Proyek Jalan 20% Dibawah HPS Kualitas Diragukan?
Senin, 07 September 2015 - 16:02 WIB
Proyek Jalan 20% Dibawah HPS Kualitas Diragukan?
A
A
A
BOGOR - Sejumlah proyek jalan tahun anggaran 2015 di Kabupaten Bogor diragukan kualitas pembangunannya karena harga pemenang tendernya berkisar 20% dibawah HPS.
Menurut salah satu pengusaha di Kabupaten Bogor tidak masuk akal jika proyek dikerjakan dengan dana dibawah 20% dari HPS.
"Sekarang kalau proyeknya saja 20% ditambah pajak 12% kemudian pengusaha cari keuntungan 10%. Kalau proyeknya disubkan lagi ke kontraktor lain dengan potongan 10% Dengan sisa 48% bagaimana mutu proyeknya, " papar salah satu pengusaha Bogor yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan pengamatan Sindonews.com di website resmi LPSE, tim.lpse.bogorkab.go.id ada sedikitnya 10 proyek jalan bernilai diatas Rp1 miliar yang nilainya berkisar atau dibawah 20% dari HPS.
Sejumlah proyek yang harga penawarannya diduga berkisar dan dibawah 20% dari HPS adalah proyek Jalan Kranggan-Gunung Putri yang dimenangkan PT SAP. Selain itu proyek Jalan Ngasuh - Cileuksa (Sta.14+000 - Sta.17+200) yang dimenangkan PT PK; Jalan Kandang Roda - Sentul (Jalur Cepat) (Sta. 0+000 - Sta. 2+400) yang dimenangkan PT JMA dan Jalan Tenjo - Cilejet (Sta.8+500 - Sta.11+500) yang dimenangkan PT TJ.
Menurut pengamatan Sindonews.com belum ada aktivitas pembangunan di Jalan Kranggan -Gunung Putri tersebut padahal kondisinya telah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Sementara itu, Ketua Forum Mahasiswa Bogor Rahmatulah juga meragukan kualitas proyek jalan tersebut jika selesai nantinya. Menurut dia hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi konsultan pengawas dan dinas terkait.
"Merujuk ke Perpres 70 apabila ada perusahaan selaku rekanan yang membuat harga penawaran lebih rendah mendekati atau sampai 20% dibawah HPS sudah harus dicurigai. Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih teliti dalam mengaudit proyek jalan di Kabupaten Bogor sehingga jangan ada kongkalikong, " kata Rahmatullah.
Menurut dia, warga Kabupaten Bogor yang akan terkena imbas nantinya karena dengan menekan harga namun kualitas proyeknya jelek.
"Mau untung malah buntung. Justru negara bakal dirugikan jika demikian. Karena jika proyek yang seharusnya dapat bertahan 1-2 tahun namun hanya tahan enam bulan. Ujung-ujungnya negara yang harus memperbaikinya dengan menganggarkan perbaikan lagi, " timpal Rahmat.
Terpisah Ketua BPC Gapensi Kabupaten Bogor H Enday mengatakan, sebagai pengusaha Bogor pihaknya berharap agar proyek-proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan bagus kualitasnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani hingga berita ini diturunkan tidak berhasil dihubungi. Edwar sapaan akrab sang kadis tidak menjawab ketika di telepon maupun di SMS.
Menurut salah satu pengusaha di Kabupaten Bogor tidak masuk akal jika proyek dikerjakan dengan dana dibawah 20% dari HPS.
"Sekarang kalau proyeknya saja 20% ditambah pajak 12% kemudian pengusaha cari keuntungan 10%. Kalau proyeknya disubkan lagi ke kontraktor lain dengan potongan 10% Dengan sisa 48% bagaimana mutu proyeknya, " papar salah satu pengusaha Bogor yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan pengamatan Sindonews.com di website resmi LPSE, tim.lpse.bogorkab.go.id ada sedikitnya 10 proyek jalan bernilai diatas Rp1 miliar yang nilainya berkisar atau dibawah 20% dari HPS.
Sejumlah proyek yang harga penawarannya diduga berkisar dan dibawah 20% dari HPS adalah proyek Jalan Kranggan-Gunung Putri yang dimenangkan PT SAP. Selain itu proyek Jalan Ngasuh - Cileuksa (Sta.14+000 - Sta.17+200) yang dimenangkan PT PK; Jalan Kandang Roda - Sentul (Jalur Cepat) (Sta. 0+000 - Sta. 2+400) yang dimenangkan PT JMA dan Jalan Tenjo - Cilejet (Sta.8+500 - Sta.11+500) yang dimenangkan PT TJ.
Menurut pengamatan Sindonews.com belum ada aktivitas pembangunan di Jalan Kranggan -Gunung Putri tersebut padahal kondisinya telah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Sementara itu, Ketua Forum Mahasiswa Bogor Rahmatulah juga meragukan kualitas proyek jalan tersebut jika selesai nantinya. Menurut dia hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi konsultan pengawas dan dinas terkait.
"Merujuk ke Perpres 70 apabila ada perusahaan selaku rekanan yang membuat harga penawaran lebih rendah mendekati atau sampai 20% dibawah HPS sudah harus dicurigai. Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih teliti dalam mengaudit proyek jalan di Kabupaten Bogor sehingga jangan ada kongkalikong, " kata Rahmatullah.
Menurut dia, warga Kabupaten Bogor yang akan terkena imbas nantinya karena dengan menekan harga namun kualitas proyeknya jelek.
"Mau untung malah buntung. Justru negara bakal dirugikan jika demikian. Karena jika proyek yang seharusnya dapat bertahan 1-2 tahun namun hanya tahan enam bulan. Ujung-ujungnya negara yang harus memperbaikinya dengan menganggarkan perbaikan lagi, " timpal Rahmat.
Terpisah Ketua BPC Gapensi Kabupaten Bogor H Enday mengatakan, sebagai pengusaha Bogor pihaknya berharap agar proyek-proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan bagus kualitasnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani hingga berita ini diturunkan tidak berhasil dihubungi. Edwar sapaan akrab sang kadis tidak menjawab ketika di telepon maupun di SMS.
(sms)
