Pemerintah Siapkan BLT Rp600.000/Keluarga untuk Bantu Warga Terdampak Corona
Selasa, 07 April 2020 - 17:30 WIB
Mensos Juliari P Batubara mengatakan, selain memberikan sembako, pemerintah juga menyiapkan BLT sebesar Rp600.000/keluarga. Foto/SINDOnews
A
A
A
Selain sembako, pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak wabah virus Corona (Covid-19). Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas.
“Presiden juga menyetujui untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama 3 bulan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat konfrensi pers, Selasa (7/4/2020).
Dia mengatakan indeks yang ditetapkan untuk BLT sebesar Rp600.000 per keluarga. Namun ada kriteria tertentu untuk penerima BLT ini yakni tidak menerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah.
“Ini siapa yang menerima adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami yang belum terima bansos seperti PKH, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ataupun nanti kartu prakerja,” ujarnya.
Dia mengatakan selain data dari Kemensos, akan ada tambahan data dari Pemda terkait siapa saja masyarakat yang tidak menerima bansos. Dia memperkirakan jumlahnya tidak sampai 9 juta. “Saya sudah lihat angkanya kemungkinan engga sampai 9 juta angkanya,” tuturnya.
Juliari ingin program ini dilaksanakan pada bulan ini. Namun begitu hal ini masih perlu dikoordinasikan. “Kami akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu,” katanya
“Presiden juga menyetujui untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama 3 bulan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat konfrensi pers, Selasa (7/4/2020).
Dia mengatakan indeks yang ditetapkan untuk BLT sebesar Rp600.000 per keluarga. Namun ada kriteria tertentu untuk penerima BLT ini yakni tidak menerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah.
“Ini siapa yang menerima adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami yang belum terima bansos seperti PKH, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ataupun nanti kartu prakerja,” ujarnya.
Dia mengatakan selain data dari Kemensos, akan ada tambahan data dari Pemda terkait siapa saja masyarakat yang tidak menerima bansos. Dia memperkirakan jumlahnya tidak sampai 9 juta. “Saya sudah lihat angkanya kemungkinan engga sampai 9 juta angkanya,” tuturnya.
Juliari ingin program ini dilaksanakan pada bulan ini. Namun begitu hal ini masih perlu dikoordinasikan. “Kami akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu,” katanya
(msd)
