20 Hektare Sawah Petani di Kolaka Utara Tertimbun Lumpur Tambang

KOLAKA UTARA - Sekitar 20 hektare (Ha) sawah petani dua desa di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara terdampak lumpur dari aktivitas tambang. Akibatnya sawah petani menjadi lahan mati dan tidak berproduksi lagi.



Dua desa yang berdampak luberan lumpur pertambangan di wilayah setempat yakni Desa Mosiku dan Lelewawo. Para petani setempat tidak lagi bisa menikmati hasil perkebunan mereka akibat endapan lumpur.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kolut telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Fakta yang ditemukan memperlihatkan jika dampak luberan lumpur dari aktivitas PT Kasmar Tiar Raya (KTR) terus meluas setiap tahun.

Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Kolut, Ukkas mengatakan, hasil kunjungannya ke lapangan khusus di Desa Mosiku sangat memprihatinkan. Hamparan sawah di wilayah itu kini jadi lahan mati ditutupi rumput liar.

"Tidak bisa digunakan lagi. Petakan-petakannya saja sudah tidak kelihatan. Rata tertutup lumpur," miris Ukkas saat ditemui MNC Portal di ruang kerjanya, Jumat (13/1/2023).

Pihaknya bersama tim yang ke lokasi meninjau hal itu tidak sepenuhnya menjangkau areal yang terdampak lumpur. Pasalnya, endapat itu disampaikan ada yang mencapai hingga sepinggang orang dewasa.

Bergeset ke Dusun IV Desa Mosiku, sebuah empang milik warga juga telah tertutup lumpur. Yang lebih parah yakni sungai yang melintasi areal perkebunan warga yang awalnya sedalam satu meter juga nyaris rata akibat pendangkalan akibat lumpur.

Tanaman kakao warga tumbuh kerdil, pohon-pohon sagu yang tidak bisa diolah membuat para petani setempat putus asal. "Apalagi mau tanami sayur-sayuran tidak mungkin lagi karena tanahnya sudah berlumpur," bebernya.Baca Juga: Ledakan Tambang di Sawahlunto Tewaskan 2 Pekerja, 8 Orang Masih Tertimbun

Pertambangan nikel di wilayah setempat oleh PT KTR dikatakan abai akan dampak lingkungan. Kehadirannya dalam dua tahun terakhir beraktifitas perlahan membuat para petani satu per satu harus beralih profesi karena tanamannya tidak produktif lagi.

Hasil penelusuran dan catatan DLH disampaikan akan diajukan ke DPRD saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang bakal digelar dalam waktu dekat ini.

Ia berharap para pemangku kebijakan bisa mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang ugal-ugalan mengeruk hasil bumi hingga menyengsarakan masyarakat luas. "Kalau terus dibiarkan begini maka sama saja melakukan pembiaran," pungkasnya.