Sejumlah Tokoh Dukung Fehby Alting Jadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah

JAKARTA - Sejumlah tokoh di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menyatakan mendukung Fehby Alting sebagai penjabat Bupati Halmahera Tengah . Dukungan itu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah pasca-berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah pada 23 Desember 2022 mendatang.

Sejumlah tokoh itu mewakili tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara mendatani Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (21/11/2022). Kedatangan mereka untuk menyerahkan dukungan kepada Fehby Alting untuk diangkat menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah.



Tokoh yang hadir menyerahkan dukungan di Kemendagri adalah Zulkifli Peley selaku Kapita Lao atau Panglima Perang Sangaji Weda dalam Struktur Kesultanan di Halmahera Tengah.

Selain itu, hadir pula perwakilan tokoh agama Burhanuddin Ibrahim, dan perwakilan tokoh pemuda Hendro Said.

Kapita Lao Zulkifli Peley menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba yang telah mengusulkan salah satu putra Halmahera Tengah, yakni Fehby Alting sebagai salah satu dari tiga calon penjabat bupati Halteng ke Kemendagri RI.

“Kami berpesan kepada Mendagri untuk memutuskan Fehby Alting diangkat menjadi penjabat Halteng,”kata Zulkifli Peley seusai menyerahkan dukungan di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (21/11/2022).



Zulkifli menyatakan akan bersama Dewan Adat dan Pemda Halteng untuk menjaga iklim investasi di Halmahera Tengah.

“Menurut saya, Fehby Alting adalah figur yang layak dan pantas diangkat menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah karena beliau lebih mengerti budaya dan adat istiadat terutama Sangaji Weda dan masyarakat Halteng,” tegas Zulkifli Peley.

Pada kesempatan itu, Burhanuddin Ibrahim mendukung penuh pengangkatan Fehby Alting sebagai penjabat Bupati Halmahera Tengah.

“Kami mendukung penuh Fehby Alting sebagai Penjabat Bupati Halteng. Fehby Alting adalah putra daerah di Halteng yang selama ini mengetahui dan menjalankan adat istiadat di Kabupaten Halteng,” tegas Burhanuddin Ibrahim.

Dukungan yang sama juga disampaikan perwakilan Tokoh Pemuda Kabupaten Halteng Hendro Said.

Hendro Said menyatakan dukungannya kepada Fehby Alting untuk diangkat menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah.

“Menurut kami, Fehby Alting sangat mengetahui wilayah dan daerah Kabupaten Halteng. Beliau mengawali karier sebagai ASN di Halteng dan tujuh kali menjabat Eselon 2 di Kabupaten Halteng sebelum mendapat promosi jabatan di tingkat provinsi Maluku Utara sebagai Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara,” ujar Hendro Said.

“Jadi, Pak Fehby Alting mengenal betul adat, kultur masyarakat Halteng dan persoalan-persoalan di Halteng,” tegas Hendro.

Hendro menambahkan Fehby Alting banyak membantu dalam menjembatani persoalan antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang.

“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah pusat penting melihat siapa figur yang mengenal psikologis masyarakat Halteng. Fehby Alting, juga tidak ada persoalan hukum,” tegas Hendro Said.

Akomodasi Putra Daerah

Pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis menanggapi adanya dukungan sejumlah tokoh Halmahera tengah terkait calon penjabat Bupati Halteng yang mendorong Mendagri untuk memprioritaskan putra daerah.

“Dalam hal penjabat kepala daerah ini, saya harus akui tidak ada keharusan normatif secara hukum bahwa penjabat itu harus berasal dari orang daerah,” tegas Margarito Kamis pada Senin (21/11/2022).

Namun, Margarito berpendapat bahwa sejalan dengan spirit otonomi daerah maka sangat arif kalau pemerintah pusat mau mengakomodasi putra-putra daerah yang mengenal betul daerahnya terkait aktivistas sosial, politik, sosial budaya dan sejenisnya.

“Yang penting adalah orang-orang itu memiliki kapasitas, kapabalitas, baik moral maupun manajemen,” ujar Margarito.

“Kalau orang-orang daerah memiliki itu semua, menurut saya arif betul pemerintah pusat mengakomodasi mereka,” kata Margarito.

Lebih lanjut, Margarito mengatakan penjabat kepala daerah atau kepala daerah harus memiliki komitmen memelihara iklim investasi di daerah.

“Itu sekarang yang sedang diakomodasi oleh pemerintah. Itu yang sedang diakselerasi,” kata Margarito.

Menurut Margartio, kalau putra-putra daerah memiliki kualifikasi yakni memiliki kapasitas politik dan sosial, teknis dan komitmen terhadap pembangunan dan komitmen menjaga iklim investasi, memfasilitasi investor dan seterusnya di daerah itu maka pemerintah pusat mesti memungkinkan mereka untuk menjadi penjabat di daerah.

“Apalagi kalau betul, penjabat yang dicalonkan itu secara nyata didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh sosial dan tokoh politik dan sebagainya maka itu makin bagus,” tegas Margarito Kamis.