Sumut 5 Besar Daerah Rawan Konflik Pilkada
Sumut 5 Besar Daerah Rawan Konflik Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Dalam rilis tersebut Sumatera Utara (Sumut) masuk lima besar daerah paling rawan konflik.
Lima daerah dinyatakan memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, yakni Maluku (2,74), Kalimantan Utara (2,74), Nusa Tenggara Timur (2,74), Papua (2,68) dan Sumut (2,66). Sementara lima daerah yang tingkat kerawanannya paling rendah atau paling aman adalah Kepulauan Bangka Belitung (1,80), Bali (1,84), Kalimantan Selatan (2,01), Lampung (2,04), dan Bengkulu (2,13).
Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan IKP 2015 tersebut dirilis untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada publik mengenai potensi kerawanan pilkada di 34 provinsi. Apalagi pilkada yang digelar secara lokal juga memiliki efek yang sangat paralel dengan konteks nasional. ”Jika kita memberikan informasi separsial ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian semua pihak,” ujar Daniel seusai merilis IKP 2015 di Jakarta kemarin.
Menurut Daniel, Bawaslu provinsi maupun Panwaslu kabupaten/ kota telah diberi informasi mengenai temuan ini. Khusus bagi panwas yang berada di daerah rawan diwajibkan untuk mendapatkan pengarahan. ”Kami briefing dan jelaskan bahwa daerahnya itu sudah masuk ke dalam pemetaan daerah yang rawan sengketa. Dari situ Bawaslu provinsi atau Panwaslu bisa menjelaskan di lapangan,” ucap Daniel.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat konsolidasi di tingkat internal dan menegaskan bahwa Bawaslu telah siap dengan potensi kerawanan yang ada. ”Jangan sampai ada klaim dari berbagai pihak bahwa persoalan metode dan cara tepat untuk mengawasi daerah seperti apa. Sebenarnya ada pola, nanti akan kita bahas,” imbuhnya.
Daniel juga berharap evaluasi secara lokal dan secara nasional ini bisa membantu penyusunan persiapan pilkada. Daniel menambahkan, daerah seperti Kalimantan Utara yang masuk daerah rawan dikarenakan berbatasan dengan Malaysia. Selain itu karena menjadi daerah hasil pemekaran, maka data-data yang ada belum dikondisikan. ”Kemudian ada pemain baru dalam konteks aktor politik lokal. Selain itu kepolisian di sana masih bersama dengan Kalimantan Timur sehingga itu menjadi poin keamanan yang harus kita awasi,”ujarnya.
IKP 2015 dinilai berdasarkan lima aspek, yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, serta keamanan daerah. Untuk profesionalitas penyelenggara, tiga daerah yang rendah kualitasnya adalah Maluku (3,3), NTT (3,0) serta Sulawesi Utara (3,0).
Sementara untuk politik uang rentan terjadi di daerah Sulawesi Tengah (3,5), Jawa Barat (3,3), Banten, Kalimantan Utara serta NTB (3,0). Untuk akses pengawasan rendah terjadi di Kalimantan Utara (3,0), Papua (3,0) dan Maluku (2,8). Adapun partisipasi masyarakat rendah terjadi di Kepulauan Riau (4,1), NTB (3,9), Riau dan Kalimantan Tengah (3,8).
Untuk kondisi keamanan, yang paling rentan terjadi di Banten (3,5), Papua (2,9) serta Jambi (2,8). IKP 2015 menggunakan metode penggalaian data yang dilakukan dengan membentuk focus group discussion (FGD) dengan Bawaslu provinsi dan pihak terkait, reviu hasil pengawasan serta reviu data terkait isu indeks.
Sumber data yang diambil untuk menyusun IKP 2015 berasal dari hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota, data BPS, datPodes, data KPU, serta data DKPP. Sebelumnya, Polda Sumut menyebut ada tiga daerah di wilayahnya yang berpotensi paling rawan dalam tahapan pelaksanaan pilkada serentak hingga penetapan hasilnya.
Ketiganya, yakni Kota Medan, Labuhanbatu, dan Nias. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut Brigjen Pol Ilham Salahuddin mengatakan, menjelang pilkada seluruh personel gabungan TNI/ Polri harus mewaspadai terjadinya konflik di daerah. “Untuk mengantisipasi konflik dalam pengamanan pilkada ini kami kerahkan personel gabungan TNI Polri 12.149 orang,” ujar Brigjen Pol Ilham Salahuddin pada Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2015 di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (26/8) lalu.
Meski dianggap memiliki potensi konflik, namun pihaknya optimistis pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar. Kendati demikian, orang nomor dua di Polda Sumut ini berharap masyarakat dan massa pendukung pasangan calon sebisa mungkin menghindari gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas). Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengapresiasi hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu.
Menurut dia penting untuk mengantisipasi potensi gesekan dan kerawanan yang muncul dalam pilkada. Namun Gun Gun menganggap dari lima aspek yang dijadikan bahan penelitian masih ada aspek lain yang juga memengaruhi tingkat kerawanan. Ke depan dia meminta hal itu harus berani diungkap. ”Catatan saya variabel dan indikator itu dimasukkan berdasarkan data yang ada saja. Saya khawatir variabel lain tidak tercatat dan jadi bahan penelitian,”ucapnya.
Gun Gun juga berharap hasil IKP 2015 tidak hanya menjadi bahan argumentasi semata. Karena secara logis dan argumentatif temuan-temuan ini harus menjadi bahan antisipasi semua pihak untuk menjaga agar pilkada bisa berjalan lancar.
