DPR Minta Intelijen di Papua Perlu Ditingkatkan
Rabu, 22 Juli 2015 - 20:32 WIB
DPR Minta Intelijen di Papua Perlu Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta agar intelijen di Papua perlu ditingkatkan menyusul insiden pembakaran musala saat umat muslim tengah melaksanakan ibadah salat Idul Fitri (Id) di Tolikara, Papua pada Jumat 17 Juli lalu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan lainnya.
"Kita harus optimalkan kerja intelijen antara lain, untuk antisipasi keadaaan sehingga, intelijen harus lebih antisipatif terhadap potensi-potensi kerawanan yang terjadi," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Fadli mengatakan, jika Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mengetahui akan potensi itu, maka seharusnya BIN membagi informasi itu kepada aparat keamanan seperti TNI, Polri agar potensi kerawanan itu dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti. (Baca juga : BIN: Insiden Tolikara Dimanfaatkan untuk Menyerang Jokowi)
"BIN juga perlu sampaikan pihak yang melakukan pelarangan itu (salat Id) agar tidak lakukan tindakan tersebut karena hak konstitusional," tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Menurut Fadli, masalah di Tolikara bukan masalah yang baru karena, telah terjadi dalam kasus di tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, untuk menyelesaikan kejadian itu harus ada suatu penyelesaian yang singkat, cepat dan tepat. Ibarat memadamkan api, api itu perlu dipadamkan sebelum membesar.
"Yang penting, aparat keamanan lakukan stabilisasi terhadap keadaan dan menindak oknum pelakunya," tegas Fadli.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPR akan mengawasi dan mendukung dari segi pendanaan, agar insiden serupa tidak terjadi di daerah lain.
Sehingga, DPR mendesak agar aparat bisa dengan cepat memadamkan api dan menindak tegas pelakunya. Karena, isu SARA mudah memprovokasi massa.
"Apapun yang jadi latar belakang, apapun yang terkait SARA maka perlu redakan dulu dan jangan sampai melebar kemana-mana, nanti ada pembaalasan dan itu harus dihindari," ujarnya.
Selain itu, sambung Fadli, Polri harus bisa memperjelas motif di balik insiden tersebut, apakah karena pribadi atau motif untuk memperkeruh suasana.
Karena, aksi provokatif memiliki tujuan yang berbeda-beda. Terlebih, di era informasi seperti sekarang, jangan sampai info yang menyebar di masyarakat dapat menimbulkan gesekan-gesekan baru.
Lebih dari itu, dia menambahkan, DPR akan mengumpulkan banyak informasi dan meminta keterangan dari pihak terkait.
DPR juga akan memberikan saran pada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terkait stabitas keamanan dan penegakan hukum.
"Dan kalau diperlukan akan dibentuk tim untuk melihat langsung kesana," timpalnya.
Kemudian, kata Fadli, DPR juga ingin berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti beserta pimpinan Polri lainnya agar, penanganan insiden Tolikara menjadi prioritas khususnya, hal-hal yang menyangkut SARA.
Karena, di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun, banyak hal yang bisa memicu terjadinya kerusuhan.
"Tapi efek di luar daerah itu yang menyebar luas melalui sosmed, ini perlu ketenangan agar jangan sampai isu SARA menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Intelijen, Susaningtyas Nefo Kertopati berpendapat, bukan hanya intelijen yang perlu ditingkatkan di Papua.
Aparat pengamanan setempat juga perlu ditingkatkan. Pasalnya, terdapat kompleksitas persoalan di Papua, termasuk di dalamnya terdapat aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap aparat dan warga sipil.
"Karena,intelijen itu tidak bisa kerja sendirian. Komite Intelijen Daerah (Kominda) juga harus ditingkatkan kualitas kerjanya berikut perangkatnya," kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu saat dihubungi, Rabu (22/7/2015).
Menurut Nuning, perlu diadakan penambahan BSM jajaran Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Papua.
Serta, perlunya menginisiasi gagasan baru dalam rangka, mencari solusi yang komprehensif tentang masalah di Papua secara damai dan bermartabat.
"Tentunya, dalam bingkai menjaga keutuhan NKRI," imbuhnya. Namun demikian, lanjut Nuning, baiknya semua pihak harus menunggu hasil investigasi karena, tidak bisa persoalan ini diduga-duga begitu saja.
Karena, pihak intelijen harus mengumpulkan bahan keterangan selengkap mungkin, agar tepat guna dan tidak salah sasaran.
"Sehingga, apa yang harus dilakukan tepat dan langsung pada sasaran," jelasnya.
Lebih dari itu, Nuning berpandangan, seharusnya masalah toleransi beragama di Papua jarang terjadi.
Karena itu, BIN bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat hingga ke pelosok desa harus dapat menemukan embrio masalahnya.
Siapa tahu saja kejadian pembakaran masjid di Tolikara itu merupakan efek domino dari masalah utamanya.
