Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan Anggaran Tanggap Bencana Naik di APBD 2023
Rabu, 14 Desember 2022 - 23:00 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah, di situ kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Mohan meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota Bogor bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi tengah siaga bencana, agar bisa intevensi cepat,” ucapnya.
“Kita punya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah, di situ kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Mohan meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota Bogor bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi tengah siaga bencana, agar bisa intevensi cepat,” ucapnya.
Lihat Juga :
