APBD Surabaya 2023 Disahkan, Rp 3 Triliun untuk Pemberdayaan UMKM
loading...
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada 2023 akhirnya digedok tepat pada Hari Pahlawan, Kamis (10/11/2022).
A
A
A
SURABAYA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada 2023 akhirnya digedok tepat pada Hari Pahlawan, Kamis (10/11/2022). Kekuatan APBD yang digedok dalam rapat paripurna itu sebesar Rp 11,2 triliun. Sebanyak Rp 3 triliun diantaranya disiapkan khusus untuk memberdayakan UMKM Surabaya.
Dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono beserta pimpinan dan anggota DPRD Surabaya serta jajaran pemkot menggunakan pakaian ala pahlawan. Bahkan, rapat tersebut juga ditutup dengan menyanyikan lagu “Kebyar-Kebyar” dari Gombloh sembari mengibarkan bendera merah putih, dan acara itu juga ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” oleh anggota DPRD dan jajaran pemkot.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa ada semangat kepahlawanan yang diusung Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya dalam mengesahkan APBD 2023 yang tepat pada Hari Pahlawan. Pasalnya, sebanyak 40 persen atau sekitar Rp 3 triliun dialokasikan khusus untuk UMKM.
“Jadi, UMKM akan menjadi prioritas untuk membangkitkan ekonomi Surabaya. Ini saatnya kita bangkit bersama melalui pemberdayaan UMKM. Tujuan utama kami bagaimana bisa mengentas kemiskinan,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini sudah ada program padat karya untuk pemberdayaan UMKM dan mengentas kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Salah satu Padat Karya yang sudah berjalan dan sudah menuai hasil adalah program padat karya paving yang mana para MBR-nya sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6 juta. Kemudian program padat karya yang jahit sudah mendapatkan penghasilan Rp 4 juta. “Ini adalah wujud nyata dalam mengentas kemiskinan,” kata dia.
Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa berbagai program itu selalu disupport oleh DPRD Surabaya. Bagi dia, pemerintah daerah itu bukan pemerintah kota sendiri, tapi pemerintah daerah itu adalah kekuatan besar antara pemerintah kota dengan DPRD-nya.
“Insyaallah kalau kita bergerak bersama, insyaallah pengangguran dan kemiskinan bisa kita selesaikan bersama. Atas nama Pemkot Surabaya kami menyampaikan terimakasih kepada DPRD Surabaya yang telah mencurahkan waktunya untuk membahas APBD Surabaya 2023 ini,” katanya.
APBD Surabaya 2023 diproyeksikan mencapai Rp 11,2 triliun, atau naik Rp 500 miliar dari APBD tahun lalu. Adapun total pendapatan sebesar Rp 10,4 triliun, itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Dari PAD, ditargetkan mencapai Rp 6,5 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan transfer ditarget mencapai Rp 3,9 triliun.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan sesuai dengan keputusan badan musyawarah, hari ini dilakukan rapat paripurna untuk mengesahkan APBD Surabaya pada 2023, tepat pada 10 November yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Menurutnya, Hari Pahlawan itu selalu dikenang dengan khidmat, karena saat itu arek-arek Surabaya berjuang dan bertempur dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Hari ini kita ingin menyerap seluruh semangat arek-arek Suroboyo itu, makanya kita sahkan APBD Surabaya dengan kekuatan Rp 11,2 triliun. Ini ada kenaikan sampai Rp 500 miliar dari tahun sebelumnya. Penambahan APBD ini merupakan bentuk optimisme akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang,” kata Adi.
Apalagi, pengesahan APBD dengan waktu yang lebih dini ini, diharapkan skema pembangunan Surabaya bisa ditata dengan lebih baik lagi ke depannya. Pemkot bisa lebih dini merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya, sehingga pada tanggal 1 atau 2 Januari, APBD 2023 sudah bisa digunakan.
“Jadi, kami semua berharap penyerapan bisa maksimal dan kemudian kepentingan-kepentingan pada masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi bisa dilayani dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Adi juga berharap pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata, bukan hanya ekonomi kelas atas, tapi juga ekonomi yang berbasis rakyat, seperti pasar rakyat, UMKM dan sebagainya. “Ini harus tumbuh karena ekonomi yang berbasis kerakyatan ini menjadi penggerak ekonomi Surabaya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa APBD 2023 ini juga berkonsentrasi di bidang pendidikan, dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa, serta pemberian seragam gratis untuk SD dan SMP negeri maupun swasta yang diutamakan bagi keluarga MBR. “Ada pula penambahan kenaikan honor guru TPQ, Bunda PAUD, dan Kader Surabaya Hebat (KSH),” ujarnya.
Setelah pengesahan ini, maka tahun depan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya akan menggunakan semua kewenangannya untuk mengawasi APBD ini. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan itu akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama apakah anggaran itu sudah tepat sasaran atau tidak.
