Wow! Ada Ribuan Warga Milki KTP dan KK Surabaya Tapi Domisili Luar Daerah
Kamis, 06 Oktober 2022 - 14:02 WIB
loading...
Ada ribuan warga ber-KTP dan KK Kota Surabaya diketahui tidak tinggal atau berdomisili di Kota Pahlawan. Temuan itu berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi kenyataan real di lapangan. Foto SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Ada ribuan warga ber- KTP dan KK Kota Surabaya diketahui tidak tinggal atau berdomisili di Kota Pahlawan. Temuan itu berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi kenyataan real di lapangan.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, pencocokan data ini dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).
"Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena Kader Surabaya Hebat. Kita dibantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian," kata Eri, Kamis (6/10/2022). Baca juga: Adik Presiden Jokowi dan Ketua MK Dapat KTP dan KK Baru, Langsung dari Dirjen Dukcapil
Ia melanjutkan, ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi real di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkannya bisa tepat sasaran. "Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran," jelasnya.
Eri juga menyebutkan, bahwa dari hasil pencocokan data yang dilakukan, pihaknya menemukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya namun domisilinya luar daerah. Artinya, warga tersebut memiliki KTP dan KK Surabaya namun tinggalnya di luar kota. "Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti Insyaallah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran," ungkapnya.
Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.
Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa. Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa. Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, bahwa pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya luar daerah.
"Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya," tegasnya. Baca juga: Peraturan Terbaru Kemendagri: Nama di KTP Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf
Eri bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan real di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.
"Jadi untuk pencocokan data itu, ada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang dicari. Ketika tidak ada, maka RT/RW, lurah dan camat tanda tangan bahwa dia (warga) tidak tinggal di situ," jelasnya.
Eri menyatakan, bahwa pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.
"Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya," katanya.
"Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena Kader Surabaya Hebat. Kita dibantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian," kata Eri, Kamis (6/10/2022). Baca juga: Adik Presiden Jokowi dan Ketua MK Dapat KTP dan KK Baru, Langsung dari Dirjen Dukcapil
Ia melanjutkan, ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi real di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkannya bisa tepat sasaran. "Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran," jelasnya.
Eri juga menyebutkan, bahwa dari hasil pencocokan data yang dilakukan, pihaknya menemukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya namun domisilinya luar daerah. Artinya, warga tersebut memiliki KTP dan KK Surabaya namun tinggalnya di luar kota. "Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti Insyaallah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran," ungkapnya.
Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.
Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa. Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa. Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, bahwa pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya luar daerah.
"Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya," tegasnya. Baca juga: Peraturan Terbaru Kemendagri: Nama di KTP Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf
Eri bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan real di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.
"Jadi untuk pencocokan data itu, ada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang dicari. Ketika tidak ada, maka RT/RW, lurah dan camat tanda tangan bahwa dia (warga) tidak tinggal di situ," jelasnya.
Eri menyatakan, bahwa pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.
"Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya," katanya.
(don)
Lihat Juga :
