Putra Ketua Kadin Blitar Terseret Kasus Surat Palsu KPK
Selasa, 23 Oktober 2018 - 16:31 WIB
Kapolres Blitar AKBP Anisullah. Foto/SINDONews/Solichan Arif
A
A
A
Pengusutan kasus surat palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Blitar melebar kemana mana. Yosi, seorang kontraktor besar di Kabupaten Blitar ikut diperiksa sebagai saksi. Yosi merupakan putra Henrin Mulat Wiyati, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Blitar yang 4 hari lalu (19/10) kantornya diteror bom palsu.
Yosi datang didampingi ibunya (Henrin Mulat Wiyati) dan seorang pengacara. Informasi yang dihimpun, Mulat juga ikut diperiksa sebagai saksi. Dikonfirmasi terkait pemeriksaan itu dia tidak membantah. Hanya saja Mulat tidak bersedia memberi keterangan lebih jauh dengan alasan belum waktunya bicara.
“Saya no comment dulu. Belum waktunya bicara soal itu (pemeriksaan surat palsu KPK),“ tutur Mulat Wiyati menjawab sindonews.com. Informasi lain yang dihimpun, pembuatan surat palsu KPK diduga bertujuan menekan Bupati Blitar Rijanto.
Munculnya manuver itu dilatarbelakangi pembagian proyek fisik APBD yang tidak merata. Diduga telah terjadi persaingan antara kontraktor, oknum legislatif dan eksekutif. Apalagi saat ini KPK masih mengembangkan penyidikan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Blitar 6 Juni 2018 lalu.
M Sholeh, kuasa hukum Moh Triyanto mengatakan nama Yosi (putra Mulat Wiyati) memang disebut kliennya dalam pemeriksaan penyidikan. Selain mendapat informasi dari Tiyon, staf Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Triyanto juga mengatakan mendapat kabar dari Yosi. Bahkan Yosi yang pertama kali mengirim foto sampul surat berlogo KPK yang belakangan diketahui palsu.
“Klien saya telah menyampaikan semuanya. Bagaimana mendapat informasi terkait surat KPK itu dari Tiyon staff PUPR dan dari saudara Yosi yang dikirimkan via WA,“ terang Sholeh.
Dalam pemeriksaan Triyanto juga menyerahkan bukti chat WA dengan Yosi. Termasuk juga menyerahkan bukti kiriman foto sampul surat palsu KPK. Dengan fakta itu, Triyanto menegaskan dirinya tidak tahu menahu soal pembuatan surat palsu yang dituduhkan kepadanya.
“Siapa aktor intelektual surat palsu KPK, polisi harus segera mengungkapnya, “tegasnya. Sholeh juga meminta polisi untuk lebih fokus pada kasus pembuatan surat palsu KPK. Sebab akar persoalan sesungguhnya ada di surat palsu.
Di sisi lain, unsur menyebar berita bohong (hoax) surat palsu KPK seperti laporan Bupati Blitar Rijanto, kata dia juga tidak terpenuhi. Tidak ada keonaran yang timbul dari status facebook Triyanto. Status itu juga tidak menyenggol unsur SARA. Di sisi lain redaksionalnya juga tidak memenuhi unsur pidana UU ITE.
“Polisi sebaiknya fokus pada pemalsuan surat KPK. Bukan pada UU ITE. Karena unsurnya tidak terpenuhi,“ jelasnya. Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan kasus pembuatan surat palsu KPK membutuhkan penelusuran yang teliti.
Terkait itu seluruh saksi terus diperiksa. Agar bisa bekerja lebih fokus penyidik juga memisahkan kasus pembuatan surat palsu KPK dari kasus penyebaran kabar hoax. “Setelah pemeriksaan saksi ketika akan klarifikasi ke KPK terkait surat palsu itu, “ujarnya.
Seperti diberitakan, Pemkab Blitar dihebohkan adanya surat panggilan dari KPK. Panggilan terkait dugaan kasus gratifikasi itu ditujukan kepada Bupati Blitar Rijanto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan staf Dinas PU PR. Usut punya usut termasuk klarifikasi langsung ke KPK, surat panggilan itu dipastikan palsu.
