IPW Pertanyakan Komitmen Pejabat Polri di Daerah
Senin, 20 Juli 2015 - 16:11 WIB
IPW Pertanyakan Komitmen Pejabat Polri di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Terkait dengan konflik di Tolikara Papua, Ind Police Watch (IPW) menilai Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki peta daerah rawan konflik di seluruh Indonesia.
Beberapa waktu lalu menurut IPW, Kapolri begitu bersemangat menjelaskan tentang peta daerah rawan konflik yang dimiliki Polri.
"Kapolri mengatakan, peta itu untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember mendatang," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya seperti yang diterima Sindonews. com
Namun IPW mengingatkan, pemetaan daerah rawan konflik ini tidak akan ada gunanya, jika Kapolri tidak menekankan kepada para pimpinan kepolisian di daerah.
"Terutama Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda agar meningkatkan kepekaan serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dinamika sosial di tempatnya bertugas," sebutnya.
Dikatakan, meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah gambaran betapa tidak pekanya dan tidak pedulinya pimpinan kepolisian di Papua terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik.
IPW berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang. Omongan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan.
"Artinya, ketika pemetaan daerah rawan itu sudah dipaparkan, kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut pun sudah harus disiagakan," sebut Pane.
Jika ada Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda lanjut Pane tidak komit menjada keamanan wilayahnya, Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya.
"Sebab masih banyak anggota Polri yang mau menjadi Kapolsek, Kapolres maupun Kapolda, yang mampu menjaga keamanan wilayahnya. Kapolsek, kapolres, dan kapolda bukan raja kecil tapi pelayan masyarakat dan penjaga keamanan," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu menurut IPW, Kapolri begitu bersemangat menjelaskan tentang peta daerah rawan konflik yang dimiliki Polri.
"Kapolri mengatakan, peta itu untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember mendatang," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya seperti yang diterima Sindonews. com
Namun IPW mengingatkan, pemetaan daerah rawan konflik ini tidak akan ada gunanya, jika Kapolri tidak menekankan kepada para pimpinan kepolisian di daerah.
"Terutama Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda agar meningkatkan kepekaan serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dinamika sosial di tempatnya bertugas," sebutnya.
Dikatakan, meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah gambaran betapa tidak pekanya dan tidak pedulinya pimpinan kepolisian di Papua terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik.
IPW berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang. Omongan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan.
"Artinya, ketika pemetaan daerah rawan itu sudah dipaparkan, kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut pun sudah harus disiagakan," sebut Pane.
Jika ada Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda lanjut Pane tidak komit menjada keamanan wilayahnya, Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya.
"Sebab masih banyak anggota Polri yang mau menjadi Kapolsek, Kapolres maupun Kapolda, yang mampu menjaga keamanan wilayahnya. Kapolsek, kapolres, dan kapolda bukan raja kecil tapi pelayan masyarakat dan penjaga keamanan," pungkasnya.
(nag)
