Pemerintah Gandeng PGPP Percepat Pembangunan Papua dan Papua Barat
Rabu, 02 November 2022 - 08:20 WIB
loading...
Asisten Staf Khusus Wapres, Khamami Zada menghadiri perayaan HUT Ke-10 PGGP Papua Barat diselenggarakan di Sowi Gunung, Manokwari. Foto/Ist
A
A
A
MANOKWARI - Pemerintah menggandeng Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Papua Barat untuk menggenjot pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di Papua Barat dan Papua.
Hal itu terungkap dalam perayaan HUT Ke-10 Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Papua Barat diselenggarakan di Sowi Gunung, Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yakni asisten staf khusus Wapres, Khamami Zada dan Ketua PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo.
Baca juga: Pembangunan di Papua Tak Boleh Terhambat Aksi Teror
Kehadiran Tim Setwapres dalam HUT Ke-10 merupakan tindak lanjut silaturahmi PGGP Papua Barat dan Papua ke Istana Wakil Presiden Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Umum PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa menjelaskan, pihaknya merupakan lembaga representatif Gereja-gereja di Papua Barat yang terbentuk sejak 17 Oktober 2012.
Pembentukannya melalui Konferensi Pemimpin Gereja Se-Papua Barat yang beranggotakan lebih dari 53 denominasi gereja dengan komposisi penduduk 61,75 persen.
"PGGP Papua Barat telah berperan sebagai wadah konsultatif, koordinatif, aspiratif sekaligus perjuangan Gereja di Tanah Papua maupun ke luar Papua," katanya dikutip Rabu (2/11/2022).
Baca juga: Gereja di Papua Akan Dilibatkan Dalam Program Percepatan Pembangunan
Sherly Parinussa menambahkan, PGGP Papua Barat tidak hanya berjuang untuk kepentingan gereja tetapi juga kebaikan seluruh masyarakat yang majemuk. Hal itu agar dapat hidup rukun dan damai sebagai saudara sebangsa sesuai cita-cita bangsa Indonesia.
"Pembangunan itu tidak bisa dihandle hanya oleh pemerintah, namun musti merangkul semua pihak termasuk gereja dalam hal ini kami PGGP. Karena gereja menyentuh masyarakat hingga dipelosok pelosok," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya bersama pemerintah pusat berkolaborasi untuk melakukan berbagai program kemasyarakatan.
"Program-program pembangunan guna percepatan di Papua Barat yang merupakan rekomendasi PGGP Papua dan Papua Barat utamanya dalam rangka menuntaskan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan UMKM. Kita berkoordinasi terus dengan Wapres untuk program percepatan Pembangun di Papua dan Papua Barat," tandasnya.
Dijelaskan lagi, program pendidikan yang menjadi rekomendasi adalah terkait kekurangan guru dan juga soal dibukanya program guru SD dan TK pada pendidikan tinggi Kristen dan Yayasan Kristen.
"Sedangkan untuk UMKM akan ada pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas Gereja,"katanya.
Sementara, Khamami Zada mengatakan, pemerintah sangat serius dalam pembangunan Tanah Papua untuk lebih maju dan sejahtera amanat UU Otsus Papua.
"Karena itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Daerah Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden. Diharapkan melalui badan ini akan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mencapai masyarakat Papua yang sejahterah," tegasnya.
Pemerintah fokus pada program kemitraan, di antaranya bersama PGGP. "Untuk tahun ini membangun BLK komunitas pelatihan advokasi dan rencananya tahun depan adalah pembangunan Papua Christian Center," katanya.
Zada juga menyebut jika apa yang dilakukan pemerintah merupakan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan PGGP beberapa waktu lalu di Papua.
"Percepatan pembangunan ini akan dilakukan di seluruh lini kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat," jelasnya.
Hal itu terungkap dalam perayaan HUT Ke-10 Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Papua Barat diselenggarakan di Sowi Gunung, Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yakni asisten staf khusus Wapres, Khamami Zada dan Ketua PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo.
Baca juga: Pembangunan di Papua Tak Boleh Terhambat Aksi Teror
Kehadiran Tim Setwapres dalam HUT Ke-10 merupakan tindak lanjut silaturahmi PGGP Papua Barat dan Papua ke Istana Wakil Presiden Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Umum PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa menjelaskan, pihaknya merupakan lembaga representatif Gereja-gereja di Papua Barat yang terbentuk sejak 17 Oktober 2012.
Pembentukannya melalui Konferensi Pemimpin Gereja Se-Papua Barat yang beranggotakan lebih dari 53 denominasi gereja dengan komposisi penduduk 61,75 persen.
"PGGP Papua Barat telah berperan sebagai wadah konsultatif, koordinatif, aspiratif sekaligus perjuangan Gereja di Tanah Papua maupun ke luar Papua," katanya dikutip Rabu (2/11/2022).
Baca juga: Gereja di Papua Akan Dilibatkan Dalam Program Percepatan Pembangunan
Sherly Parinussa menambahkan, PGGP Papua Barat tidak hanya berjuang untuk kepentingan gereja tetapi juga kebaikan seluruh masyarakat yang majemuk. Hal itu agar dapat hidup rukun dan damai sebagai saudara sebangsa sesuai cita-cita bangsa Indonesia.
"Pembangunan itu tidak bisa dihandle hanya oleh pemerintah, namun musti merangkul semua pihak termasuk gereja dalam hal ini kami PGGP. Karena gereja menyentuh masyarakat hingga dipelosok pelosok," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya bersama pemerintah pusat berkolaborasi untuk melakukan berbagai program kemasyarakatan.
"Program-program pembangunan guna percepatan di Papua Barat yang merupakan rekomendasi PGGP Papua dan Papua Barat utamanya dalam rangka menuntaskan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan UMKM. Kita berkoordinasi terus dengan Wapres untuk program percepatan Pembangun di Papua dan Papua Barat," tandasnya.
Dijelaskan lagi, program pendidikan yang menjadi rekomendasi adalah terkait kekurangan guru dan juga soal dibukanya program guru SD dan TK pada pendidikan tinggi Kristen dan Yayasan Kristen.
"Sedangkan untuk UMKM akan ada pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas Gereja,"katanya.
Sementara, Khamami Zada mengatakan, pemerintah sangat serius dalam pembangunan Tanah Papua untuk lebih maju dan sejahtera amanat UU Otsus Papua.
"Karena itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Daerah Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden. Diharapkan melalui badan ini akan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mencapai masyarakat Papua yang sejahterah," tegasnya.
Pemerintah fokus pada program kemitraan, di antaranya bersama PGGP. "Untuk tahun ini membangun BLK komunitas pelatihan advokasi dan rencananya tahun depan adalah pembangunan Papua Christian Center," katanya.
Zada juga menyebut jika apa yang dilakukan pemerintah merupakan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan PGGP beberapa waktu lalu di Papua.
"Percepatan pembangunan ini akan dilakukan di seluruh lini kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat," jelasnya.
(shf)
Lihat Juga :