“Teman-teman DPRD semuanya sangat rajin dan teliti untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Surabaya. Semoga di tahun 2023 Surabaya terus membaik dan lebih maju,” pungkasnya. (adv)
Dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono beserta pimpinan dan anggota DPRD Surabaya serta jajaran pemkot menggunakan pakaian ala pahlawan. Bahkan, rapat tersebut juga ditutup dengan menyanyikan lagu “Kebyar-Kebyar” dari Gombloh sembari mengibarkan bendera merah putih, dan acara itu juga ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” oleh anggota DPRD dan jajaran pemkot.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa ada semangat kepahlawanan yang diusung Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya dalam mengesahkan APBD 2023 yang tepat pada Hari Pahlawan. Pasalnya, sebanyak 40 persen atau sekitar Rp 3 triliun dialokasikan khusus untuk UMKM.
“Jadi, UMKM akan menjadi prioritas untuk membangkitkan ekonomi Surabaya. Ini saatnya kita bangkit bersama melalui pemberdayaan UMKM. Tujuan utama kami bagaimana bisa mengentas kemiskinan,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini sudah ada program padat karya untuk pemberdayaan UMKM dan mengentas kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Salah satu Padat Karya yang sudah berjalan dan sudah menuai hasil adalah program padat karya paving yang mana para MBR-nya sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6 juta. Kemudian program padat karya yang jahit sudah mendapatkan penghasilan Rp 4 juta. “Ini adalah wujud nyata dalam mengentas kemiskinan,” kata dia.
Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa berbagai program itu selalu disupport oleh DPRD Surabaya. Bagi dia, pemerintah daerah itu bukan pemerintah kota sendiri, tapi pemerintah daerah itu adalah kekuatan besar antara pemerintah kota dengan DPRD-nya.
“Insyaallah kalau kita bergerak bersama, insyaallah pengangguran dan kemiskinan bisa kita selesaikan bersama. Atas nama Pemkot Surabaya kami menyampaikan terimakasih kepada DPRD Surabaya yang telah mencurahkan waktunya untuk membahas APBD Surabaya 2023 ini,” katanya.
APBD Surabaya 2023 diproyeksikan mencapai Rp 11,2 triliun, atau naik Rp 500 miliar dari APBD tahun lalu. Adapun total pendapatan sebesar Rp 10,4 triliun, itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Dari PAD, ditargetkan mencapai Rp 6,5 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan transfer ditarget mencapai Rp 3,9 triliun.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan sesuai dengan keputusan badan musyawarah, hari ini dilakukan rapat paripurna untuk mengesahkan APBD Surabaya pada 2023, tepat pada 10 November yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Menurutnya, Hari Pahlawan itu selalu dikenang dengan khidmat, karena saat itu arek-arek Surabaya berjuang dan bertempur dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Hari ini kita ingin menyerap seluruh semangat arek-arek Suroboyo itu, makanya kita sahkan APBD Surabaya dengan kekuatan Rp 11,2 triliun. Ini ada kenaikan sampai Rp 500 miliar dari tahun sebelumnya. Penambahan APBD ini merupakan bentuk optimisme akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang,” kata Adi.
Apalagi, pengesahan APBD dengan waktu yang lebih dini ini, diharapkan skema pembangunan Surabaya bisa ditata dengan lebih baik lagi ke depannya. Pemkot bisa lebih dini merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya, sehingga pada tanggal 1 atau 2 Januari, APBD 2023 sudah bisa digunakan.
“Jadi, kami semua berharap penyerapan bisa maksimal dan kemudian kepentingan-kepentingan pada masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi bisa dilayani dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Adi juga berharap pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata, bukan hanya ekonomi kelas atas, tapi juga ekonomi yang berbasis rakyat, seperti pasar rakyat, UMKM dan sebagainya. “Ini harus tumbuh karena ekonomi yang berbasis kerakyatan ini menjadi penggerak ekonomi Surabaya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa APBD 2023 ini juga berkonsentrasi di bidang pendidikan, dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa, serta pemberian seragam gratis untuk SD dan SMP negeri maupun swasta yang diutamakan bagi keluarga MBR. “Ada pula penambahan kenaikan honor guru TPQ, Bunda PAUD, dan Kader Surabaya Hebat (KSH),” ujarnya.
Setelah pengesahan ini, maka tahun depan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya akan menggunakan semua kewenangannya untuk mengawasi APBD ini. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan itu akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama apakah anggaran itu sudah tepat sasaran atau tidak.
“Teman-teman DPRD semuanya sangat rajin dan teliti untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Surabaya. Semoga di tahun 2023 Surabaya terus membaik dan lebih maju,” pungkasnya. (adv)
(srf)
Explore More