Jateng Kekurangan Ruang Kelas III

Rabu, 20 Mei 2015 - 09:47 WIB
Jateng Kekurangan Ruang...
Jateng Kekurangan Ruang Kelas III
A A A
SEMARANG - Jumlah ruang kelas III di rumah sakit Jawa Tengah dinilai sangat minim. Kekurangannya diperkirakan sekitar 4.000 ruang rawat inap. “Estimasi ideal 1.000 penduduk/bed, sedangkan jumlah penduduk Jateng sekitar 34 juta.

Secara hitungan kasar dibutuhkan 35.000 beduntuk mencukupi kebutuhan pendudukan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr Yulianto Prabowo di sela-sela Hot Topic bertajuk “Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Berbanding Jumlah Peserta” diHotel Dafam Semarang, kemarin. Jumlah ideal beditu memang telah terpenuhi jika dijumlah untuk semua tipe kelas.

Namun, ketersediaan kamar kelas III masih minim. ”Jumlah ideal 50% dari 35.000 bed diperuntukkan kelas III. Hingga tahun ini masih kurang sehingga memicu antrean kamar,” ucapnya. Sejak diberlakukan sistem jaminan kesehatan nasional animo masyarakat untukberobattinggi. Dinas Kesehatan mendorong rumah sakit swasta/negeri untuk menambah kapasitas kelas III.

Langkah tersebut untuk meminimalisasi keluhan dari pasien yang membutuhkan rawat inap. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng juga mendorong puskesmas meningkatkan kualitas dengan memiliki layanan rawat inap. Sistem rujukan berjenjang yang belum dipahami membuat masyarakat cenderung memilih berobat ke rumah sakit. “Baru 35% puskemas di Jateng yang memiliki fasilitasrawatinap,” ungkapYulianto.

Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan Divre VI BPJS Kesehatan Maya Susanti menambahkan, pasien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Layanan medis ringanbisaditanganifasilitaskesehatan tingkat pertama. “Pasien yang membutuhkan pelayanan lebih spesifik bisa dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Direktur Umum RSUP Dr Kariadi dr Bambang Wibowo memaparkan, persoalan administrasi dan medis kadang kala tidak sejalan. Persyaratan administrasi terpenuhi tapi kebutuhan medik pasien sering terkendala kapasitas kamar. “Pasien tidak mendapatkan hak kelas yang sesuai juga mengungkapkan keluhan. Namun, kondisi yang tidak ditunda adalah kategori gawat darurat yang membutuhkan penanganan cepat,” ucapnya.

Hendrati hapsari
(bbg)
Berita Terkait
Kearifan Lokal, Wakil...
Kearifan Lokal, Wakil Kepala BPIP: Pancasila Falsafah Bangsa
Digitalisasi Konservasi...
Digitalisasi Konservasi Mangrove
Potret Festival Dolanan...
Potret Festival Dolanan Anak 2025 di Lapangan Laboratorium Prof Soegijono FIK Unnes
Ganjar Pranowo, Gubernur...
Ganjar Pranowo, Gubernur yang Merakyat
4 Kota dengan Janda...
4 Kota dengan Janda Terbanyak di Jawa Tengah, Nomor 3 Lebih dari 5.000
6 Penghargaan yang Diterima...
6 Penghargaan yang Diterima Ganjar Pranowo saat Menjadi Gubernur Jawa Tengah
Berita Terkini
Mahasiswa hingga Dosen...
Mahasiswa hingga Dosen STIA Madinatul Ilmi Depok Ikuti Kegiatan Literasi Keuangan
12 menit yang lalu
World Chiz Day 2026,...
World Chiz Day 2026, Prochiz Sasar Lebih dari 1.000 Siswa SD di Tiga Kota
1 jam yang lalu
Keberhasilan Memanfaatkan...
Keberhasilan Memanfaatkan Bonus Demografi Bergantung pada Kualitas Generasi Muda
2 jam yang lalu
Warga Wanam Harap Pembangunan...
Warga Wanam Harap Pembangunan PSN di Papua Selatan Dilanjutkan
2 jam yang lalu
PLN Cikarang Tegaskan...
PLN Cikarang Tegaskan Jarak Aman 3 Meter, Kegiatan Berisiko Tinggi Wajib Koordinasi
3 jam yang lalu
5 Jam Diperiksa Polda...
5 Jam Diperiksa Polda Metro, Saiful Mujani Dicecar 37 Pertanyaan
3 jam yang lalu
Infografis
Penjualan Mobil Murah...
Penjualan Mobil Murah LCGC Anjlok, Daya Beli Kelas Menengah Terancam?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved