DPRD Bulukumba Serahkan Pokok Pikiran Aspirasi Masyarakat 10 Kecamatan
Selasa, 07 April 2020 - 17:01 WIB
Aktivitas anggota DPRD Bulukumba beberapa waktu lalu. Dalam musrenbang tingkat kabupaten, DPRD menyerahkan pokok pikiran yang diserap dari aspirasi masyarakat. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
A
A
A
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyerahkan pokok pikiran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. Pokok pikiran tersebut merupakan hasil dari penyerapan aspirasi anggota DPRD dari masyarakat di sepuluh kecamatan.
Penyerahan pokok pikiran dilakukan di musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) tingkat kabupaten di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba. Diharapkan, pokok pikiran itu mampu membangun sinergitas pembangunan.
Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, pada pelaksanaan musrenbang kabupaten, pemerintah melakukan sejumlah evaluasi pada proses perencanaan tahun sebelumnya dan mendorong sinergitas pembangunan infrastruktur yang lebih maksimal.
"Beberapa evaluasi pada proses perencanaan tahun sebelumnya kita lakukan dan mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar masyarakat dapat merasakan langsung dari pembangunan yang dilakukan," katanya, Selasa (7/4/2020).
Menurut Tomy, sinergitas perlu dilakukan agar gagasan yang dilahirkan DPRD yang dituang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) mampu melahirkan arah kebijakan yang lebih maksimal pada proses perencanaan pembangunan tahun 2021.
"Sinergitas perlu dilakukan sejak awal untuk menghindarkan kita pada perbedaan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2021 nanti. Terutama bagaimana menyinergikan gagasan DPRD dalam bentuk pokok pikiran dalam RKPD pemerintah daerah," ungkapnya.
Ketua DPRD Bulukumba, Rijal mengatakan pokok pikiran yang diserahkan kepada pemerintah merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti. Di mana yang masuk menjadi pokok pikiran merupakan dasar kebutuhan masyarakat.
"Setelah melakukan musrenbang dan reses di lapangan, DPRD melahirkan sejumlah pokok pikiran yang dianggap perlu untuk teruskan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti," katanya.
Rijal berharap agar sinergitas antara DPRD dan pemerintah bisa terus dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan fisik maupun non fisik di tahun anggaran 2021. Di mana setiap perencanaan pembangunan dibutuhkan rumusan yang lebih matang agar setiap kegiatan mampu dirasakan masyarakat secara langsung.
"Pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan penghubung antar desa dibutuhkan perencanaan yang matang," ujarnya.
Penyerahan pokok pikiran dilakukan di musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) tingkat kabupaten di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba. Diharapkan, pokok pikiran itu mampu membangun sinergitas pembangunan.
Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, pada pelaksanaan musrenbang kabupaten, pemerintah melakukan sejumlah evaluasi pada proses perencanaan tahun sebelumnya dan mendorong sinergitas pembangunan infrastruktur yang lebih maksimal.
"Beberapa evaluasi pada proses perencanaan tahun sebelumnya kita lakukan dan mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar masyarakat dapat merasakan langsung dari pembangunan yang dilakukan," katanya, Selasa (7/4/2020).
Menurut Tomy, sinergitas perlu dilakukan agar gagasan yang dilahirkan DPRD yang dituang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) mampu melahirkan arah kebijakan yang lebih maksimal pada proses perencanaan pembangunan tahun 2021.
"Sinergitas perlu dilakukan sejak awal untuk menghindarkan kita pada perbedaan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2021 nanti. Terutama bagaimana menyinergikan gagasan DPRD dalam bentuk pokok pikiran dalam RKPD pemerintah daerah," ungkapnya.
Ketua DPRD Bulukumba, Rijal mengatakan pokok pikiran yang diserahkan kepada pemerintah merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti. Di mana yang masuk menjadi pokok pikiran merupakan dasar kebutuhan masyarakat.
"Setelah melakukan musrenbang dan reses di lapangan, DPRD melahirkan sejumlah pokok pikiran yang dianggap perlu untuk teruskan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti," katanya.
Rijal berharap agar sinergitas antara DPRD dan pemerintah bisa terus dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan fisik maupun non fisik di tahun anggaran 2021. Di mana setiap perencanaan pembangunan dibutuhkan rumusan yang lebih matang agar setiap kegiatan mampu dirasakan masyarakat secara langsung.
"Pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan penghubung antar desa dibutuhkan perencanaan yang matang," ujarnya.
(man)
