Jangan Sembrono Pakai ADD
A
A
A
PERBAUNGAN - Alokasi dana desa (ADD) yang sudah digulirkan pemerintah pusat, menuntut para kepala desa (kades) harus cerdas menyusun program yang perlu dibuat. Jangan sebaliknya, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Apalagi kucuran bantuan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) mencapai Rp64 miliar. Jumlah yang fantastis itu membuat para 237 kades dan enam kelurahan harus berpikir keras menyusun program. Salah satu cara menyusun program diawali berkomunikasi dengan kepala daerah, seperti yang dilakukan Bupati Soekirman.
Soekirman mengaku harus rajin berkomunikasi dengan para kades. Targetnya mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Seperti yang dilakukannya dengan menggelar temu aspirasi bersama 12 kades se- Keca-matan Pantai Cermin, di objek wisata Pondok Permai, kemarin. “Mungkin, para kades di Sergai yang paling sering mendapat peningkatan kapasitas. Kenapa, karena pengelolaan dana desa saat ini selain nilainya besar, juga manfaatnya begitu penting,” papar Soekirman.
Soekirman yakin tanpa pendampingan dan supervisi pengelolaan dana desa itu, malah berdampak buruk. Salah satunya rawan penyalahgunaan dan penyelewengan. “Program pemerintah pusat ini sangat bagus. Karena langsung di-kelola oleh desa, maka manfaat- nya akan begitu terasa,” katanya.
Namun, menurut Soe-kirman, program yang merupakan regulasi baru ini menuntut kecerdasan para kades. “Kondisi saat ini ibarat naik motor matic, mudah dan nyaman bahkan bisa dipakai ibu-ibu. Tapi bila tak hati-hati, banyak juga yang ter-jengkang. Ada karena remnya, dan juga kebiasaan memanaskan motor. Karenanya kita semua harus belajar, karena motor matic itu tidak sama dengan motor konvensional,” katanya lagi.
Untuk menghindari hal buruk, Soekirman menyarankan agar para kades serta elemen masyarakat desa rajinrajin berkomunikasi dengan pemkab, melalui instansi terkait. Begitu juga sebaliknya, aparatur PNS di jajarannya siap memberikan masukan. “Sebab, dengan kebersamaan dan kerja sama, program tersebut mudah melanjutkan pembangunan di kabupaten ini, sehingga terwujudnya kesejahteraan,” katanya lagi.
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD), Karno Siregar, memaparkan, acara tersebut merupakan kegiatan lanjutan yang digelar bersama instansi lain ke 17 kecamatan se-Sergai. Targetnya sudah pasti, dalam upaya peningkatan kemampuan pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa.
Karno melanjutkan, dari 237 desa dan enam kelurahan se-Sergai, apabila ditarik ratarata, bakal mendapat Rp300 juta–Rp700 juta. Itu semua tergantung dari angka kemiskinan yang ada, jumlah penduduk, luas wilayah, dan geografis.
Erdian wirajaya
Apalagi kucuran bantuan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) mencapai Rp64 miliar. Jumlah yang fantastis itu membuat para 237 kades dan enam kelurahan harus berpikir keras menyusun program. Salah satu cara menyusun program diawali berkomunikasi dengan kepala daerah, seperti yang dilakukan Bupati Soekirman.
Soekirman mengaku harus rajin berkomunikasi dengan para kades. Targetnya mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Seperti yang dilakukannya dengan menggelar temu aspirasi bersama 12 kades se- Keca-matan Pantai Cermin, di objek wisata Pondok Permai, kemarin. “Mungkin, para kades di Sergai yang paling sering mendapat peningkatan kapasitas. Kenapa, karena pengelolaan dana desa saat ini selain nilainya besar, juga manfaatnya begitu penting,” papar Soekirman.
Soekirman yakin tanpa pendampingan dan supervisi pengelolaan dana desa itu, malah berdampak buruk. Salah satunya rawan penyalahgunaan dan penyelewengan. “Program pemerintah pusat ini sangat bagus. Karena langsung di-kelola oleh desa, maka manfaat- nya akan begitu terasa,” katanya.
Namun, menurut Soe-kirman, program yang merupakan regulasi baru ini menuntut kecerdasan para kades. “Kondisi saat ini ibarat naik motor matic, mudah dan nyaman bahkan bisa dipakai ibu-ibu. Tapi bila tak hati-hati, banyak juga yang ter-jengkang. Ada karena remnya, dan juga kebiasaan memanaskan motor. Karenanya kita semua harus belajar, karena motor matic itu tidak sama dengan motor konvensional,” katanya lagi.
Untuk menghindari hal buruk, Soekirman menyarankan agar para kades serta elemen masyarakat desa rajinrajin berkomunikasi dengan pemkab, melalui instansi terkait. Begitu juga sebaliknya, aparatur PNS di jajarannya siap memberikan masukan. “Sebab, dengan kebersamaan dan kerja sama, program tersebut mudah melanjutkan pembangunan di kabupaten ini, sehingga terwujudnya kesejahteraan,” katanya lagi.
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD), Karno Siregar, memaparkan, acara tersebut merupakan kegiatan lanjutan yang digelar bersama instansi lain ke 17 kecamatan se-Sergai. Targetnya sudah pasti, dalam upaya peningkatan kemampuan pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa.
Karno melanjutkan, dari 237 desa dan enam kelurahan se-Sergai, apabila ditarik ratarata, bakal mendapat Rp300 juta–Rp700 juta. Itu semua tergantung dari angka kemiskinan yang ada, jumlah penduduk, luas wilayah, dan geografis.
Erdian wirajaya
(ftr)