Kepala OPD Pemprov Jatim Diminta Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia
Kamis, 12 Januari 2023 - 07:22 WIB
loading...
Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta kepala OPD di lingkungan pemprov Jatim mewujudkan birokrasi kelas dunia.
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk meng-upgrade kemampuan sekaligus menerapkan birokrasi tingkat dunia.
Menurutnya, masih banyak pembelajaran dan pengembangan sistem kerja yang harus didalami dan ditingkatkan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
"Kita mengawali tahun anggaran 2023 dengan membangun satu semangat untuk memaksimalkan kinerja agar Jatim semakin maju dengan World Class Bureaucracy (birokrasi kelas dunia)," katanya saat menghadiri Refreshment Manajemen Pemerintah tahun 2023 di lingkungan Pemprov Jatim di Malang, Rabu (11/1/2023).
Baca juga: Jutaan Warga Nahdliyin Diperkirakan Hadiri Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo
Khofifah menjelaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim.
Khususnya kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. "Ini menjadi pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jawa Timur mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing," jelasnya.
Mantan Menteri Sosial RI itu juga menekankan tujuh prioritas utama pembangunan Jatim 2023. Di antaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
Adapula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim.
"Saya minta semua peserta menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Sampai kepada bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.
Menurutnya, masih banyak pembelajaran dan pengembangan sistem kerja yang harus didalami dan ditingkatkan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
"Kita mengawali tahun anggaran 2023 dengan membangun satu semangat untuk memaksimalkan kinerja agar Jatim semakin maju dengan World Class Bureaucracy (birokrasi kelas dunia)," katanya saat menghadiri Refreshment Manajemen Pemerintah tahun 2023 di lingkungan Pemprov Jatim di Malang, Rabu (11/1/2023).
Baca juga: Jutaan Warga Nahdliyin Diperkirakan Hadiri Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo
Khofifah menjelaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim.
Khususnya kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. "Ini menjadi pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jawa Timur mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing," jelasnya.
Mantan Menteri Sosial RI itu juga menekankan tujuh prioritas utama pembangunan Jatim 2023. Di antaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
Adapula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim.
"Saya minta semua peserta menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Sampai kepada bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.
(msd)
Lihat Juga :
