Temui Menteri, Buruh Protes Tenaga Kerja Asing
Selasa, 01 September 2015 - 20:02 WIB
Temui Menteri, Buruh Protes Tenaga Kerja Asing
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan antara perwakilan buruh dengan tiga menteri di kantor Kemenko Polhukam diwarnai protes perwakilan buruh. Mereka protes dengan longgarnya kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja asing.
Menter Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui, dalam pebicaraan dengan perwakilan buruh ada pertanyaan soal maraknya penggunaan tenaga kerja asing tanpa keahlian.
Dia menerangkan, sebenarnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia ini terus menurun, seperti dari tahun 2012 berjumlah 76 ribu hingga tahun sekarang yang berumlah 13 ribu orang dan merupakan orang yang ahli di bidangnya. (Baca: Tiba di Depan Istana, Ratusan Buruh Sindir Jokowi)
"Ini isu yang tidak benar, jangan dibesar-besarkan. Kita jangan lupa, buruh kita berapa juta di luar (negeri). Di Hongkong misal, ada 30 ribu (WNI), dan tidak diributkan juga," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (1/9/2015).
Sedang terkait kasus PHK, tambah Hanif, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar PHK hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh perusahaan apabila keadaan ekonomi di Indonesia kurang baik.
"Kami terus melaklukan koordinasi, prinsipnya kita terus mendorong dialog dengan serikat pekerja untuk menyiasati keadaan ekonomi sekarang sehingga PHK menjadi pilihan terakhir bukan, pilihan pertama," janjinya.
PILIHAN:
Ini Prediksi Ahok Besaran Upah Minimum Provinsi 2016
Menter Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui, dalam pebicaraan dengan perwakilan buruh ada pertanyaan soal maraknya penggunaan tenaga kerja asing tanpa keahlian.
Dia menerangkan, sebenarnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia ini terus menurun, seperti dari tahun 2012 berjumlah 76 ribu hingga tahun sekarang yang berumlah 13 ribu orang dan merupakan orang yang ahli di bidangnya. (Baca: Tiba di Depan Istana, Ratusan Buruh Sindir Jokowi)
"Ini isu yang tidak benar, jangan dibesar-besarkan. Kita jangan lupa, buruh kita berapa juta di luar (negeri). Di Hongkong misal, ada 30 ribu (WNI), dan tidak diributkan juga," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (1/9/2015).
Sedang terkait kasus PHK, tambah Hanif, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar PHK hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh perusahaan apabila keadaan ekonomi di Indonesia kurang baik.
"Kami terus melaklukan koordinasi, prinsipnya kita terus mendorong dialog dengan serikat pekerja untuk menyiasati keadaan ekonomi sekarang sehingga PHK menjadi pilihan terakhir bukan, pilihan pertama," janjinya.
PILIHAN:
Ini Prediksi Ahok Besaran Upah Minimum Provinsi 2016
(ysw)
