Warga Minta Kejelasan PPDB
Selasa, 07 Juli 2015 - 08:02 WIB
Warga Minta Kejelasan PPDB
A
A
A
BANDUNG - Puluhan orang tua siswa mendatangi balai kota dan Gedung DPRD Kota Bandung kemarin. Mereka meminta kejelasan terkait carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2015-2016.
Di sekitar Kantor Wali Kota Bandung, para orang tua me ngeluhkan aturan PPDB yang di nilai ti dak jelas dan mem bingungkan. Di satu sisi, pen daf tar jalur afirmasi melonjak, se mentara siswa yang men daf tar melalui jalur akademis kuo ta nya berkurang. Menurut salah seorang orang tua siswa Gunawan, 39, se suai perwal, kuota siswa yang men daftar melalui jalur miskin ha nya 20%. Namun faktanya, pen daftar melonjak hingga 69%, seperti di SMP N 41 Kota Ban dung.
“Gara-gara ini, anak saya tidak keterima di sekolah. Ja tah jalur akademis ini habis sama SKTM. Kalau yang SKTM ini kan sudah pasti diterima,” ucap Gunawan kemarin. Gunawan mengaku tidak te ri - ma atas kondisi tersebut. Pa sal - nya, putrinya memiliki nilai ujian na sional cukup baik, yaitu 258,5 atau rata-rata nilai 8. Namun sa - yangnya putrinya tidak diterima di sekolah yang dituju. SMPN 9 sebagai pilihan pertama dan SMPN 41 sebagai pilihan kedua.
“Enggak keterima, padahal anak saya nilainya lu mayan. Akhirnya tanya dan cari in for - masi banyak jatah akademis habis sama SKTM palsu,” ujarnya. Sementara warga yang men datangi DPRD Kota Ban - dung Rohana, 32, mengaku, memiliki Kartu Pra Sejarah (KPS) sejak 2013. Selama ini, ke tiga anaknya bisa bersekolah tan pa dipungut biaya sekolah. Akan tetapi, dia terpaksa harus mengundurkan diri. “Waktu itu anak saya masuk ke sekolah pilihan pertama deng an jalur SKTM karena sebelumnya sudah lolos di verifikasi oleh sekolah.
Tetapi se telah itu, ada rapat orang tua, dan ka mi diminta mengundurkan diri karena memiliki beberapa kriteria seperti punya sepeda motor dan TV,” ujarnya saat di - temui wartawan di gedung DPRD kota Bandung, Jalan Su - ka bumi, kemarin. Karena merasa memiliki kedua barang itu, akhirnya dia me ngundurkan diri. Padahal, mes ki memiliki motor dia me - nga ku itu hasil kreditan bebera pa bulan lalu, dan Tv yang dimi likinya pun sudah lama. Terle bih, dia mengaku ketakutan jika harus diverifikasi oleh kepolisian.
“Saya tidak mengerti, kenapa saya yang sudah terdata men dapatkan KPS masih saja ha rus diperiksa oleh polisi soal SKTM. Makanya saya mundur sa ja daripada nanti masalah sa - ma polisi,” ujarnya. Diakuinya, ia merasa kecewa karena terpaksa me ngundur kan diri. Padahal sekolah pa da pilihan satu dan dua adalah sekolah negeri terdekat dari rumahnya. Jarak sekolah hanya 1,3 km dan bisa ditempuh de ngan berjalan kaki sekitar 10 menit.
Sementara itu, Wali Kota Ban dung Ridwan Kamil menje laskan, pihaknya sudah berupaya melakukan sebaik mungkin untuk melaksanakan PPDB tahun ini. Namun kenyataanya Emil menyadari masih banyak kekurangan dan polemik di masyarakat. “Saya sudah beru saha membuka komunikasi. Ini (kisruh PPDB) satu dari per se ratus dari sekian masalah. Ada dimensi antara peraturan deng an praktik di lapangan,” ucap Emil saat menemui para demontrans.
Akan tetapi Emil me nampik tuduhan dari sejumlah pi - hak yang menggap sosialisasi PPDB berjalan lamban. Karena ka tanya sosialisasi telah di la - kukan sejak Mei lalu. “Kami la - ku kan sosialisasi. Sosialisasinya tolong kumpulkan para orang tua sejak awal Mei lalu. Saya tidak faham apa semua diterangkan 100% atau enggak. Mungkin saat sosialisasi eng - gakhatam,” ujarnya.
Sementara, dilibatkannya po lisi dalam verifikasi SKTM me rupakan tindakan emergency. Pihaknya mengaku tidak berencana menggandeng po lisi. “Tapi saya melihat ada ke janggalan. Makanya kami ger tak, kalau sengaja dan ter - bukti (memalsukan data SK TM) hukumannya enam tahun,” ujarnya.
Selain itu pihaknya akan mem bongkar segala praktik ke curangan yang terjadi dalam PP DB. Seperti manipulasi SKTM, mafia, bimbingan belajar yang jual-jual nilai, dan pelanggaran lainnya. Jika terbukti bersalah, nanti orang tua yang diberi hukuman.
