Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Upacara Peringatan HDKD di Banggai, Bupati Bacakan Pesan Menkumham
loading...
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan HDKD ke-77 di lapangan upacara Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Jumat, (19/8) pagi. (Ist)
A
A
A
BANGGAI - KantorImigrasiKelas II Non-TPI Banggai melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 di lapangan upacara KantorImigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Jumat, (19/8) pagi. Dalam upacara itu, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bertindak sebagai inspektur upacara.
Hadir juga sejumlah tamu undangan seperti Wakil Bupati Banggai Furqanuddin, Dandim 1308 LB, Kapolres Banggai, Perwakilan Otoritas Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk, Kepala Lapas Luwuk, Kepala Bapas Luwuk.
KepalaImigrasiKelas II Non TPI Banggai, Wijaya Adibrata mengatakan 19 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai hari lahir Kementerian Hukum dan HAM adalah tanggal 19 Agustus 1945, sehingga
peringatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya.
"Pada HDKD Tahun 2022 ini, kemenkumham mengusung tema Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK," kata Wijaya Adibrata dalam sambutannya.
Dia menjelaskan HDKD ke-77 tahun memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang dinilai akan memberikan manfaat kepada pegawai dan masyarakat, terutama masyarakat diKabupaten Banggai.
"Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas Bakti Sosial, Donor Darah, Pertandingan Olahraga, Pelayanan Paspor Masuk Desa, Upacara dan Ziarah Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjung Tuwis Luwuk, Virtual run bersepeda," jelasnya.
Di sisi lain, dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-13 kalinya, terkait laporan keuangan dan transparansi di Kemenkumham.
"Insan pengayoman harus memahami tugas utama core business, untuk menciptakan kepercayaan publik public trust," kata Yasonna dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.
Sehingga, lanjutnya, ada legitimasi dari masyarakat untuk lembaga pemasyarakatan.
Dia juga menyebutkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik tersebut, setiap pimpinan dan pegawai harus siap dengan era digital 5.0, melalui pemikiran kritis serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi.
Hadir juga sejumlah tamu undangan seperti Wakil Bupati Banggai Furqanuddin, Dandim 1308 LB, Kapolres Banggai, Perwakilan Otoritas Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk, Kepala Lapas Luwuk, Kepala Bapas Luwuk.
KepalaImigrasiKelas II Non TPI Banggai, Wijaya Adibrata mengatakan 19 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai hari lahir Kementerian Hukum dan HAM adalah tanggal 19 Agustus 1945, sehingga
peringatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya.
"Pada HDKD Tahun 2022 ini, kemenkumham mengusung tema Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK," kata Wijaya Adibrata dalam sambutannya.
Dia menjelaskan HDKD ke-77 tahun memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang dinilai akan memberikan manfaat kepada pegawai dan masyarakat, terutama masyarakat diKabupaten Banggai.
"Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas Bakti Sosial, Donor Darah, Pertandingan Olahraga, Pelayanan Paspor Masuk Desa, Upacara dan Ziarah Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjung Tuwis Luwuk, Virtual run bersepeda," jelasnya.
Di sisi lain, dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-13 kalinya, terkait laporan keuangan dan transparansi di Kemenkumham.
"Insan pengayoman harus memahami tugas utama core business, untuk menciptakan kepercayaan publik public trust," kata Yasonna dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.
Sehingga, lanjutnya, ada legitimasi dari masyarakat untuk lembaga pemasyarakatan.
Dia juga menyebutkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik tersebut, setiap pimpinan dan pegawai harus siap dengan era digital 5.0, melalui pemikiran kritis serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi.
Explore More