Anggota DPRD DKI Berharap Pj Gubernur Heru Budi Bisa Langsung Tancap Gas
Selasa, 18 Oktober 2022 - 15:21 WIB
loading...
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian telah melantik Heru Budi Hartono untuk menggantikan Anies Baswedan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Heru kini dihadapkan dengan banyak tugas berat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Dia juga mengingatkan agar mantan Kepala Sekretariat Kepresidenan itu bisa langsung tancap gas dalam memimpin Jakarta.
Warga Jakarta menaruh harapan besar agar semua permasalahan yang di tinggalkan Anies Baswedan dapat diselesaikan dengan baik. Baca juga: Heru Budi Hartono Dinilai Akan Mampu Teruskan Program Anies
"Pak Heru harus segera tancap gas. Beban dipundak Pak Heru sangat berat, harapan warga agar permasalahan seperti banjir dan kemacetan serta tata ruang bisa ditangani dengan baik dan cepat," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini pun mengingatkan kepada Heru Budi terkait permasalahan soal banjir menjadi penyelesaian yang sangat rumit. Banjir terjadi karena berhubungan dengan sungai yang dangkal, drainase yang buruk, hingga menyebabkan air hujan sulit di serap oleh tanah.
"Masalah banjir ini sangat rumit, karena sungai yang dangkal dan sistem drainase yang buruk," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Kent meminta kepada Heru untuk memodifikasi dan melanjutkan program Anies Baswedan yang belum dituntaskan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, ada sejumlah janji kampanye Anies Baswedan yang belum dituntaskan.
"Program-program yang belum selesai di zaman Anies bisa modifikasi dan dilanjutkan. Saya berharap Pak Heru harus fokus pada program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas. Jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama, yang ada malah buang-buang waktu dan tidak efisien," sambungnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu membeberkan sejumlah pekerjaan rumah, antara lain merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar, penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta, serta menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta.
Kemudian, memperluas cakupan serta memperbaiki kualitas layanan air bersih, normalisasi sungai, pengerukan lumpur secara serentak dan rutin, serta penanganan sampah.
Kent melihat sulitnya akses air bersih di Jakarta yang dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta, akibat swastanisasi air.
"Kualitas air di DKI Jakarta yang kian hari kian memburuk, pasokan air yang kerap terhambat akibat kecilnya daya jangkau air, mutu/kualitas air yang buruk, dan memburuknya kualitas air, tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat," tandasnya.
"Selain itu, masih tingginya penggunaan air tanah di Jakarta menjadi salah satu bukti bahwa kurangnya sosialisasi akan efek dari penggunaan air tanah terutama masalah penurunan permukaan tanah," sambung Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Lalu, terkait soal naturalisai sungai sebagai solusi penanganan banjir. Kent menilai program naturalisasi Sungai Ciliwung yang digadang-gadangnya sebagai salah satu solusi mengatasi banjir, selama ini belum maksimal.
"Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter. Bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton. Dan kegiatan pembetonan sungai ini tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI," ketus Kent.
Soal penanganan sampah di DKI Jakarta, menurutnya, pengelolaan sampah Jakarta masih sepenuhnya mengandalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk kurang lebih 8.000 ton sampah per hari.
"Anies belum selesai membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai upaya menyelesaikan masalah sampah di DKI Jakarta. Karena sampah di TPST Bantargebang sudah nyaris melebihi kapasitas. Hal ini disebabkan pemprosesan sampah masih didominasi menggunakan cara open dumping dan landfill," tuturnya.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Dia juga mengingatkan agar mantan Kepala Sekretariat Kepresidenan itu bisa langsung tancap gas dalam memimpin Jakarta.
Warga Jakarta menaruh harapan besar agar semua permasalahan yang di tinggalkan Anies Baswedan dapat diselesaikan dengan baik. Baca juga: Heru Budi Hartono Dinilai Akan Mampu Teruskan Program Anies
"Pak Heru harus segera tancap gas. Beban dipundak Pak Heru sangat berat, harapan warga agar permasalahan seperti banjir dan kemacetan serta tata ruang bisa ditangani dengan baik dan cepat," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini pun mengingatkan kepada Heru Budi terkait permasalahan soal banjir menjadi penyelesaian yang sangat rumit. Banjir terjadi karena berhubungan dengan sungai yang dangkal, drainase yang buruk, hingga menyebabkan air hujan sulit di serap oleh tanah.
"Masalah banjir ini sangat rumit, karena sungai yang dangkal dan sistem drainase yang buruk," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Kent meminta kepada Heru untuk memodifikasi dan melanjutkan program Anies Baswedan yang belum dituntaskan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, ada sejumlah janji kampanye Anies Baswedan yang belum dituntaskan.
"Program-program yang belum selesai di zaman Anies bisa modifikasi dan dilanjutkan. Saya berharap Pak Heru harus fokus pada program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas. Jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama, yang ada malah buang-buang waktu dan tidak efisien," sambungnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu membeberkan sejumlah pekerjaan rumah, antara lain merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar, penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta, serta menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta.
Kemudian, memperluas cakupan serta memperbaiki kualitas layanan air bersih, normalisasi sungai, pengerukan lumpur secara serentak dan rutin, serta penanganan sampah.
Kent melihat sulitnya akses air bersih di Jakarta yang dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta, akibat swastanisasi air.
"Kualitas air di DKI Jakarta yang kian hari kian memburuk, pasokan air yang kerap terhambat akibat kecilnya daya jangkau air, mutu/kualitas air yang buruk, dan memburuknya kualitas air, tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat," tandasnya.
"Selain itu, masih tingginya penggunaan air tanah di Jakarta menjadi salah satu bukti bahwa kurangnya sosialisasi akan efek dari penggunaan air tanah terutama masalah penurunan permukaan tanah," sambung Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Lalu, terkait soal naturalisai sungai sebagai solusi penanganan banjir. Kent menilai program naturalisasi Sungai Ciliwung yang digadang-gadangnya sebagai salah satu solusi mengatasi banjir, selama ini belum maksimal.
"Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter. Bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton. Dan kegiatan pembetonan sungai ini tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI," ketus Kent.
Soal penanganan sampah di DKI Jakarta, menurutnya, pengelolaan sampah Jakarta masih sepenuhnya mengandalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk kurang lebih 8.000 ton sampah per hari.
"Anies belum selesai membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai upaya menyelesaikan masalah sampah di DKI Jakarta. Karena sampah di TPST Bantargebang sudah nyaris melebihi kapasitas. Hal ini disebabkan pemprosesan sampah masih didominasi menggunakan cara open dumping dan landfill," tuturnya.
(ams)
Lihat Juga :
