Sampah Dianggap Penyebab Banjir, Anggota DPRD DKI Minta Satgas UPK Kerja Ekstra
Kamis, 06 Oktober 2022 - 19:54 WIB
loading...
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai prilaku membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab banjir. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir . Sampah dianggap sebagai salah satu penyebab banjir Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, membuang sampah sembarangan serta banyaknya sampah yang belum dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan sumbatan di selokan air sehingga menimbulkan banjir.
Baca juga: Banjir Rendam 41 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta, 3 Pintu Air Status Waspada
"Kebiasaan manusia yang sering membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan tersebut mengendap dan menyumbat selokan air, bahkan sungai," ujar Kenneth dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).
Politikus PDIP ini menilai tingkat kesadaran masyarakat saat ini masih sangat minim untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Kent itu meminta kepada Satgas Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta agar kerja ekstra keras dalam melakukan pengawasan terkait persoalan sampah yang terdapat di lokasi-lokasi rawan banjir.
"Dalam praktik untuk tidak membuang sampah sembarangan, menurut saya bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita masih sangat kurang. Tetapi kita kan tidak boleh menyerah begitu saja, dalam hal ini harus ada usaha ekstra. Kita bisa memaksimalkan peran petugas-petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup dalam mengontrol volume sampah," ucapnya.
Satgas UPK perlu ekstra keras untuk memantau sampah-sampah yang muncul pada saat hujan lebat. Sebab dalam kondisi hujan lebat lah perlu harus lebih diperhatikan secara khusus.
Baca juga: Bangun Saringan Sampah, Pemprov DKI: 52 Ton Sampah dalam Sehari Lintasi Kali Ciliwung
"Jika tidak dibersihkan dan diangkat secepatnya, yang saya temukan di lapangan, sering kali sampah ini menghambat saluran air dan pompa-pompa pengendali banjir. Kalau sudah terjadi kondisi seperti ini, pasti bencana banjir tidak bisa terelakkan," ucapnya.
Selain tanggung jawab dari Satgas UPK Badan Air DLH dalam membersihkan sampah, kata Kent, masyarakat juga harus sadar diri untuk bekerja sama tidak membuang sampah sembarangan.
"Satgas UPK Badan Air DLH yang diterima kerja itu harus rajin. Prinsipnya mereka harus memahami tugas masing-masing. Sering juga saya temukan bahwa petugas rumah pompa masih memungut sampah yang notabene bukan tupoksi mereka. Pada saat saya tanya ke petugas pompa tersebut, intinya mereka takut disalahkan jika wilayah tersebut terlanda banjir. Jadi terpaksa mereka melakukan hal yang secara prinsip bukan tugas mereka," ketus Kent.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP Jakarta itu menyebutkan, seharusnya Satgas UPK Badan Air DLH ditempatkan di setiap rumah-rumah pompa. Karena pada saat hujan besar, secara otomatis jumlah sampah pasti banyak menuju ke rumah pompa tersebut. Dalam kondisi seperti krusial seperti inilah Satgas UPK Badan Air DLH sangat dibutuhkan.
"Selain itu petugas harus ada yang keliling dalam mengecek apakah ada sampah yang menyangkut di saluran air. Jikalau hal ini benar-benar dilakukan dan menjadi perhatian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, saya yakin bisa sangat membantu dalam pengendalian bencana banjir di DKI Jakarta," tutur Kent.
Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera melakukan sheetpile di sejumlah kali di Jakarta. Sebab, warga bantaran kali akan sering kebanjiran jika belum dilakukan turap.
"Harus secepatnya mensheetpile di bantaran kali, karena jika setiap ada air kiriman pasti akan berdampak langsung ke pemukiman warga di sekitaran bantaran kali. Ini yang saat ini masih terkendala terkait dengan pembebasan lahan," tukasnya.
Menurut Kent, masalah pembebasan lahan ini seharusnya menjadi beban pemerintah, dimana pengadaannya diatur dalam UU yang berlaku. Oleh karena itu, ia meminta antar OPD atau lembaga Muspida berkolaborasi.
