7 Bulan Lagi Bupati Lengser, Kemiskinan di Gresik Jadi Momok

GRESIK - Tujuh bulan lagi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati M Qosim lengser. Ironisnya, angka kemiskinan Gresik masih cukup tinggi.

Sorotan itu disampaikan M Nasir Cholil dari Nasdem saat membacakan PU (Pandangan Umum) terkait Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (LPJ) APBD Gresik Tahun 2019 dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2020).

Menurut dia, bupati belum bisa memenuhi janjinya mengentaskan kemiskinan. Melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang awalnya kemiskinan ditarget 9,75% di akhir masa jabatannya. Hingga saat ini, tingkat kemiskinan masih 11,35%. (Baca juga: Bandel Tak Pakai Masker, Pengguna Jalan di Gresik Sapu Sampah )

“Cukup sulit bagi Bupati Gresik untuk merealisasikan janjinya pada akhir masa jabatannya untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin menjadi 9%,” kata dia.

Dia mengakui memang terjadi penurunan sedikit tingkat kemiskinan dari tahun 2018 sebesar dari 11,89% menjadi 11,35%. Hanya turun 0,54%. Tidak hanya masalah kemiskinan saja yang menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD Gresik.

Fraksi PKB misalnya. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (APBD) Gresik tahun 2019, dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar.

Seperti, anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) hanya 21% dari total APBD Gresik tahun 2019. Padahal, sarana dan prasarana sekolah baik di tingkat SD maupun SMP masih banyak kurang layak. Kesejahteraan para guru juga sangat memprihatinkan.

Begitu juga anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) hanya 7,5% dari total APBD Gresik 2019. Padahal, realitas di lapangan masih ditemukan ada Puskesmas-puskesmas kurang layak untuk penanganan para pasien.

“Belum lagi kekurangan tenaga dokter hampir di seluruh puskesmas. Hal ini seharusnya bisa diantisipasi dan direncanakan dengan matang sehingga alokasi anggaran untuk urusan kesehatan bisa berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kesehatan,” ujar M Syahrul Munir yang membacakan PU FPKB.

Pihaknya menyebutkan, laporan tersebut lebih berfokus pada target dan serapan APBD 2019 saja, tanpa tidak disertai dengan keterangan output dan outcome yang komprehensif dari seluruh program yang sudah dikerjakan.

“FPKB berharap dalam rapat-rapat komisi dengan mitra kerja masing-masing bisa dilakukan pendalaman terkait hal tersebut sehingga bisa menjadi evaluasi dan bahan dalam merumuskan kebijakan pemerintah selanjutnya,” pungkas dia.