DKI Pertimbangkan Usulan Pengaturan Keberangkatan Jam Kerja
Rabu, 27 Juli 2022 - 17:09 WIB
loading...
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza).Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan Ditlantas Polda Metro Jaya terkait pengaturan keberangkatan jam kerja di Jakarta. Kepolisian mengusulkan pengaturan keberangkatan jam kerja guna mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, Pemprov menerima dengan baik usulan yang telah dilayangkan Polda Metro Jaya. Menurutnya, usulan tersebut tentunya akan dipertimbangkan.
"Usulan dari Polda Metro itu saya kira baik. Karena dulu juga pernah didiskusikan, dibahas gitu kan. Dan ini saya kira suatu usulan yang perlu kita bahas sama-sama," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Menurut Ariza, keputusan tersebut tidak bisa hanya disahkan oleh satu pihak saja. Namun, perlu adanya masukan dari berbagai pihak, dikarenakan banyaknya pekerja di Jakarta. Baca: Polisi Undang Lembaga Terkait Bahas Pengaturan Jam Macet di DKI Jakarta
"Kan tidak bisa diputuskan sepihak, tidak bisa kami Pemprov, karena kan yang kerja bukan pegawai Pemprov saja. Di Jakarta kan banyak instansi swasta macam-macam lah, jadi harus sama-sama diputuskan yang terbaik," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, Pemprov menerima dengan baik usulan yang telah dilayangkan Polda Metro Jaya. Menurutnya, usulan tersebut tentunya akan dipertimbangkan.
"Usulan dari Polda Metro itu saya kira baik. Karena dulu juga pernah didiskusikan, dibahas gitu kan. Dan ini saya kira suatu usulan yang perlu kita bahas sama-sama," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Menurut Ariza, keputusan tersebut tidak bisa hanya disahkan oleh satu pihak saja. Namun, perlu adanya masukan dari berbagai pihak, dikarenakan banyaknya pekerja di Jakarta. Baca: Polisi Undang Lembaga Terkait Bahas Pengaturan Jam Macet di DKI Jakarta
"Kan tidak bisa diputuskan sepihak, tidak bisa kami Pemprov, karena kan yang kerja bukan pegawai Pemprov saja. Di Jakarta kan banyak instansi swasta macam-macam lah, jadi harus sama-sama diputuskan yang terbaik," ujarnya.
Lihat Juga :
