Bawaslu Sulsel Inisiasi Sekolah Online Untuk Tingkatkan Pengawasan

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka sekolah online untuk meningkatan pemahaman masyarakat dalam pengawasan Pemilu, khususnya Pilkada. Bawaslu Sulsel menjadi salah satu inisiator penting terwujudnya program ini.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan bahwa, terobosan ini sedianya hasil diskusi beberapa Bawaslu Provinsi di Indonesia. Namun sebagai langkah uji coba, program ini diambil alih oleh Bawaslu RI untuk pilot project.

"Kalau berhasil, sambil memperbaiki sistem dan segala kekurangan, kita akan terapkan di Bawaslu provinsi, atau bahkan di Bawaslu kabupaten/kota. Namun untuk saat ini, kita alihkan dulu ke Bawaslu RI sebagai skala nasional," katanya saat dihubungi, Senin (6/4/2020).

Meski begitu, Saiful mengaku Bawaslu Sulsel memiliki kontribusi besar dalam program ini. Beberapa komisioner Bawaslu Sulsel bahkan diminta untuk ikut dalam pembuatan modul dan metode pembelajarannya.

"Ini termasuk inisiasi kami. Kita juga berkontribusi besar agar kegiatan ini bisa berjalan. Kami bahkan berempat diminta jadi narasumber di sekolah ini. Ada empat komisioner yakni saya, Pak Azry Yusuf, Pak Adnan Jamal dan Amrayadi," sebut Saiful.

Dia mengklaim, program sekolah online ini sudah banyak peminatnya. Padahal pendaftarannya baru dibuka pada 5 hingga 8 April 2020. Namun pendaftarnya sudah mencapai di angka 5000-an.

Saiful menjelaskan, program ini sekaligus sebagai langkah alternatif dalam situasi wabah Covid-19 atau virus Corona. Apalagi hampir seluruh sekolah di Indonesia telah menerapkan sistem belajar online.

"Kalau ibu guru dan dosen saja bisa mengajar online, kenapa kita tidak bisa. Jadi langkah ini ialah untuk meningkatkan dan mengajak masyarakat dalam mencegah atau mengawasi Pemilu yang akan datang, khususnya Pilkada," ujarnya.

Adapun materi yang akan diberikan kata Saiful, tak lepas dari pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Misalnya saja cara melakukan pengawasan yang baik dan bagaimana mencegah praktik politik uang.

"Karena sifatnya partisipatif dan relawan, jadi tidak ada honornya. Kami saja yang buat modul dan pembelajaran tidak ada honor," tambah Saiful.

Bawaslu Sulsel sedianya telah memiliki desa anti politik uang sebagai desa binaan yang dikomandoi Bawaslu kabupaten/kota. Cuma dikarenakan situasi yang tidak mendukung di lapangan, sehingga terobosan sekolah online dibentuk untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat soal pengawasan Pilkada.