Pelaku Asusila di Parepare Divonis 5 Bulan, Mahasiswa Demo di Kejaksaan
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:20 WIB
loading...
Mahasiswa Parepare saat turun aksi di Kejari Parepare, terkait vonis 5 bulan kasus asusila terhadap korban berusia 14 tahun. Orang tua korban, turut bergabung dalam aksi tersebut. Sindonews/Darwiaty Dalle
A
A
A
PAREPARE - Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Parepare melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare , Rabu, (08/07/2020).
Aksi ini sempat membuat para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, yang melakukan pengamanan di lembaga Adhyaksa tersebut.
Baca Juga: Kasus Asusila Anak, 2 Remaja di Parepare Divonis 5 Bulan Bui
Para mahasiswa menuntut agar pihak Kejaksaan mengajukan banding atas vonis 5 bulan ditambah pelatihan kerja selama 1 bulan terhadap dua pelaku persetubuhan di bawah umur oleh Pengadilan Negeri Parepare. Turut bergabung dalam aksi, ibu korban.
Vonis tersebut, lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntuntan Jaksa Penuntut Umum yang hanya tujuh bulan.
Namun pihak Kejaksaan Negeri Parepare menolak mengajukan banding lantaran vonis tersebut karena pertimbangan JPU diambil alih seluruhnya dan sudah 2/3 dari tuntutan.
Jenderal Lapangan, Wiwik Darwis mengatakan, aksi tersebut mengutuk keras JPU yang dinilai bertindak tidak setara ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban.
"Pada tuntutan jaksa dan tidak meninjau situasi dan kepentingan korban sebagaimana kewajibannya dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum," papar Wiwik.
Wiwik menjelaskan hal dilakukan oleh JPU, sangat tidak manusiawi dikarenakan UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang.
"Semuanya itu sangat jauh dari aplikasi hukum yang diberlakukan oleh JPU di Parepare," katanya.
Wiwik juga mengungkap, sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Diantaranya, kata dia, pihak korban tidak pernah diberitahu jadwal sidang, hingga saat vonis.
"Kasus telah vonis diketahui ibu korban, seminggu setelah jatuh vonis, itupun karena pihak korban proaktif mencari informasi," ungkapnya.
Selain mengutuk keras JPU para pengunjuk rasa j uga melaknat keras Hakim Pengadilan Negeri, sebab dalam hal ini mencederai Kewajibannya sesuai UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 62.
Pada aksi demonstrasi tersebut berlangsung ricuh. Pasalnya, pihak Kejaksaan tidak mengindahkan tuntutan apa yang diajukan oleh massa. Bahkan, saat aksi ricuh terjadi, pihak kepolisian mengerahkan anjing anti ujuk rasa, sehingga menyebabkan ada satu dari massa yang tergigit dari K-9 atau anjing polisi.
Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrul, membenarkan jika pihaknya menuntut dua terdakwa hanya tujuh bulan pidana dan denda Rp1 juta, dengan pertimbangan yang ada pada UUSPPA 11/12.
"Pertimbangannya kami ada pada UUSPPA 11/12 terkhusus dipasal 79 ayat 3, hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan masa depan anak yang masih status pelajar dan ingin melanjutkan pendidikannya," tandas Syahrul.
Baca Juga: Kasus Asusila Anak di Bawah Umur, Mahasiswa Parepare Demo di 3 Lembaga Hukum
Aksi ini sempat membuat para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, yang melakukan pengamanan di lembaga Adhyaksa tersebut.
Baca Juga: Kasus Asusila Anak, 2 Remaja di Parepare Divonis 5 Bulan Bui
Para mahasiswa menuntut agar pihak Kejaksaan mengajukan banding atas vonis 5 bulan ditambah pelatihan kerja selama 1 bulan terhadap dua pelaku persetubuhan di bawah umur oleh Pengadilan Negeri Parepare. Turut bergabung dalam aksi, ibu korban.
Vonis tersebut, lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntuntan Jaksa Penuntut Umum yang hanya tujuh bulan.
Namun pihak Kejaksaan Negeri Parepare menolak mengajukan banding lantaran vonis tersebut karena pertimbangan JPU diambil alih seluruhnya dan sudah 2/3 dari tuntutan.
Jenderal Lapangan, Wiwik Darwis mengatakan, aksi tersebut mengutuk keras JPU yang dinilai bertindak tidak setara ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban.
"Pada tuntutan jaksa dan tidak meninjau situasi dan kepentingan korban sebagaimana kewajibannya dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum," papar Wiwik.
Wiwik menjelaskan hal dilakukan oleh JPU, sangat tidak manusiawi dikarenakan UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang.
"Semuanya itu sangat jauh dari aplikasi hukum yang diberlakukan oleh JPU di Parepare," katanya.
Wiwik juga mengungkap, sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Diantaranya, kata dia, pihak korban tidak pernah diberitahu jadwal sidang, hingga saat vonis.
"Kasus telah vonis diketahui ibu korban, seminggu setelah jatuh vonis, itupun karena pihak korban proaktif mencari informasi," ungkapnya.
Selain mengutuk keras JPU para pengunjuk rasa j uga melaknat keras Hakim Pengadilan Negeri, sebab dalam hal ini mencederai Kewajibannya sesuai UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 62.
Pada aksi demonstrasi tersebut berlangsung ricuh. Pasalnya, pihak Kejaksaan tidak mengindahkan tuntutan apa yang diajukan oleh massa. Bahkan, saat aksi ricuh terjadi, pihak kepolisian mengerahkan anjing anti ujuk rasa, sehingga menyebabkan ada satu dari massa yang tergigit dari K-9 atau anjing polisi.
Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrul, membenarkan jika pihaknya menuntut dua terdakwa hanya tujuh bulan pidana dan denda Rp1 juta, dengan pertimbangan yang ada pada UUSPPA 11/12.
"Pertimbangannya kami ada pada UUSPPA 11/12 terkhusus dipasal 79 ayat 3, hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan masa depan anak yang masih status pelajar dan ingin melanjutkan pendidikannya," tandas Syahrul.
Baca Juga: Kasus Asusila Anak di Bawah Umur, Mahasiswa Parepare Demo di 3 Lembaga Hukum
(agn)
Lihat Juga :
