Harga BBM Naik Tinggi, Anies Tambah Subsidi Transjakarta Rp62,1 Miliar
Sabtu, 10 September 2022 - 06:03 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap tambahan subsidi membuat pengguna Transjakarta tidak terlalu merasakan dampak kenaikan harga BBM. Foto/dok. pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucurkan dana Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Harapannya, pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk TJ dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” kata Anies saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi dampak kenaikan harga BBM di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022) malam.
Baca juga: Haruskah Anies Baswedan Masuk Parpol?
“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ucap Anies.
Yang tak kalah penting, Anies juga menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan dan memastikan agar seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial, baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Dengan demikian masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tuturnya.
Rapat ini juga dihadiri Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Rapat koordinasi menghasilkan setidaknya enam rekomendasi sebagai berikut:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami
kenaikan.
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk TJ dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” kata Anies saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi dampak kenaikan harga BBM di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022) malam.
Baca juga: Haruskah Anies Baswedan Masuk Parpol?
“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ucap Anies.
Yang tak kalah penting, Anies juga menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan dan memastikan agar seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial, baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Dengan demikian masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tuturnya.
Rapat ini juga dihadiri Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Rapat koordinasi menghasilkan setidaknya enam rekomendasi sebagai berikut:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami
kenaikan.
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
(muh)
Lihat Juga :
