Soal Antrean Penumpang KRL, Pengamat: Jika Tak Ada Perubahan Akan Jadi Beban
Selasa, 07 Juli 2020 - 06:37 WIB
loading...
Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.
A
A
A
BOGOR - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai jika tak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat tentang penumpukan penumpang yang terjadi di Stasiun Bogor akan menjadi beban. Yayat menyatakan, antusiasme peningkatan penumpang hingga menimbulkan antrean panjang setiap Senin ini karena dibatasi adanya ketentuan aturan selama pandemi Covid-19.
"Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang," ujar Yayat saat dikonfirmasi terkait penumpukan penumpang di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020.
"Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah," tambahnya. (Baca juga: Pengguna Commuter Line! Dirut PT KAI Minta Maaf Atas Fenomena Antrean Mengular di Stasiun )
Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. "Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020. Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 - 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," ungkap Bima Arya. (Baca juga: Begini Suasana Antrean Penumpang Commuter Line di Stasiun Bogor )
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
"Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang," ujar Yayat saat dikonfirmasi terkait penumpukan penumpang di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020.
"Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah," tambahnya. (Baca juga: Pengguna Commuter Line! Dirut PT KAI Minta Maaf Atas Fenomena Antrean Mengular di Stasiun )
Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. "Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020. Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 - 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," ungkap Bima Arya. (Baca juga: Begini Suasana Antrean Penumpang Commuter Line di Stasiun Bogor )
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
Lihat Juga :
