Janji Dukung Tiga Program Prioritas APBD 2023, DPRD DKI Bilang Gini
loading...
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Khoirudin janji dukung program Pemprov DKI Jakarta. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Khoirudin optimistis tiga program prioritas dalam APBD tahun 2023 dapat berjalan maksimal. Sebab, adanya dukungan Pemerintah Pusat dengan pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
APBD DKI tahun 2023 senilai Rp83,7 triliun akan diproritaskan untuk tiga program prioritas Pemprov DKI di antaranya menyelesaikan permasalahan kemacetan, banjir, dan antisipasi dampak resesi perekonomian di tahun depan.
”Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, bukan hanya izin normalisasi sungai dan kali. Tapi, juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung,” kata Khoirudin, Rabu (30/11/2022).
APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati sebesar Rp83,78 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan sebanyak 41,27 persen alokasi anggaran APBD fokus mengatasi permasalahan banjir, kemacetan, hingga antisipasi resesi perekonomian tahun 2023.
”Untuk prioritas Pak Gubernur yang 3 prioritas penanganan banjir, macet, dan dalam rangka mengantisipasi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ada, kita mengalokasikan 41,27 persen untuk ketiga prioritas tersebut,” kata Michael.
Anggaran dari masing-masing prioritas mencapai Rp10 triliun lebih. ”Jumlahnya bisa mencapai, untuk penandaan banjir Rp10 triliun lebih, lalu kemacetan Rp14 triliun lebih, dan mengantisipasi dampak ekonomi itu ada Rp10 triliun,” tegasnya.
APBD DKI tahun 2023 senilai Rp83,7 triliun akan diproritaskan untuk tiga program prioritas Pemprov DKI di antaranya menyelesaikan permasalahan kemacetan, banjir, dan antisipasi dampak resesi perekonomian di tahun depan.
”Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, bukan hanya izin normalisasi sungai dan kali. Tapi, juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung,” kata Khoirudin, Rabu (30/11/2022).
APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati sebesar Rp83,78 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan sebanyak 41,27 persen alokasi anggaran APBD fokus mengatasi permasalahan banjir, kemacetan, hingga antisipasi resesi perekonomian tahun 2023.
”Untuk prioritas Pak Gubernur yang 3 prioritas penanganan banjir, macet, dan dalam rangka mengantisipasi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ada, kita mengalokasikan 41,27 persen untuk ketiga prioritas tersebut,” kata Michael.
Anggaran dari masing-masing prioritas mencapai Rp10 triliun lebih. ”Jumlahnya bisa mencapai, untuk penandaan banjir Rp10 triliun lebih, lalu kemacetan Rp14 triliun lebih, dan mengantisipasi dampak ekonomi itu ada Rp10 triliun,” tegasnya.
(ams)
Lihat Juga :
