Di Mane Kuyung Pahri?

SEKAYU - Hingga kemarin, publik Musi Banyuasin (Muba) dan Sumsel umumnya bertanya–tanya di mana Bupati Pahri Azhari-Lucyanti Pahri, dan para pimpinan wakil rakyat (DPRD) Muba.

Para petinggi tersebut “menghilang” sejak tertangkapnya dua pejabat dan dua anggota DPRD Muba dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/6) di lanjut kan pencekalan dan penggeledahan rumah pribadi dan ruang kerja Pahri, Senin (22/6). Masyarakat hingga kini masih menunggu komentar atau tanggapan dari para petinggi tersebut ter kait kasus suap pembahasan RAPBD yang mendera Kabupa ten Muba.

Padahal, penjelasan dan tanggapan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate dan para wa kil rak yat tersebut sangat pen ting un tuk men jelaskan apa yang terjadi saat ini, terutama terkait uang suap yang diberikan dari dua pejabat Pem kab kepada dua anggota DPRD Muba. KORAN SINDO PALEMBANG dan juga sejumlah awak media lain telah mencoba menelusuri ke beradaan Pahri Azhari. Dalam agen da kegiatan yang dikeluar kan oleh Bagian Protokol Setda Muba, Pahri Azhari dijadwalkan hadir dalam Safari Ramadan di Kecamatan Sungai Lilin.

Namun, hingga kegiatan dimulai Pahri tidak kunjung hadir dan acara diwakili oleh Wakil Bupati Beni Hernedi dan Sekretaris Daerah Sohan Majid. Sementara, di rumah dinasnya yang berada di Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu, tidak terlihat aktivitas apa pun dan hanya terdapat beberapa mobil terparkir di depan rumah yang ditempati Pah ri dan keluarga sejak 2008 lalu. “Infor masinya bapak saat ini berada di Palembang,” ujar Kabag Humas Pemkab Muba Solekhan, kemarin.

Menurut Solekhan, belum adanya komentar secara lang sung dari Pahri Azhari disebab kan berbagai faktor yang tidak bi sa disebutkan oleh dirinya. Bah kan hingga saat ini, kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak kunjung masuk kantor atau menghadiri kegiatan apa pun. “Ya, kalau pernya taan bapak itu samadenganper nyataanyangsa ya sampaikan, saat ini kita masih menunggu proses hukum ber langsung. Itu pernya taan bapak sendiri terkait masalah tersebut,” tegas Solekhan.

Kondisi serupa juga terjadi di DPRD Muba. Saat KORAN SIN DO PALEMBANG datang ke ge dung wakil rakyat tersebut, tidak dijumpai satu pun pimpinan DP RD Muba yang masuk bekerja. Hanya beberapa anggota dewan yang hadir untuk masuk bekerja. Suasana di gedung tersebut juga terlihat sepi dan tidak ada akti vitas mencolok. “Hari ini (kemarin) para unsur pimpinan DPRD Muba memang tidak hadir, ada izinnya yakni sedang melaksanakan tugas dinas. Hal serupa juga terjadi dengan ang gota lainnya yang tidak hadir, ada dinas luar juga,” ujar Kabag Humas dan Protokol DPRD Muba Yudi Ardiansyah.

Sementara itu, saat dihubungi tidak ada satu pun ponsel unsur pimpinan DPRD Muba yang aktif, baik itu Ketua DPRD Muba Raymond Iskandar, Wakil Ketua I Darwin AH, Wakil Ketua II Islan Hanura, dan Wakil Ketua II Aidil Fitri. Secara terpisah, dua fraksi yang ada di DPRD Muba yakni Frak si Partai Kebangkitan Bangsa(F-KB) dan Fraksi Nasional De mokrat (Nas dem) membantah te gas ikut dalam penghambatan pa da pembahasan Rancangan Ang garan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) 2015.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa H Parlindungan Harahap, mengatakan, anggota fraksi PKB tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penghambatan dalam pembahasan RAPBD Perubahan, karena itu untuk kepentingan masyarakat Muba. “PKB menegaskan tidak ada sedikit pun upayamenghambat dalam pembahasan,” kata pria yang akrab disapa Philips ini sing kat sembari meninggalkan awak media, kemarin. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Devi Irawan.

Menurutnya, anggota Frak si Nasdem tidak mungkin ter libat, karena jika ada anggota yang bermain sanksi tegas akan dikeluarkan DPW Nasdem Sum sel. “Sanksi tegas bakal diberhen tikan apabila terbukti ada ang gota yang ikut terlibat suap itu,” tandas Devi.

FMPMB: Kejar Aktor Intelektual

Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Musi Banyuasin (FMPMB) men-support penuh kerja KPKdalammengusuttun taskasus suap APBD Muba. FMPMB juga meminta KPK mencari asal uang suap Rp2,56 miliar berikut aktor intelektual di balik kasus tersebut. “Tentunya sangat menyakiti hati masyarakat,” kata Ketua FMPMB Chairuddin Yusuf. FMPMB pun prihatin dengan sikap aparat penegak hukum di Muba, baik kepolisian maupun kejaksaan yang menutup mata sebelum dibongkarnya indikasi persekongkolan Pemkab Muba dengan DPRD Muba oleh KPK.

“Kami juga minta kasus ini tidak putus sampai penangkapan saja. KPK harus mencari siapa inisiatornya, penyumbang dana atau aktor yang memerintah pemberian suap itu,” tuturnya. Sementara, praktisi hukum Unsri Abdullah Gofar didampingi Prof Hazairin, Alimin Nurdin menambahkan kasus ini dapat menjadi pintu masuk KPK dalam mengungkap indikasi kasus lain.

“Ya, dari itu siapa yang me nyuap dan disuap, objek suap, dari mana uangnya. Kalau dari kas pemda, berarti ada indikasi korupsi atau sumbangan dari beberapa dinas,” ujarnya. lamarullah diansyah/ darfian jaya suprana