Temui Massa Aksi Mahasiswa, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik Apresiasi dan Minta Masukan
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 17:09 WIB
loading...
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat menemui sejumlah massa aksi mahasiswa dari HMI se-Sulbar di rumah jabatan gubernur, Jumat (7/10/2022). Foto/MPI
A
A
A
MAMUJU - Langkah simpatik dilakukan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik saat menemui sejumlah massa aksi mahasiswa dari HMI se-Sulbar di rumah jabatan gubernur, Jumat (7/10/2022).
Dalam pertemuan, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Mahasiswa di antaranya menanyakan perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), evaluasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peninjauan dan pengawalan pokir DPRD Sulbar.
Baca juga: Akmal Malik Ajak Parpol Kolaborasi Pulihkan Perekonomian Sulbar
Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja OPD, revisi RTRW, penanganan inflasi, angka putus sekolah, penanganan stunting hingga persoalan sampah di Polewali Mandar (Polman).
Akmal Malik pun mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem.
Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Oleh karena itu, lanjut Akmal, Pemprov Sulbar mendorong program DDP yang saat ini masih berproses.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.
Baca juga: Akmal Malik Ajak Gubernur Sulsel Sinergi Dukung IKN
Gubernur pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Mengenai masalah inflasi, lanjut dia, Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Terlihat pada mencapai Juli 5,23 persen dan saat ini turun menjadi 4,77 persen.
“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” paparnya.
Sedangkan tentang angka putus sekolah berkaitan dengan stunting, kata dia, dibutuhkan pembahasan khusus. Sehingga Gubernur mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut.
Untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga Akmal Malik mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP.
Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.
Selanjutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ”Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Terakhir mengenai evaluasi OPD, Akmal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi.
Dilanjutkan dengan melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya dia akan membuka open bidding bulan ini.
“Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” pungkas Akmal Malik.
Dalam pertemuan, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Mahasiswa di antaranya menanyakan perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), evaluasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peninjauan dan pengawalan pokir DPRD Sulbar.
Baca juga: Akmal Malik Ajak Parpol Kolaborasi Pulihkan Perekonomian Sulbar
Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja OPD, revisi RTRW, penanganan inflasi, angka putus sekolah, penanganan stunting hingga persoalan sampah di Polewali Mandar (Polman).
Akmal Malik pun mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem.
Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Oleh karena itu, lanjut Akmal, Pemprov Sulbar mendorong program DDP yang saat ini masih berproses.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.
Baca juga: Akmal Malik Ajak Gubernur Sulsel Sinergi Dukung IKN
Gubernur pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Mengenai masalah inflasi, lanjut dia, Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Terlihat pada mencapai Juli 5,23 persen dan saat ini turun menjadi 4,77 persen.
“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” paparnya.
Sedangkan tentang angka putus sekolah berkaitan dengan stunting, kata dia, dibutuhkan pembahasan khusus. Sehingga Gubernur mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut.
Untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga Akmal Malik mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP.
Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.
Selanjutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ”Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Terakhir mengenai evaluasi OPD, Akmal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi.
Dilanjutkan dengan melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya dia akan membuka open bidding bulan ini.
“Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” pungkas Akmal Malik.
(shf)
Lihat Juga :
