Ridwan Kamil Ungkap Banyak Perusahaan di Jabar tapi Bayar Pajak di Jakarta, Tidak Adil!
Selasa, 11 Oktober 2022 - 18:27 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkap banyak perusahaan yang beroperasi di Jabar ternyata malah membayar pajak perusahaan di Jakarta sehingga tidak adil. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkap banyak perusahaan yang beroperasi di Jabar ternyata malah membayar pajak perusahaannya di Jakarta. Tindakan yang umumnya diambil perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dinilainya itu tidak adil.
Hal itu lantaran operasional termasuk pabrik perusahaan-perusahaan itu berada di Jabar.
Baca juga: BREAKING NEWS! 6 Orang Ditetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan
"Kantor pusat di Jakarta, buruhnya di Purwakarta dan ini dianggap pemerintah pusat seolah-olah itu perusahaan Jakarta. Nah, itu yang membuat tidak adil. Padahal, karyawannya kan di Jabar," ungkap Ridwan Kamil menyebut salah satu contoh ketidak adilan tersebut, Selasa (11/10/2022).
Berkaca pada kondisi tersebut, lanjutnya, Pemprov Jabar telah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar namun berkantor pusat di Jakarta membuka kantor cabang di Jabar.
"Kami bikin surat edaran mewajibkan agar perusahaan yang yang ngantornya di Jakarta, tapi yang pabrik Purwakarta, Jabar, bayarlah PPh-nya di kantor cabang," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan bahwa pendapatan dari sektor pajak bakal meningkat signifikan jika perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta itu membayar pajaknya di Jabar.
Baca juga: Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Singgung Tanggung Jawab PSSI: Saya Takut Siksa Allah!
"Potensi peningkatan mencapai Rp60 triliun kalau pembayaran di Jabar dan mudah-mudahan kalau bayar pajak di Jabar nanti bagi hasil dari pusat bisa lebih adil sesuai hak," tandasnya.
Senada dengan Kang Emil, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady pun mendorong Pemprov Jabar mengoptimalkan pendapatan sektor pajak dari perusahaan-perusahaan yang 'menumpang hidup' di Jabar itu.
"Jangan sampe buang kotoran aja di Jabar," ujarnya.
Daddy pun mendorong Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain, seperti sektor ekspor menyusul sudah beroperasinya Pelabuhan Patimban, termasuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
"Ada potensi pendapatan dari ekspor. Kita dorong (ekspor) dilakukan dari Patimban. Kita juga dorong beroperasinya Bandara Kertajati untuk naikan PAD (pendapatan asli daerah) dan tenaga kerja," ujarnya.
Hal itu lantaran operasional termasuk pabrik perusahaan-perusahaan itu berada di Jabar.
Baca juga: BREAKING NEWS! 6 Orang Ditetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan
"Kantor pusat di Jakarta, buruhnya di Purwakarta dan ini dianggap pemerintah pusat seolah-olah itu perusahaan Jakarta. Nah, itu yang membuat tidak adil. Padahal, karyawannya kan di Jabar," ungkap Ridwan Kamil menyebut salah satu contoh ketidak adilan tersebut, Selasa (11/10/2022).
Berkaca pada kondisi tersebut, lanjutnya, Pemprov Jabar telah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar namun berkantor pusat di Jakarta membuka kantor cabang di Jabar.
"Kami bikin surat edaran mewajibkan agar perusahaan yang yang ngantornya di Jakarta, tapi yang pabrik Purwakarta, Jabar, bayarlah PPh-nya di kantor cabang," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan bahwa pendapatan dari sektor pajak bakal meningkat signifikan jika perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta itu membayar pajaknya di Jabar.
Baca juga: Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Singgung Tanggung Jawab PSSI: Saya Takut Siksa Allah!
"Potensi peningkatan mencapai Rp60 triliun kalau pembayaran di Jabar dan mudah-mudahan kalau bayar pajak di Jabar nanti bagi hasil dari pusat bisa lebih adil sesuai hak," tandasnya.
Senada dengan Kang Emil, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady pun mendorong Pemprov Jabar mengoptimalkan pendapatan sektor pajak dari perusahaan-perusahaan yang 'menumpang hidup' di Jabar itu.
"Jangan sampe buang kotoran aja di Jabar," ujarnya.
Daddy pun mendorong Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain, seperti sektor ekspor menyusul sudah beroperasinya Pelabuhan Patimban, termasuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
"Ada potensi pendapatan dari ekspor. Kita dorong (ekspor) dilakukan dari Patimban. Kita juga dorong beroperasinya Bandara Kertajati untuk naikan PAD (pendapatan asli daerah) dan tenaga kerja," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
