Supendi Ditangkap KPK, Emil: Kasihan Warga Indramayu

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan keprihatinan mendalam atas peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Indramayu Supendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 15 Oktober 2019 lalu.

Keprihatinan itu disampaikan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil lewat siaran persnya, Rabu (16/10/2019). Emil saat ini tengah berada di Markas PBB Asia Pasifik Bangkok, Thailand untuk menerima penghargaan Inspirational Leader di kawasan Asia Pasifik pada Govinsider Innovation Award 2019 yang digelar UN Economic and Social Commision untuk Asia Pasifik dan National Innovation Agency Bangkok.

Emil mengaku, Supendi belum genap satu tahun memimpin Indramayu. Supendi yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Indramayu, dilantik menjadi Bupati Indramayu pada 7 Februari 2019 menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri.

"Tadinya saya berharap pergantian bupati itu menuju ke arah yang lebih baik. Tapi belum genap satu tahun, bupatinya sudah kena OTT. Ini sangat memprihatinkan, kasihan warga Indramayu," ujar Emil

Padahal, tutur Emil, saat melantik Supendi sebagai Bupati Indramayu, dirinya mengingatkan agar menjadi pemimpin yang selalu menjauhi korupsi.

"Saat pelantikan, saya sudah ingatkan yang bersangkutan agar menjauhi godaan yang pastinya datang tiap hari karena jadi pemimpin itu berat," tutur Emil.

Menurut Emil, Pemprov Jabar sebenarnya memiliki rencana besar bagi Indramayu. Sebagai penyangga Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Majalengka-Subang), Kota Mangga, julukan Kabupaten Indramayu itu, memiliki fungsi sentral dalam investasi dan pengembangan kawasan.

Penangkapan Supendi oleh KPK dan di-blowup media massa, ungkap Emil, dapat menghambat investasi. Apalagi, dalam hitungan hari, Pemprov Jabar akan menggelar West Java Invesment Summit (WIJS) 2019. "Korupsi itu musuh investasi," ungkap Gubernur.

Emil mengatakan, dalam hal pemberantasan korupsi, Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai upaya agar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tercipta di tingkat kabupaten/kota.

"Berbagai pakta integritas sudah kami bikin, inovasi-inovasi berbasis teknologi seperti e-Kinerja juga akan kami ketoktularkan dari provinsi ke kabupaten/kota. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini (kepala daerah kena OTT)," kata Emil.

Meski begitu, Emil mengaku, tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dia menyarankan Supendi kooperatif dengan penyidik KPK sebagai lembaga tertinggi penjaga good clean government.

"Kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pesan saya agar yang bersangkutan (Supendi) koorperatif. Saya sendiri menunggu instruksi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) terkait status jabatannya masa mendatang. Sementara waktu, wakil bupati mengambil alih roda pemerintahan," ujar dia.

Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan, Emil berharap, kasus ini pun menjadi pembelajaran bagi semua bupati/wali kota di Jabar agar senantiasa menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

"Sekali lagi, jadi pemimpin itu berat. Berat dalam mencapainya, berat juga pertanggungjawabannya. Bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih, tapi kepada Sang Pencipta. Semoga ini jadi pembelajaran," tandas Emil.