"Jadi seharusnya di Papua pun tekhnologi komunikasi serta kepiawaian intelijen kita disana mampu atasi masalah temuan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan," pungkasnya.
"Kita harus optimalkan kerja intelijen antara lain, untuk antisipasi keadaaan sehingga, intelijen harus lebih antisipatif terhadap potensi-potensi kerawanan yang terjadi," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Fadli mengatakan, jika Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mengetahui akan potensi itu, maka seharusnya BIN membagi informasi itu kepada aparat keamanan seperti TNI, Polri agar potensi kerawanan itu dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti. (Baca juga : BIN: Insiden Tolikara Dimanfaatkan untuk Menyerang Jokowi)
"BIN juga perlu sampaikan pihak yang melakukan pelarangan itu (salat Id) agar tidak lakukan tindakan tersebut karena hak konstitusional," tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Menurut Fadli, masalah di Tolikara bukan masalah yang baru karena, telah terjadi dalam kasus di tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, untuk menyelesaikan kejadian itu harus ada suatu penyelesaian yang singkat, cepat dan tepat. Ibarat memadamkan api, api itu perlu dipadamkan sebelum membesar.
"Yang penting, aparat keamanan lakukan stabilisasi terhadap keadaan dan menindak oknum pelakunya," tegas Fadli.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPR akan mengawasi dan mendukung dari segi pendanaan, agar insiden serupa tidak terjadi di daerah lain.
Sehingga, DPR mendesak agar aparat bisa dengan cepat memadamkan api dan menindak tegas pelakunya. Karena, isu SARA mudah memprovokasi massa.
"Apapun yang jadi latar belakang, apapun yang terkait SARA maka perlu redakan dulu dan jangan sampai melebar kemana-mana, nanti ada pembaalasan dan itu harus dihindari," ujarnya.
Selain itu, sambung Fadli, Polri harus bisa memperjelas motif di balik insiden tersebut, apakah karena pribadi atau motif untuk memperkeruh suasana.
Karena, aksi provokatif memiliki tujuan yang berbeda-beda. Terlebih, di era informasi seperti sekarang, jangan sampai info yang menyebar di masyarakat dapat menimbulkan gesekan-gesekan baru.
Lebih dari itu, dia menambahkan, DPR akan mengumpulkan banyak informasi dan meminta keterangan dari pihak terkait.
DPR juga akan memberikan saran pada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terkait stabitas keamanan dan penegakan hukum.
"Dan kalau diperlukan akan dibentuk tim untuk melihat langsung kesana," timpalnya.
Kemudian, kata Fadli, DPR juga ingin berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti beserta pimpinan Polri lainnya agar, penanganan insiden Tolikara menjadi prioritas khususnya, hal-hal yang menyangkut SARA.
Karena, di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun, banyak hal yang bisa memicu terjadinya kerusuhan.
"Tapi efek di luar daerah itu yang menyebar luas melalui sosmed, ini perlu ketenangan agar jangan sampai isu SARA menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Intelijen, Susaningtyas Nefo Kertopati berpendapat, bukan hanya intelijen yang perlu ditingkatkan di Papua.
Aparat pengamanan setempat juga perlu ditingkatkan. Pasalnya, terdapat kompleksitas persoalan di Papua, termasuk di dalamnya terdapat aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap aparat dan warga sipil.
"Karena,intelijen itu tidak bisa kerja sendirian. Komite Intelijen Daerah (Kominda) juga harus ditingkatkan kualitas kerjanya berikut perangkatnya," kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu saat dihubungi, Rabu (22/7/2015).
Menurut Nuning, perlu diadakan penambahan BSM jajaran Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Papua.
Serta, perlunya menginisiasi gagasan baru dalam rangka, mencari solusi yang komprehensif tentang masalah di Papua secara damai dan bermartabat.
"Tentunya, dalam bingkai menjaga keutuhan NKRI," imbuhnya. Namun demikian, lanjut Nuning, baiknya semua pihak harus menunggu hasil investigasi karena, tidak bisa persoalan ini diduga-duga begitu saja.
Karena, pihak intelijen harus mengumpulkan bahan keterangan selengkap mungkin, agar tepat guna dan tidak salah sasaran.
"Sehingga, apa yang harus dilakukan tepat dan langsung pada sasaran," jelasnya.
Lebih dari itu, Nuning berpandangan, seharusnya masalah toleransi beragama di Papua jarang terjadi.
Karena itu, BIN bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat hingga ke pelosok desa harus dapat menemukan embrio masalahnya.
Siapa tahu saja kejadian pembakaran masjid di Tolikara itu merupakan efek domino dari masalah utamanya.
"Jadi seharusnya di Papua pun tekhnologi komunikasi serta kepiawaian intelijen kita disana mampu atasi masalah temuan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan," pungkasnya.
(sms)