"Tujuannya untuk bisa segera mengeksekusi permasalahan di wilayah itu," beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Kent pun berharap agar masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing. Masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta terbebas dari banjir," pungkasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, membuang sampah sembarangan serta banyaknya sampah yang belum dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan sumbatan di selokan air sehingga menimbulkan banjir.
Baca juga: Banjir Rendam 41 RT dan 17 Ruas Jalan di Jakarta, 3 Pintu Air Status Waspada
"Kebiasaan manusia yang sering membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan tersebut mengendap dan menyumbat selokan air, bahkan sungai," ujar Kenneth dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).
Politikus PDIP ini menilai tingkat kesadaran masyarakat saat ini masih sangat minim untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Kent itu meminta kepada Satgas Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta agar kerja ekstra keras dalam melakukan pengawasan terkait persoalan sampah yang terdapat di lokasi-lokasi rawan banjir.
"Dalam praktik untuk tidak membuang sampah sembarangan, menurut saya bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita masih sangat kurang. Tetapi kita kan tidak boleh menyerah begitu saja, dalam hal ini harus ada usaha ekstra. Kita bisa memaksimalkan peran petugas-petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup dalam mengontrol volume sampah," ucapnya.
Satgas UPK perlu ekstra keras untuk memantau sampah-sampah yang muncul pada saat hujan lebat. Sebab dalam kondisi hujan lebat lah perlu harus lebih diperhatikan secara khusus.
Baca juga: Bangun Saringan Sampah, Pemprov DKI: 52 Ton Sampah dalam Sehari Lintasi Kali Ciliwung
"Jika tidak dibersihkan dan diangkat secepatnya, yang saya temukan di lapangan, sering kali sampah ini menghambat saluran air dan pompa-pompa pengendali banjir. Kalau sudah terjadi kondisi seperti ini, pasti bencana banjir tidak bisa terelakkan," ucapnya.
Selain tanggung jawab dari Satgas UPK Badan Air DLH dalam membersihkan sampah, kata Kent, masyarakat juga harus sadar diri untuk bekerja sama tidak membuang sampah sembarangan.
"Satgas UPK Badan Air DLH yang diterima kerja itu harus rajin. Prinsipnya mereka harus memahami tugas masing-masing. Sering juga saya temukan bahwa petugas rumah pompa masih memungut sampah yang notabene bukan tupoksi mereka. Pada saat saya tanya ke petugas pompa tersebut, intinya mereka takut disalahkan jika wilayah tersebut terlanda banjir. Jadi terpaksa mereka melakukan hal yang secara prinsip bukan tugas mereka," ketus Kent.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP Jakarta itu menyebutkan, seharusnya Satgas UPK Badan Air DLH ditempatkan di setiap rumah-rumah pompa. Karena pada saat hujan besar, secara otomatis jumlah sampah pasti banyak menuju ke rumah pompa tersebut. Dalam kondisi seperti krusial seperti inilah Satgas UPK Badan Air DLH sangat dibutuhkan.
"Selain itu petugas harus ada yang keliling dalam mengecek apakah ada sampah yang menyangkut di saluran air. Jikalau hal ini benar-benar dilakukan dan menjadi perhatian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, saya yakin bisa sangat membantu dalam pengendalian bencana banjir di DKI Jakarta," tutur Kent.
Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera melakukan sheetpile di sejumlah kali di Jakarta. Sebab, warga bantaran kali akan sering kebanjiran jika belum dilakukan turap.
"Harus secepatnya mensheetpile di bantaran kali, karena jika setiap ada air kiriman pasti akan berdampak langsung ke pemukiman warga di sekitaran bantaran kali. Ini yang saat ini masih terkendala terkait dengan pembebasan lahan," tukasnya.
Menurut Kent, masalah pembebasan lahan ini seharusnya menjadi beban pemerintah, dimana pengadaannya diatur dalam UU yang berlaku. Oleh karena itu, ia meminta antar OPD atau lembaga Muspida berkolaborasi.
"Tujuannya untuk bisa segera mengeksekusi permasalahan di wilayah itu," beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Kent pun berharap agar masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing. Masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta terbebas dari banjir," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
