Pahri Siap Hadapi Demo - Penyidik KPK

SEKAYU - Bupati Muba Pahri Azhari menyatakan siap menghadapi unjuk rasa organisasi massa dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dua anak buahnya kepada dua oknum anggota DPRD Muba.

“Saya belum mengetahui jika dipanggil atau dijadwalkan kembali untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Namun, jika kita mendapatkan paggilan kembali, selaku warga negara yang baik akan memenuhi panggilan tersebut,” ujar Pari usai menghadiri halal bihalal di Halaman Kantor Pemkab Muba, kemarin.

Terkait akan adanya unj uk rasa besar-besaran yang di lakukan oleh berbagai organisasi massa (ormas) di Muba untuk meminta penjelasan Pemkab Muba terkait kasus suap tersebut, orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini menegaskan, siap menghadapi demonstrasi tersebut.

“Kalau ingin berdemonstrasi kita persilahkan asal situasi dan kondisi harus tetap kondusif dan tidak menimbulkan berbagai kegiatan atau tindakan yang anarkis,” kata dia. Pihaknya, lanjut Pahri, sudah terbiasa menanggapi permasalahan masyarakat yang disampaikan dengan cara berunjuk rasa.

“Ya kalau Pemkab Muba menanggapinya permasa lahan demo sudah biasa. Apapun tujuan yang mereka sampaikan, selagi kita bisa akomodir pasti akan kita proses dan lakukan,” tegasnya.

Menurutnya, apapun tujuan dari unjukrasa yang di inginkan oleh Ormas nanti merupakan bagian dari cara untuk menyampaikan aspirasi dan bagian dari hak asasi manusia (HAM).“Kita akan tanggapi pendemo tersebut dan kita akan ajak mereka berbicara bersamasama untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka sampaikan,” sebut Pahri.

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muba (IMMUBA) Candra Wijaya menga takan, aksi unjuk rasa yang akan di lakukan pihaknya nanti me rupakan bagian dari rasa ke cewa terhadap kinerja Pemkab Muba dan mendesak KPK un tuk menyelesaikan serta men cari otak intelektual di balik kasus suap tersebut.

“Kita ingin kan KPK membongkar siapa dalang dari OTT (operasi tangkap tangan). Selain itu juga, para mahasiswa nanti akan meminta Kejari dan Polres untuk menyerahkan laporan-laporan warga terhadap indikasi korupsi di wilayah Muba ke Kajati dan Polda, karena telah banyak laporan tapi tidak diproses,” cetusnya.

Aksi unjuk rasa nanti, kata dia, akan berlangsung dua kali, yang pertama di Kota Palembang dimana pihaknya akan berunjuk rasa di Kantor Gubernur, Kajati, dan Polda.

“Lalu, kita juga akan berunjuk rasa di Kota Sekayu, tepatnya di Kantor Bupati. Nanti, yang akan berunjuk rasa bukan hanya para mahasiswa saja, melainkan bergabung dengan beberapa ormas. Unjuk rasanya besar-be saran, kita minta Pemkab Muba menjelaskan per masalahan ini,” tandas dia.

Amarullah diansyah