk aparat di Kabupaten Bogor harus mengawasi pembangunannya.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Yudi Ramdan Budiman menyatakan, selama ini BPK tidak ada kongkalikong dengan pengusaha atau dinas terkait mengenai masalah audit di Kabupaten Bogor.
"Audit BPK berdasarkan perencanaan dan pemeriksaan yang matang Jadi tidak ada kongkalikong, " kata Yudi Ramdan kepada Sindonews.com, Senin (7/9/2015).
Terkait hal ini, Yudi mengaku belum bisa berkomentar banyak karena belum ada pemeriksaan.
Menurut Yudi Ramdan, kalau ada masalah soal audit di daerah tertentu maka akan dilakukan audit ulang pada termin berikutnya.
Kadis Infokom Kabupaten Bogor Wawan Munawar Sidik yang dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan berkomentar banyak. Dia beralasan hal itu terlalu teknis.
"Silahkan ke Kadis Bina Marga dan Pengairan dia yang lebih tahu, " kata Wawan kepada Sindonews.com.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani tidak berhasil dihubungi.
(sms)
