Tantang KPK, Gubernur Lukas Enembe Abaikan Hukum Negara Kedepankan Hukum Adat

JAYAPURA - Tersangka gratifikasi Rp1 miliar, Gubernur Papua Lukas Enembe menolak hukum Negara Indonesia untuk diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan lebih mengedepankan hukum adat.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin. Dia mengatakan, keluarga Lukas Enembe meminta diterapkan hukum adat bukan hukum Indonesia. Dia bahkan mengancam KPK yang tidak pernah menjawab surat mereka.

Aloysius juga menyampaikan bahwa kliennya, Lukas Enembe adalah kepala suku besar di Papua yang telah dikukuhkan oleh tujuh kepala suku wilayah adat yang ada di Papua sehingga pihaknya berhak untuk meminta kepada KPK untuk lebih menghargai Adat Papua.



“Saat ini negara tidak mensejajarkan Papua dengan baik dan juga harus melihat Papua. Maka dewan adat Papua mengambil ahli kasus yang telah disangkakan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Soburat menyebutkan, Gubernur Lukas Enembe telah membangun Papua dengan baik, membuka akses yang terisolasi dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua.



“Kami menganggap apa yang telah dilakukan gubernur sudah sangat luar biasa, namun semua yang telah dilakukan tidak dilihat dalam positif thinking tetapi dilihat dalam perspektif negatif,” katanya.

Sebelumnya, KPK memastikan bakal memproses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lukas merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Papua.