Mensos Minta Bupati-Wali Kota Terbitkan SPA Raskin September 2015

TAPANULI TENGAH - Menteri Sosial (Mensos) RI Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh bupati dan wali kota se Indonesia agar melakukan percepatan pengeluaran Surat Perintah Alokasi (SPA) beras miskin (raskin) untuk September 2015. Dia berharap raskin sudah terdistribusi paling lambat awal September 2015.

“Mohon SPA ini disegerakan, paling lama akhir Agustus 2015, seluruh Wali Kota dan Bupati sudah mengirimkan itu secara serentak ke seluruh gudang Bulog di Indonesia,” kata Mensos Khofifah saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Gudang Bulog Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (18/8/2015).

Menurutnya, hal ini untuk menjaga ketenangan masyarakat, jangan sampai masyarakat gelisah dengan berbagai berita permasalahan beras karena dampak kekeringan, elnino, khawatir harga beras naik di pasar dan seterusnya.

Apalagi, sambung dia, pendistribusian raskin ke tengah–tengah masyarakat penerima selama ini, kerap mengalami keterlambatan.

Keterlambatan tak lain disebabkan oleh faktor pemerintah daerah yang kerap telat dalam menerbitkan atau menurunkan SPA.

Di mana pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengumpulkan uang pembelian raskin dari masyarakat penerima raskin baru akan menerbitkan SPA.

“Sebetulnya kendala yang kerap terjadi di daerah ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), supaya dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota seluruh Indonesia, agar bisa disiapkan dana pendampingan raskin di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga masyarakat penerima raskin tidak lagi menunggu dan penerbitan SPA tidak lagi terlambat,” beber Khofifah.

Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung menyebutkan, bahwa tahun ini, Pemkab Tapteng akan menganggarkan dana pendamping raskin di APBD Tapteng.

Hal itu guna kelancaran pendistribusian raskin di Tapteng. Namun sejauh ini Dia belum dapat memastikan berapa jumlah total dan pendamping yang akan ditampung tersebut. “Tahun ini ada dana pendampingan itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kansilog Bulog Sibolga, Rusli, yang dikonfirmasi Sindonews.com terpisah menyampaikan harapan pihaknya dapat segera melakukan percepatan pendistribusian raskin ke seluruh daerah penyaluran Bulog Sibolga seperti Kota Sibolga dan Tapteng untuk pendistribusian September – Oktober 2015 ini, sebagaimana harapan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

“Pasti, kita secara khusus akan lakukan percepatan itu dan segera koordinasikan dengan Pemkab dan Pemkot. Untuk Tapteng saat ini baru masuk SPA Juli – Agustus. Sedangkan Sibolga sudah habis didistribusikan untuk Juli – Agustus. Tinggal kita minta percepatan untuk September – Oktober 2015 di awal nanti. Kalau di kota saya yakin ini bisa dipercepat, tinggal di Tapteng. Di Tapteng memang ada kendala soal utang piutang. Sehingga siapa yang lunas itu yang didistribusikan dulu,” paparnya.

Utang piutang Tapteng sendiri, ungkap Rusli, terhitung Januari – Juli 2015 lebih kurang sebesar Rp300 juta lebih (termasuk raskin yang baru didistribusikan oleh pihak Bulog Sibolga).

Belum lagi ditambah hutang piutang terdahulu, sehingga total utang piutang Tapteng secara global sampai Juli 2015 diperkirakan mencapai sekitar Rp400 jutaan.

Sehingga mau tak mau beberapa Kecamatan di Tapteng akan mengalami kendala pendistribusian untuk penyaluran September – Oktober 2015.

"Jumlah kecamatan yang kemungkinan akan mengalami kendala pendistribusian dan yang akan mendapatkan pendistribusian lancar ini sekitar 50 banding 50. Beberapa Kecamatan yang akan mengalami gangguan distribusi kemungkinanseperti Lumut, Manduamas, Sosorgadong, Barus dan beberapa lainnya. Sebaliknya untuk Kecamatan Pandan, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, Tapian Nauli, Andam Dewi, Pasaribu Tobing, Sitahuis, Sorkam Barat dan Kolang akan berjalan lancar," tukas Rusli.

Tapi demikian sebut Rusli, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Tapteng, bagaimana penanganannya.

Sebab, waktu pendistribusian tinggal sedikit lagi."Kita tidak bisa mengulur waktu lagi dan kita ingin masyarakat menerima 100%,” pungkasnya.