Cegah Wabah Covid 19, Bakamla Jaga Ketat Jalur Tikus TKI Ilegal

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus melakukan penyekatan pekerja migran Indonesia dari Malaysia khususnya di wilayah Batam yang akan kembali ke Indonesia.

Hal tersebut dilakukan karena wilayah Batam masih memiliki sejumlah jalur tikus yang digunakan para PMI untuk akses laut dari Malaysia.

Saat ini pemerintah telah menentukan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam (Pelabuhan Batam Center) sebagai pelabuhan resmi yang diijinkan untuk menerima PMI dari Malaysia. Sehingga mempermudah dalam screening kesehatan dan menjamin pengendalian wabah corona yang belakangan ini penyebaranya semakin masif.

Kepala Zona Maritim Barat Bakamla Laksma TNI Eko Murwanto mengatakan, Bakamla melalui zona maritim barat terus melaksanakan penyekatan di beberapa simpul masuk menuju kepelabuhan tikus dengan menyiagakan 2 RHIB, 1 Katamaran dan KN.Belut Laut. Penyiagaan tersebut guna mengefektifkan operasi Lintas Batas yang digelar Bakamla untuk melakukan penyekatan ini.

"Zona Maritim Barat melaksanakan koordinasi yang ketat dengan pihak APMM Malaysia," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Rabu (8/4/2020).

Eko menegaskan, jajarannya memperketat pengawasan di simpul-simpul pintu masuk ke pelabuhan tikus setelah menerima informasi intelijen dari APMM Malaysia yang menginformasikan adanya perkiraan gerakan pulang TKI ke Batam. Oleh karena itu Bakamla akan terus meningkatkan kehadirannya di laut dengan menggerakkan sejumlah kapal patroli untuk menyekat wilayah perairan Tanjung Balai Asahan dan Dumai.

“Saya menerima informasi setelah berkoordinasi dengan pejabat APMM Malaysia Laksma Aminuddin, dan segera meningkatkan kesiagaan. Namun saat ini kami belum menemukan kontak tersebut pada sektor sekat yang kami tentukan, ada kemungkinan speedboat mengarah ke Tanjung Pinang, dan sudah kami teruskan informasi tersebut ke satuan samping di wilayah tersebut untuk ditindaklanjuti," paparnya.

Eko mengakui, panjangnya garis pantai Selat Malaka memang cukup menyulitkan terutama dengan keterbatasan sarana patroli yang dimiliki. Namun hal tersebut tidak mengurangi upaya Bakamla yang terus melakukan koordinasi dengan satuan patroli dari TNI AL dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya untuk bersinergi menyekat wilayah-wilayah potensial yang menjadi jalur tikus bagi para TKI Ilegal.

Sementara itu Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos.,M.M. mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Bakamla agar mengoordinir semua kapal patroli yang ada di laut untuk memperkuat atau mengawasi daerah-daerah yang rawan jalur laut ilegal.

"Saat ini memang telah terjadi penurunan perlintasan dari Malaysia ke kepulauan Riau, dari ribuan saat ini telah sekitar 500-an TKI dengan total 37.769 orang sepanjang Maret - April ini," pungkas jenderal bintang tiga TNI AL ini.