Bupati kemudian memutuskan melaporkan dugaan penyebaran kabar bohong (hoax) ke Polres Blitar.
Yosi datang didampingi ibunya (Henrin Mulat Wiyati) dan seorang pengacara. Informasi yang dihimpun, Mulat juga ikut diperiksa sebagai saksi. Dikonfirmasi terkait pemeriksaan itu dia tidak membantah. Hanya saja Mulat tidak bersedia memberi keterangan lebih jauh dengan alasan belum waktunya bicara.
“Saya no comment dulu. Belum waktunya bicara soal itu (pemeriksaan surat palsu KPK),“ tutur Mulat Wiyati menjawab sindonews.com. Informasi lain yang dihimpun, pembuatan surat palsu KPK diduga bertujuan menekan Bupati Blitar Rijanto.
Munculnya manuver itu dilatarbelakangi pembagian proyek fisik APBD yang tidak merata. Diduga telah terjadi persaingan antara kontraktor, oknum legislatif dan eksekutif. Apalagi saat ini KPK masih mengembangkan penyidikan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Blitar 6 Juni 2018 lalu.
M Sholeh, kuasa hukum Moh Triyanto mengatakan nama Yosi (putra Mulat Wiyati) memang disebut kliennya dalam pemeriksaan penyidikan. Selain mendapat informasi dari Tiyon, staf Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Triyanto juga mengatakan mendapat kabar dari Yosi. Bahkan Yosi yang pertama kali mengirim foto sampul surat berlogo KPK yang belakangan diketahui palsu.
“Klien saya telah menyampaikan semuanya. Bagaimana mendapat informasi terkait surat KPK itu dari Tiyon staff PUPR dan dari saudara Yosi yang dikirimkan via WA,“ terang Sholeh.
Dalam pemeriksaan Triyanto juga menyerahkan bukti chat WA dengan Yosi. Termasuk juga menyerahkan bukti kiriman foto sampul surat palsu KPK. Dengan fakta itu, Triyanto menegaskan dirinya tidak tahu menahu soal pembuatan surat palsu yang dituduhkan kepadanya.
“Siapa aktor intelektual surat palsu KPK, polisi harus segera mengungkapnya, “tegasnya. Sholeh juga meminta polisi untuk lebih fokus pada kasus pembuatan surat palsu KPK. Sebab akar persoalan sesungguhnya ada di surat palsu.
Di sisi lain, unsur menyebar berita bohong (hoax) surat palsu KPK seperti laporan Bupati Blitar Rijanto, kata dia juga tidak terpenuhi. Tidak ada keonaran yang timbul dari status facebook Triyanto. Status itu juga tidak menyenggol unsur SARA. Di sisi lain redaksionalnya juga tidak memenuhi unsur pidana UU ITE.
“Polisi sebaiknya fokus pada pemalsuan surat KPK. Bukan pada UU ITE. Karena unsurnya tidak terpenuhi,“ jelasnya. Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan kasus pembuatan surat palsu KPK membutuhkan penelusuran yang teliti.
Terkait itu seluruh saksi terus diperiksa. Agar bisa bekerja lebih fokus penyidik juga memisahkan kasus pembuatan surat palsu KPK dari kasus penyebaran kabar hoax. “Setelah pemeriksaan saksi ketika akan klarifikasi ke KPK terkait surat palsu itu, “ujarnya.
Seperti diberitakan, Pemkab Blitar dihebohkan adanya surat panggilan dari KPK. Panggilan terkait dugaan kasus gratifikasi itu ditujukan kepada Bupati Blitar Rijanto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan staf Dinas PU PR. Usut punya usut termasuk klarifikasi langsung ke KPK, surat panggilan itu dipastikan palsu.
Bupati kemudian memutuskan melaporkan dugaan penyebaran kabar bohong (hoax) ke Polres Blitar.
(msd)
