Isu Jual Beli Jabatan Pejabat Eselon di OKI Merebak

KAYUAGUNG - Isu jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar merebak pasca pelantikan pejabat eselon yang dilakukan pada 23 Oktober lalu. Pejabat yang akan mengisi posisi eselon II, III dan IV konon diminta sejumlah uang mulai Rp50-100 juta perorang.

Bahkan tiga hari pasca pelantikan beredar SMS dari nomor yang tidak dikenal berbunyi "Asslam .... Mutasi di lingkungan pemerintah daerah Kab OKI tgl 23.10.14 ada 141 pejabat eselon 2,3,4, leading sektor mutasi BKD Kabupaten OKI ada beberapa pejabat setor uang ke bupati via BKD. Diantaranya,dr Lindah direktur RSUD Rp50 juta untk BKD 10 juta untk ketua PWI OKI, untk jabatan eselon 2 itu setor 100 jt, eselon 3, 40 jt sampai 60 jt. Nursulah dan Dahlan yg tidak setor," begitu bunyi SMS yang beredar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI Iskandar melalui Sekretaris BKD, Hajar, mengatakan, bahwa dirinya juga mendapatkan SMS yang menyudutkan BKD dan Bupati OKI itu.

Menurutnya, mutasi itu merupakan hal yang biasa dilakukan dan tidak ada istilah setoran uang untuk menduduki posisi tersebut. "Mutasi itu dilakukan sesuai dengan reward dan kinerja dari para pegawai itu sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati OKI, Iskandar ditemui usai upacara peringatan Sumpah Pemuda ke 86 di halaman Pemkab OKI, Selasa (28/10/2014) menanggapi isu tersebut dengan santai.

Menurut kerabat mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini, hal itu merupakan isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau memang ada orangnya yang memberikan uang kepada dirinya, dia mempersilahkan untuk melaporkannya.

"Silahkan kasih tahu saya, kalau memang ada orang yang memberi uang kepada saya, bawa orangnya, berapa dia kasih uang pada saya, terus saya akan kasih kalian dua kali lipat, kalau Rp100 juta saya kasih kalian Rp200 juta, kalau memang ada," kata Iskandar.

Dikatakannya, isu itu tidak benar dan tidak ada jual beli jabatan. "Dari awal saya melakukan mutasi tersebut tidak ada istilah bayaran, semuanya sudah sesuai prestasi dan keahlian masing-masing," ujarnya.

Mutasi dan promosi jabatan, menurut dia, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berdasarkan nominal uang.

“Sama sekali itu tidak benar, saya juga memiliki kewajiban untuk membangun daerah lebih baik lagi. Siapa yang membayar, tahu orangnya siapa, pertemukan dengan saya,” katanya lagi.

Sementara itu Ketua PWI OKI Hendri Irawan, saat dikonfirmasi mengenai isu dirinya ikut andil dalam mutasi pejabat OKI tersebut, mengaku itu adalah fitnah.

"Saya juga mendapat SMS tersebut, saya tegaskan, bahwa isi SMS itu fitnah, saya dikatakan menerima uang dari dr Linda yang menjabat direktur RSUD Kayuagung, itu tidak benar, sampai sekarang saya tidak kenal dengan dr Linda, melihat wajahnyapun saya tidak pernah apalagi sampai menerima uang, ini adalah fitnah," kilahnya.