Perbedaan Data Stunting Berpotensi Menghilangkan Hak Anak untuk Memperoleh Bantuan Penanganan

PANDEGLANG - Perbedaan pendataan angka stunting antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga kini masih terjadi.

Sengkarut data angka stunting berpotensi menghilangkan hak anak dalam mendapatkan bantuan penanganan stunting. Perbedaan data juga memunculkan indikasi adanya kasus-kasus stunting yang tidak terjamah oleh pemerintah.

Di Kabupaten Pandeglang, Banten, data dari SSGI dan E-PPGBM memiliki perbedaan. Tahun 2019, SSGI menyampaikan jika prevelensi stunting sebesar 34%, sedangkan di E-PPGBM sebesar 22,2%.

Angka yang lebih timpang terlihat pada data 2021. Survei pemerintah pusat menunjukkan peningkatan prevalensi dari tahun 2019, sementara pendataan di posyandu menunjukkan penurunan yang signifikan. Perbedaan kedua versi pun terpaut jauh.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pandeglang Encep Hermawan, menjelaskan perbedaan data terjadi karena cara pengambilan survei yang dilakukan.

"Kalau SSGI kan survei, kalau E-PPGBM adalah real-nya yang dilakukan hasil pengukuran dari posyandu. Memang kita punya data yang lebih mendekati hasil dari survei tersebut." Jelas Encep.

Adanya perbedaan data tersebut berdampak pada masyarakat yang tak memiliki akses terkait penyuluhan kesehatan.

Hal ini dialami oleh balita kembar di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Khaerul dan Khairil, begitulah nama kedua balita tersebut. Mereka tinggal di wilayah yang jarak ke puskesmas terdekat harus ditempuh selama 1 jam.

Wiwin, panggilan dari ibu balita kembar ini menjelaskan, ia jarang membawa kedua anaknya ke puskesmas akibat jarak yang jauh. Akibatnya, tumbuh kembang dan asupan gizi Khaerul dan Khairil tak pernah terpantau. Kedua balita tersebut bahkan belum vaksin lengkap.

"Karena tidak cukup konsumsi sehari-harinya, anak saya diberi masing-masing 4 botol dot setiap harinya Kental Manis untuk susu mereka," Jelas Wiwin.