PLTU Batang Ditargetkan Rampung 2018
Sabtu, 29 Agustus 2015 - 10:51 WIB
PLTU Batang Ditargetkan Rampung 2018
A
A
A
BATANG - Setelah lama terkatung-katung akibat terkendala beragam masalah, pembangunan mega pro yek PLTU Batang akhir nya diresmikan kemarin. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2018.
Presiden Joko Widodo mengatakan, proyek pembangunan PLTU dengan kapasitas 2x1.000 megawatt tersebut membutuhkan anggaran yang besar sehingga pemerintah perlu menggandeng in vestor. “Memang memerlukan mo dal besar, sebab APBN tidak cukup untuk itu.
Oleh se - bab itu, pemerintah menggandeng investor,” kata presiden saat meresmikan construction kick off PLTU Batang dan program elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan d an d aerah perbatasan di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, kemarin.
Proyek PLTU tersebut sem pat terbengkalai hingga sekitar empat tahun karena terkendala pembebasan lahan un tuk area pembangunan proyek itu. “Sejak menteri saya lantik, langsung saya targetnya harus bisa diselesaikan enam bulan. Saya kejar terus tapi tidak selesai. Tapi Alhamdulillah, bisa selesai setelah mundur lagi empat bulan,” kata Jokowi.
Terkait sisa lahan yang belum dibebaskan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menargetkan selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Presiden mengaku akan terus mengecek pembangunan proyek tersebut. “Kalau ada 1,9% yang masih bermasalah, tadi Pak Gubernur (Ganjar) bisik-bisik ke saya, nanti saya rampungkan pak presiden, sebulan beri saya waktu,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengklaim dimulainya pembangunan PLTU Batang merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan. Karena itu, presiden berharap tidak ada lagi proyek-proyek yang terbengkalai akibat terkendala perizinan atau pembebasan lahan. “Dengan begini, tidak ada lagi investor yang ragu berinvestasi kekita (Indonesia),” ujarnya.
Prioritas pembangunan PLTU itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sebab kebanyakan keluhan yang didapat saat berkunjung ke daerah karena ketersediaan listrik kurang. “Terutama di luar Jawa, keluhannya adalah listrik. Semoga dengan tercukupinya listrik, anak-anak Indonesia bisa belajar pada malam hari, nelayan bisa menghidupkan freezer , maupun ibu-ibu pemilik garmen juga bisa tetap bekerja.
Selain itu, industri-industri besar hingga hotel juga bisa tetap berjalan,” kata presiden. Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, bersyukur program kelistrikan ini berhasil menjangkau masyarakat yang sudah lama mendambakan listrik. “Proyek PLTU Batang merupakan pola kerja sama pemerintah- swasta (KPS) pertama itu dijamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia mendukung perekonomian bangsa,” ujarnya. Dijelaskannya, rencana pembangunan PLTU Batang sudah berjalan sejak tanggal 17 Juni 2011. KPS pertama itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
“Nilai investasinya mencapai Rp4 miliar dolar AS,” ucapnya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji akan mengajak dialog kembali bersama warga yang belum bersedia membebaskan lahannya. Dia khawatir warga akan mendapat harga lebih rendah dari penawaran sebelumnya jika melalui penerapan konsinyasi. Hingga saat ini masih ada sekitar 12,5 hektare lahan milik warga yang enggan dibebaskan.
Prahayuda febrianto
Presiden Joko Widodo mengatakan, proyek pembangunan PLTU dengan kapasitas 2x1.000 megawatt tersebut membutuhkan anggaran yang besar sehingga pemerintah perlu menggandeng in vestor. “Memang memerlukan mo dal besar, sebab APBN tidak cukup untuk itu.
Oleh se - bab itu, pemerintah menggandeng investor,” kata presiden saat meresmikan construction kick off PLTU Batang dan program elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan d an d aerah perbatasan di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, kemarin.
Proyek PLTU tersebut sem pat terbengkalai hingga sekitar empat tahun karena terkendala pembebasan lahan un tuk area pembangunan proyek itu. “Sejak menteri saya lantik, langsung saya targetnya harus bisa diselesaikan enam bulan. Saya kejar terus tapi tidak selesai. Tapi Alhamdulillah, bisa selesai setelah mundur lagi empat bulan,” kata Jokowi.
Terkait sisa lahan yang belum dibebaskan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menargetkan selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Presiden mengaku akan terus mengecek pembangunan proyek tersebut. “Kalau ada 1,9% yang masih bermasalah, tadi Pak Gubernur (Ganjar) bisik-bisik ke saya, nanti saya rampungkan pak presiden, sebulan beri saya waktu,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengklaim dimulainya pembangunan PLTU Batang merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan. Karena itu, presiden berharap tidak ada lagi proyek-proyek yang terbengkalai akibat terkendala perizinan atau pembebasan lahan. “Dengan begini, tidak ada lagi investor yang ragu berinvestasi kekita (Indonesia),” ujarnya.
Prioritas pembangunan PLTU itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sebab kebanyakan keluhan yang didapat saat berkunjung ke daerah karena ketersediaan listrik kurang. “Terutama di luar Jawa, keluhannya adalah listrik. Semoga dengan tercukupinya listrik, anak-anak Indonesia bisa belajar pada malam hari, nelayan bisa menghidupkan freezer , maupun ibu-ibu pemilik garmen juga bisa tetap bekerja.
Selain itu, industri-industri besar hingga hotel juga bisa tetap berjalan,” kata presiden. Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, bersyukur program kelistrikan ini berhasil menjangkau masyarakat yang sudah lama mendambakan listrik. “Proyek PLTU Batang merupakan pola kerja sama pemerintah- swasta (KPS) pertama itu dijamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia mendukung perekonomian bangsa,” ujarnya. Dijelaskannya, rencana pembangunan PLTU Batang sudah berjalan sejak tanggal 17 Juni 2011. KPS pertama itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
“Nilai investasinya mencapai Rp4 miliar dolar AS,” ucapnya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji akan mengajak dialog kembali bersama warga yang belum bersedia membebaskan lahannya. Dia khawatir warga akan mendapat harga lebih rendah dari penawaran sebelumnya jika melalui penerapan konsinyasi. Hingga saat ini masih ada sekitar 12,5 hektare lahan milik warga yang enggan dibebaskan.
Prahayuda febrianto
(bbg)
