Tak Masuk Pendataan PPPK, Puluhan Honorer Geruduk Adbang Pemda Indramayu

INDRAMAYU - Puluhan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dan Diskopdagin Indramayu menggeruduk Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Kabupaten Indramayu, Jumat (21/10/2022). Mereka memperjuangkan kepastian status agar terdaftar dalam rasionalisasi pendataan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



Abdurakman, honorer dari BPBD Indramayu mengatakan, pihaknya ingin menanyakan ke Adbang perihal konfirmasi sebelumnya yang dilakukan para honorer di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indramayu.

"Karena dari keterangan BKPSDM itu harus berdasarkan rujukan dari Adbang kalau ingin didata," kata Abdurakman.

Honorer lainnya, Ismail Husni mengungkapkan, terkait pendataan mereka, para honorer yang datang hari merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. "Kita merasa dirugikan, karena kita tidak masuk di pendataan (PPPK). Padahal itu hanya pendataan, kami tidak muluk-muluk. Cuma mungkin pemerintahan itu tidak memperhatikan, sehingga kami dengan teman-teman melakukan aksi yang liar," ungkap dia.

Ismail menyampaikan, berbagai upaya pun sebelumnya sudah dilakukan untuk memperjuangkan status kepegawaian mereka, mulai dari audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hingga DPRD Indramayu.

"Negosiasi secara baik-baik juga sudah pernah kami lakukan, tetapi tetap mentok di tatanan pemerintahan," ujar dia. Baca juga: Kabar Gembira, Tunjangan Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Sudah Bisa Dicairkan

Ismail menegaskan, jika aksi yang digelar di Adbang belum juga mendapatkan titik temu, maka pihaknya akan melakukan aksi berikutnya di BKPSDM sampai batas waktu yang tidak ditemukan.

Sementara itu, Kabag Adbang Pemda Indramayu, Pedy Chrisnaedy menyatakan, pihaknya menerima keluhan dari para honorer yang hari ini datang. Adbang pun akan mencoba melakukan koordinasi dan konfirmasi dahulu dengan BKPSDM Indramayu perihal permasalahan tersebut.

"Karena kami tidak bisa memutuskan secara sepihak. Oleh karenanya, kami saat ini masih menunggu konfirmasi dari pihak lain, dalam hal ini BKPSDM," terangnya.