KPPU Larang Organisasi Angkutan Darat Buat Kesepakatan Tarif Angkutan Barang
Selasa, 25 Oktober 2022 - 03:51 WIB
loading...
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia meminta Organisasi Angkutan Darat (Organda) tidak membuat kesepakatan tarif untuk angkutan barang. Foto SINDOnews
A
A
A
MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) Republik Indonesia meminta Organisasi Angkutan Darat ( Organda ) tidak membuat kesepakatan tarif untuk angkutan barang. KPPU menilai kenaikan tarif tak terelakkan pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun membuat kesepakatan atas besaran kenaikan harga merupakan pelanggaran ketentuan persaingan usaha.
Permintaan itu disampaikan Kepala KPPU Kantor Wilayah I-Medan, Ridho Pamungkas saat menerima kunjungan konsultasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organda Sumut dan Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan ke Kantor Wilayah KPPU Medan, di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Senin (24/10/2022). Baca juga: Sulit Terjadi Kartel di Industri Minyak Goreng, Pemainnya Terlalu Banyak
"Kesepakatan tarif yang dikeluarkan oleh asosiasi bagaimanapun tidak sesuai dengan aturan persaingan usaha dalam UU 5 Tahun 1999. Kesepakatan tarif tidak hanya bicara nominal harga, dapat juga terkait dengan kesepakatan persentase kenaikan tarif," ujar Ridho.
Mazhab persaingan, lanjut dia, tidak menyarankan adanya penetapan tarif, tapi diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mencapai harga yang kompetitif. "Tarif disesuaikan kembali kepada masing-masing pelaku usaha dan bukan ditetapkan oleh asosiasi," tambahnya.
Ridho mengatakan, asosiasi dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada anggotanya terkait dengan rumusan perhitungan tarif yang berpedoman pada PM Perhubungan No 60 Tahun 2019.
"Dari rumusan tersebut, masing-masing anggota nantinya dapat menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuannya masing-masing dengan telah memperhitungkan 10 persen keuntungan pelaku usaha," jelasnya. Baca juga: KPPU Undang Mahasiswa dan Umum Ikut Kompetisi Penulisan Artikel, Ini Ketentuannya
Permintaan itu disampaikan Kepala KPPU Kantor Wilayah I-Medan, Ridho Pamungkas saat menerima kunjungan konsultasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organda Sumut dan Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan ke Kantor Wilayah KPPU Medan, di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Senin (24/10/2022). Baca juga: Sulit Terjadi Kartel di Industri Minyak Goreng, Pemainnya Terlalu Banyak
"Kesepakatan tarif yang dikeluarkan oleh asosiasi bagaimanapun tidak sesuai dengan aturan persaingan usaha dalam UU 5 Tahun 1999. Kesepakatan tarif tidak hanya bicara nominal harga, dapat juga terkait dengan kesepakatan persentase kenaikan tarif," ujar Ridho.
Mazhab persaingan, lanjut dia, tidak menyarankan adanya penetapan tarif, tapi diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mencapai harga yang kompetitif. "Tarif disesuaikan kembali kepada masing-masing pelaku usaha dan bukan ditetapkan oleh asosiasi," tambahnya.
Ridho mengatakan, asosiasi dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada anggotanya terkait dengan rumusan perhitungan tarif yang berpedoman pada PM Perhubungan No 60 Tahun 2019.
"Dari rumusan tersebut, masing-masing anggota nantinya dapat menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuannya masing-masing dengan telah memperhitungkan 10 persen keuntungan pelaku usaha," jelasnya. Baca juga: KPPU Undang Mahasiswa dan Umum Ikut Kompetisi Penulisan Artikel, Ini Ketentuannya
Lihat Juga :
