Harganas Tingkat Provinsi Sulsel, Momentum Fokus Turunkan Angka Stunting
Kamis, 28 Juli 2022 - 15:32 WIB
loading...
Kepala BKKBN Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani, saat menghadiri peringatan Harganas ke-29 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BKKBN Sulsel, Kamis (28/7/2022). Foto/SINDOnews/Syamsi Nur Fadhilah
A
A
A
MAKASSAR - Persoalan stunting menjadi salah satu pekerjaan berat yang harus dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, penurunan angka stunting dijadikan sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan generasi yang bebas stunting.
Peringatan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) ke-29 tahun ini pun dijadikan sebagai momentum ajang sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga dalam menekan angka kelahiran bayi yang mengalami kekurangan gizi kronis.
Baca Juga: Hasto Wardoyo Dorong BKKBN Sulsel Maksimalkan Penggunaan Anggaran
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ( BKKBN ) Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani, mengungkapkan Harganas jadi momentum bagi BKKBN dalam meningkatkan komitmen lapisan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, juga demi mewujudkan cita-cita program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana.
" BKKBN selalu antusias untuk menyelenggarakan Harganas dan mencoba menjadikan momentum ini untuk menguatkan komitmen bersama dalam mengatasi isu dan persoalan di masyarakat dan keluarga, termasuk dalam percepatan penurunan stunting," ungkap Rita dalam peringatan Harganas ke-29 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BKKBN Sulsel, Kamis (28/7/2022).
Rita mengatakan, ada tiga tujuan besar yang ingin dicapai dalam momentum Harganas kali ini. Yaitu meningkatkan peran stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama dan keluarga dalam pembangunan keluarga.
Kemudian meningkatkan kinerja pengelola dalam program Bangga Kencana, dan meningkatkan kepedulian keluarga Indonesia dalam penurunan stunting. "Oleh karena itu, tema Harganas ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting," sebutnya.
Lebih jauh, Rita membeberkan jika Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman stunting. Prevalensi stunting nasional saat ini masih cukup tinggi, yakni 24,4 persen, sementara Sulsel masih di atas rata-rata nasional, yakni 27,4 persen.
"Pemerintah pusat telah menargetkan prevalensi stunting turun dari 30,8 persen tahun 2018 dan 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 14 persen di tahun 2024," ungkapnya.
Deputi Bidang Pelatihan, penelitian dan pengembangan (Lalitbang) BKKBN , M.Rizal Damanik, menambahkan dengan persentase tersebut, bisa dimaknai bahwa dari 100 kelahiran, ada 24 bayi yang masuk dalam kategori stunting. Stunting menjadi persoalan karena dampak yang ditimbulkannya berkelanjutan dan jangka panjang.
"Bayi yang terlahir stunting ini tidak langsung meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, bisa langsung dikebumikan. Tapi dia akan hidup dengan segala kekurangan dan keterbatasan," ujar Rizal.
Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan bayi menjadi stunting, kata dia, akan memberikan dampak yang cukup serius. Salah satunya terganggunya pertumbuhan organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, organ reproduksi, sampai pada perkembangan sel otak.
"Itu sebabnya, bayi stunting pasti pendek tapi yang pendek belum tentu stunting. Pendek karena pertumbuhan tungkai pahanya tidak maksimal karena kurang mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium," urainya.
Rizal mengemukakan, strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Baca Juga: BKKBN Sulsel Gandeng 26 Perguruan Tinggi untuk Atasi Stunting
Selain itu, juga peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.
Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
Peringatan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) ke-29 tahun ini pun dijadikan sebagai momentum ajang sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga dalam menekan angka kelahiran bayi yang mengalami kekurangan gizi kronis.
Baca Juga: Hasto Wardoyo Dorong BKKBN Sulsel Maksimalkan Penggunaan Anggaran
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ( BKKBN ) Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani, mengungkapkan Harganas jadi momentum bagi BKKBN dalam meningkatkan komitmen lapisan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, juga demi mewujudkan cita-cita program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana.
" BKKBN selalu antusias untuk menyelenggarakan Harganas dan mencoba menjadikan momentum ini untuk menguatkan komitmen bersama dalam mengatasi isu dan persoalan di masyarakat dan keluarga, termasuk dalam percepatan penurunan stunting," ungkap Rita dalam peringatan Harganas ke-29 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BKKBN Sulsel, Kamis (28/7/2022).
Rita mengatakan, ada tiga tujuan besar yang ingin dicapai dalam momentum Harganas kali ini. Yaitu meningkatkan peran stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama dan keluarga dalam pembangunan keluarga.
Kemudian meningkatkan kinerja pengelola dalam program Bangga Kencana, dan meningkatkan kepedulian keluarga Indonesia dalam penurunan stunting. "Oleh karena itu, tema Harganas ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting," sebutnya.
Lebih jauh, Rita membeberkan jika Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman stunting. Prevalensi stunting nasional saat ini masih cukup tinggi, yakni 24,4 persen, sementara Sulsel masih di atas rata-rata nasional, yakni 27,4 persen.
"Pemerintah pusat telah menargetkan prevalensi stunting turun dari 30,8 persen tahun 2018 dan 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 14 persen di tahun 2024," ungkapnya.
Deputi Bidang Pelatihan, penelitian dan pengembangan (Lalitbang) BKKBN , M.Rizal Damanik, menambahkan dengan persentase tersebut, bisa dimaknai bahwa dari 100 kelahiran, ada 24 bayi yang masuk dalam kategori stunting. Stunting menjadi persoalan karena dampak yang ditimbulkannya berkelanjutan dan jangka panjang.
"Bayi yang terlahir stunting ini tidak langsung meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, bisa langsung dikebumikan. Tapi dia akan hidup dengan segala kekurangan dan keterbatasan," ujar Rizal.
Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan bayi menjadi stunting, kata dia, akan memberikan dampak yang cukup serius. Salah satunya terganggunya pertumbuhan organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, organ reproduksi, sampai pada perkembangan sel otak.
"Itu sebabnya, bayi stunting pasti pendek tapi yang pendek belum tentu stunting. Pendek karena pertumbuhan tungkai pahanya tidak maksimal karena kurang mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium," urainya.
Rizal mengemukakan, strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Baca Juga: BKKBN Sulsel Gandeng 26 Perguruan Tinggi untuk Atasi Stunting
Selain itu, juga peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.
Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(tri)
Lihat Juga :
