Jaga Trotoar Margonda, Pemkot Depok Gandeng TNI dan Polri
Jum'at, 14 Oktober 2022 - 11:10 WIB
loading...
Wali Kota Depok Mohammad Idris. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
DEPOK - Pemerintah Kota Depok berencana menggandeng TNI-Polri untuk mengawasi kawasan trotoar di Jalan Margonda. Hal itu dilakukan agar nantinya trotoar tidak disalahgunakan sebagai lokasi jualan kaki lima.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, usulannya menggandeng TNI-Polri agar trotoar Margonda nanti menjadi tertib. Karena jika hanya dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini jumlahnya masih terbatas.
”Nah kami juga akan arahkan kerja sama dengan TNI Polri,” kata Idris, Jumat (14/10/2022). Baca juga: Usung Konsep Etnik Instagramable, Depok Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan harus bersifat berkelanjutan. Artinya tidak hanya dijaga pada satu waktu. Sebab, trotoar yang dibangun ini mempunyai konsep yang etnik, futuristik, dan instagramable.
Usulan menggandeng TNI-Polri diperbolehkan secara aturan. “Ternyata selama ini kan boleh dengan MoU. Dengan Pangdam nanti diturunkan ke Kodim dengan tentara, kita bisa MoU PKS (perjanjian kerja sama) dalam satu kegiatan tertentu untuk kontrol,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, jumlah petugas Satpol PP Kota Depok saat ini masih kurang. Karena petugas banyak melakukan kegiatan lainnya. “Jadi nanti bisa pakai mereka petugas-petugas itu. Termasuk yang lainnya,” tutupnya.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, usulannya menggandeng TNI-Polri agar trotoar Margonda nanti menjadi tertib. Karena jika hanya dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini jumlahnya masih terbatas.
”Nah kami juga akan arahkan kerja sama dengan TNI Polri,” kata Idris, Jumat (14/10/2022). Baca juga: Usung Konsep Etnik Instagramable, Depok Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan harus bersifat berkelanjutan. Artinya tidak hanya dijaga pada satu waktu. Sebab, trotoar yang dibangun ini mempunyai konsep yang etnik, futuristik, dan instagramable.
Usulan menggandeng TNI-Polri diperbolehkan secara aturan. “Ternyata selama ini kan boleh dengan MoU. Dengan Pangdam nanti diturunkan ke Kodim dengan tentara, kita bisa MoU PKS (perjanjian kerja sama) dalam satu kegiatan tertentu untuk kontrol,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, jumlah petugas Satpol PP Kota Depok saat ini masih kurang. Karena petugas banyak melakukan kegiatan lainnya. “Jadi nanti bisa pakai mereka petugas-petugas itu. Termasuk yang lainnya,” tutupnya.
(ams)
Lihat Juga :
