Satpol PP Bawa Pentungan, Ahok Dinilai Inkonsistensi
Sabtu, 22 Agustus 2015 - 00:25 WIB
Satpol PP Bawa Pentungan, Ahok Dinilai Inkonsistensi
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI inkonsistensi dalam melakukan penanganan penertiban bangunan liar, ataupun pedagang kaki lima (PKL). Pasalnya, dahulu Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji tidak lagi mempersenjatai Satpol PP dengan pentungan dan tameng.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, saat massa kampanye Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun lalu, Jokowi-Ahok berjanji bila terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI tidak memperbolehkan Satpol PP untuk membawa senjata apapun.
"Kenyataannya kemarin Satpol PP membawa pentungan dan tameng di Kampung Pulo. "Inilah yang dinamakan enggak konsisten, pemimpin tuh harus konsisten. Waktu Pak Jokowi kampanye (jadi cagub) saya dengar janji itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 21 Agustus 2015 kemarin.
Menurut Taufik, ketika kampanye Jokowi berjanji akan merombak sistem yang digunakan Satpol PP jika dia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Jokowi menyatakan pemerintah tidak bisa langsung menggusur PKL namun dengan cara menatanya.
Pasalnya, PKL merupakan ekonomi rakyat sehingga harus diberikan ruang. Penataan pedagang kaki lima, kata Jokowi, dapat dilakukan dengan memberikan tenda dan gerobak, membangun kawasan PKL atau mal PKL.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, saat massa kampanye Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun lalu, Jokowi-Ahok berjanji bila terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI tidak memperbolehkan Satpol PP untuk membawa senjata apapun.
"Kenyataannya kemarin Satpol PP membawa pentungan dan tameng di Kampung Pulo. "Inilah yang dinamakan enggak konsisten, pemimpin tuh harus konsisten. Waktu Pak Jokowi kampanye (jadi cagub) saya dengar janji itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 21 Agustus 2015 kemarin.
Menurut Taufik, ketika kampanye Jokowi berjanji akan merombak sistem yang digunakan Satpol PP jika dia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Jokowi menyatakan pemerintah tidak bisa langsung menggusur PKL namun dengan cara menatanya.
Pasalnya, PKL merupakan ekonomi rakyat sehingga harus diberikan ruang. Penataan pedagang kaki lima, kata Jokowi, dapat dilakukan dengan memberikan tenda dan gerobak, membangun kawasan PKL atau mal PKL.
(whb)
