Blangko KTP Elektronik Jateng Kurang, Pemprov Ambil Blangko ke Jakarta
Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto saat memberikan keterangan pers, Rabu (22/1/2020). Foto Sindonews /Ahmad Antoni
A
A
A
SEMARANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah mengatasi persoalan minimnya ketersediaan blangko KTP-elektronik (KTP-el) dengan mengambil langsung ke pusat secara berkala.
Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto menjelaskan, keterbatasan blangko KTP-el seringkali dikeluhkan masyarakat, khususnya sejak Pemilu 2019 lalu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) pengganti KTP-el.
Apalagi, sepanjang 2019, jumlah Suket dikeluarkan untuk 2.272.353 orang. Hingga Desember 2019, masih ada sekitar 1.636.580 Suket yang belum tercetak menjadi KTP-el.
Sugeng mengakui, pengadaan blangko KTP-el menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati begitu, untuk mengatasi keterbatasan blangko KTP-el di Jateng, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota berupaya secara berkala mengambil blangko KTP-el ke Ditjen Adminduk Kemendagri di Jakarta.
"Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta,” ujar Sugeng, Rabu (22/1/2020).
Pengambilan yang berulangkali tersebut, menurut Sugeng, karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan peralatan percetakan KTP-el. Sehingga, tidak mampu mencetak KTP-el dalam skala besar. Pada 2019, fasilitasi pengambilan blangko KTP-el oleh pemprov sebanyak 727.500 blangko.
Pada awal Januari 2020 ini, pemprov sudah memfasilitasi sekitar 146.500 blangko, dan yang difasilitasi pemerintah kabupaten/ kota 128.000 blanko. Sehingga total awal 2020 lalu sudah 274.500 blangko untuk Jateng. “Selasa (21/1/2020) kemarin kami kembali memfasilitasi 64.000 blangko,” ujarnya.
Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko KTP-el yang sudah tercetak ke daerah. Sehingga, tidak menimbulkan antrean yang meresahkan, dan KTP-el benar-benar diterima masyarakat. Masyarakat pun diminta sabar menunggu hasil percetakan dan mengikuti petunjuk petugas.
“Kami, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota pun akan berupaya aktif mengambil di Jakarta. Kami juga terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan berkoordinasi mengenai penggunaan blangko KTP-el,” tandasnya.
Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto menjelaskan, keterbatasan blangko KTP-el seringkali dikeluhkan masyarakat, khususnya sejak Pemilu 2019 lalu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) pengganti KTP-el.
Apalagi, sepanjang 2019, jumlah Suket dikeluarkan untuk 2.272.353 orang. Hingga Desember 2019, masih ada sekitar 1.636.580 Suket yang belum tercetak menjadi KTP-el.
Sugeng mengakui, pengadaan blangko KTP-el menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati begitu, untuk mengatasi keterbatasan blangko KTP-el di Jateng, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota berupaya secara berkala mengambil blangko KTP-el ke Ditjen Adminduk Kemendagri di Jakarta.
"Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta,” ujar Sugeng, Rabu (22/1/2020).
Pengambilan yang berulangkali tersebut, menurut Sugeng, karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan peralatan percetakan KTP-el. Sehingga, tidak mampu mencetak KTP-el dalam skala besar. Pada 2019, fasilitasi pengambilan blangko KTP-el oleh pemprov sebanyak 727.500 blangko.
Pada awal Januari 2020 ini, pemprov sudah memfasilitasi sekitar 146.500 blangko, dan yang difasilitasi pemerintah kabupaten/ kota 128.000 blanko. Sehingga total awal 2020 lalu sudah 274.500 blangko untuk Jateng. “Selasa (21/1/2020) kemarin kami kembali memfasilitasi 64.000 blangko,” ujarnya.
Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko KTP-el yang sudah tercetak ke daerah. Sehingga, tidak menimbulkan antrean yang meresahkan, dan KTP-el benar-benar diterima masyarakat. Masyarakat pun diminta sabar menunggu hasil percetakan dan mengikuti petunjuk petugas.
“Kami, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota pun akan berupaya aktif mengambil di Jakarta. Kami juga terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan berkoordinasi mengenai penggunaan blangko KTP-el,” tandasnya.
(nun)
Explore More