Mochamad solehudin/ anne rufaidah
Di sekitar Kantor Wali Kota Bandung, para orang tua me ngeluhkan aturan PPDB yang di nilai ti dak jelas dan mem bingungkan. Di satu sisi, pen daf tar jalur afirmasi melonjak, se mentara siswa yang men daf tar melalui jalur akademis kuo ta nya berkurang. Menurut salah seorang orang tua siswa Gunawan, 39, se suai perwal, kuota siswa yang men daftar melalui jalur miskin ha nya 20%. Namun faktanya, pen daftar melonjak hingga 69%, seperti di SMP N 41 Kota Ban dung.
“Gara-gara ini, anak saya tidak keterima di sekolah. Ja tah jalur akademis ini habis sama SKTM. Kalau yang SKTM ini kan sudah pasti diterima,” ucap Gunawan kemarin. Gunawan mengaku tidak te ri - ma atas kondisi tersebut. Pa sal - nya, putrinya memiliki nilai ujian na sional cukup baik, yaitu 258,5 atau rata-rata nilai 8. Namun sa - yangnya putrinya tidak diterima di sekolah yang dituju. SMPN 9 sebagai pilihan pertama dan SMPN 41 sebagai pilihan kedua.
“Enggak keterima, padahal anak saya nilainya lu mayan. Akhirnya tanya dan cari in for - masi banyak jatah akademis habis sama SKTM palsu,” ujarnya. Sementara warga yang men datangi DPRD Kota Ban - dung Rohana, 32, mengaku, memiliki Kartu Pra Sejarah (KPS) sejak 2013. Selama ini, ke tiga anaknya bisa bersekolah tan pa dipungut biaya sekolah. Akan tetapi, dia terpaksa harus mengundurkan diri. “Waktu itu anak saya masuk ke sekolah pilihan pertama deng an jalur SKTM karena sebelumnya sudah lolos di verifikasi oleh sekolah.
Tetapi se telah itu, ada rapat orang tua, dan ka mi diminta mengundurkan diri karena memiliki beberapa kriteria seperti punya sepeda motor dan TV,” ujarnya saat di - temui wartawan di gedung DPRD kota Bandung, Jalan Su - ka bumi, kemarin. Karena merasa memiliki kedua barang itu, akhirnya dia me ngundurkan diri. Padahal, mes ki memiliki motor dia me - nga ku itu hasil kreditan bebera pa bulan lalu, dan Tv yang dimi likinya pun sudah lama. Terle bih, dia mengaku ketakutan jika harus diverifikasi oleh kepolisian.
“Saya tidak mengerti, kenapa saya yang sudah terdata men dapatkan KPS masih saja ha rus diperiksa oleh polisi soal SKTM. Makanya saya mundur sa ja daripada nanti masalah sa - ma polisi,” ujarnya. Diakuinya, ia merasa kecewa karena terpaksa me ngundur kan diri. Padahal sekolah pa da pilihan satu dan dua adalah sekolah negeri terdekat dari rumahnya. Jarak sekolah hanya 1,3 km dan bisa ditempuh de ngan berjalan kaki sekitar 10 menit.
Sementara itu, Wali Kota Ban dung Ridwan Kamil menje laskan, pihaknya sudah berupaya melakukan sebaik mungkin untuk melaksanakan PPDB tahun ini. Namun kenyataanya Emil menyadari masih banyak kekurangan dan polemik di masyarakat. “Saya sudah beru saha membuka komunikasi. Ini (kisruh PPDB) satu dari per se ratus dari sekian masalah. Ada dimensi antara peraturan deng an praktik di lapangan,” ucap Emil saat menemui para demontrans.
Akan tetapi Emil me nampik tuduhan dari sejumlah pi - hak yang menggap sosialisasi PPDB berjalan lamban. Karena ka tanya sosialisasi telah di la - kukan sejak Mei lalu. “Kami la - ku kan sosialisasi. Sosialisasinya tolong kumpulkan para orang tua sejak awal Mei lalu. Saya tidak faham apa semua diterangkan 100% atau enggak. Mungkin saat sosialisasi eng - gakhatam,” ujarnya.
Sementara, dilibatkannya po lisi dalam verifikasi SKTM me rupakan tindakan emergency. Pihaknya mengaku tidak berencana menggandeng po lisi. “Tapi saya melihat ada ke janggalan. Makanya kami ger tak, kalau sengaja dan ter - bukti (memalsukan data SK TM) hukumannya enam tahun,” ujarnya.
Selain itu pihaknya akan mem bongkar segala praktik ke curangan yang terjadi dalam PP DB. Seperti manipulasi SKTM, mafia, bimbingan belajar yang jual-jual nilai, dan pelanggaran lainnya. Jika terbukti bersalah, nanti orang tua yang diberi hukuman.
Mochamad solehudin/ anne rufaidah
(ars)