Dian ramdhani
Lima daerah dinyatakan memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, yakni Maluku (2,74), Kalimantan Utara (2,74), Nusa Tenggara Timur (2,74), Papua (2,68) dan Sumut (2,66). Sementara lima daerah yang tingkat kerawanannya paling rendah atau paling aman adalah Kepulauan Bangka Belitung (1,80), Bali (1,84), Kalimantan Selatan (2,01), Lampung (2,04), dan Bengkulu (2,13).
Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan IKP 2015 tersebut dirilis untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada publik mengenai potensi kerawanan pilkada di 34 provinsi. Apalagi pilkada yang digelar secara lokal juga memiliki efek yang sangat paralel dengan konteks nasional. ”Jika kita memberikan informasi separsial ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian semua pihak,” ujar Daniel seusai merilis IKP 2015 di Jakarta kemarin.
Menurut Daniel, Bawaslu provinsi maupun Panwaslu kabupaten/ kota telah diberi informasi mengenai temuan ini. Khusus bagi panwas yang berada di daerah rawan diwajibkan untuk mendapatkan pengarahan. ”Kami briefing dan jelaskan bahwa daerahnya itu sudah masuk ke dalam pemetaan daerah yang rawan sengketa. Dari situ Bawaslu provinsi atau Panwaslu bisa menjelaskan di lapangan,” ucap Daniel.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat konsolidasi di tingkat internal dan menegaskan bahwa Bawaslu telah siap dengan potensi kerawanan yang ada. ”Jangan sampai ada klaim dari berbagai pihak bahwa persoalan metode dan cara tepat untuk mengawasi daerah seperti apa. Sebenarnya ada pola, nanti akan kita bahas,” imbuhnya.
Daniel juga berharap evaluasi secara lokal dan secara nasional ini bisa membantu penyusunan persiapan pilkada. Daniel menambahkan, daerah seperti Kalimantan Utara yang masuk daerah rawan dikarenakan berbatasan dengan Malaysia. Selain itu karena menjadi daerah hasil pemekaran, maka data-data yang ada belum dikondisikan. ”Kemudian ada pemain baru dalam konteks aktor politik lokal. Selain itu kepolisian di sana masih bersama dengan Kalimantan Timur sehingga itu menjadi poin keamanan yang harus kita awasi,”ujarnya.
IKP 2015 dinilai berdasarkan lima aspek, yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, serta keamanan daerah. Untuk profesionalitas penyelenggara, tiga daerah yang rendah kualitasnya adalah Maluku (3,3), NTT (3,0) serta Sulawesi Utara (3,0).
Sementara untuk politik uang rentan terjadi di daerah Sulawesi Tengah (3,5), Jawa Barat (3,3), Banten, Kalimantan Utara serta NTB (3,0). Untuk akses pengawasan rendah terjadi di Kalimantan Utara (3,0), Papua (3,0) dan Maluku (2,8). Adapun partisipasi masyarakat rendah terjadi di Kepulauan Riau (4,1), NTB (3,9), Riau dan Kalimantan Tengah (3,8).
Untuk kondisi keamanan, yang paling rentan terjadi di Banten (3,5), Papua (2,9) serta Jambi (2,8). IKP 2015 menggunakan metode penggalaian data yang dilakukan dengan membentuk focus group discussion (FGD) dengan Bawaslu provinsi dan pihak terkait, reviu hasil pengawasan serta reviu data terkait isu indeks.
Sumber data yang diambil untuk menyusun IKP 2015 berasal dari hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota, data BPS, datPodes, data KPU, serta data DKPP. Sebelumnya, Polda Sumut menyebut ada tiga daerah di wilayahnya yang berpotensi paling rawan dalam tahapan pelaksanaan pilkada serentak hingga penetapan hasilnya.
Ketiganya, yakni Kota Medan, Labuhanbatu, dan Nias. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut Brigjen Pol Ilham Salahuddin mengatakan, menjelang pilkada seluruh personel gabungan TNI/ Polri harus mewaspadai terjadinya konflik di daerah. “Untuk mengantisipasi konflik dalam pengamanan pilkada ini kami kerahkan personel gabungan TNI Polri 12.149 orang,” ujar Brigjen Pol Ilham Salahuddin pada Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2015 di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (26/8) lalu.
Meski dianggap memiliki potensi konflik, namun pihaknya optimistis pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar. Kendati demikian, orang nomor dua di Polda Sumut ini berharap masyarakat dan massa pendukung pasangan calon sebisa mungkin menghindari gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas). Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengapresiasi hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu.
Menurut dia penting untuk mengantisipasi potensi gesekan dan kerawanan yang muncul dalam pilkada. Namun Gun Gun menganggap dari lima aspek yang dijadikan bahan penelitian masih ada aspek lain yang juga memengaruhi tingkat kerawanan. Ke depan dia meminta hal itu harus berani diungkap. ”Catatan saya variabel dan indikator itu dimasukkan berdasarkan data yang ada saja. Saya khawatir variabel lain tidak tercatat dan jadi bahan penelitian,”ucapnya.
Gun Gun juga berharap hasil IKP 2015 tidak hanya menjadi bahan argumentasi semata. Karena secara logis dan argumentatif temuan-temuan ini harus menjadi bahan antisipasi semua pihak untuk menjaga agar pilkada bisa berjalan lancar.
Dian ramdhani
(ars)
Explore More