Imbas Banjir Garut, Plh Gubernur Jabar Ancam Sanksi Tegas Perusak Lingkungan

Selasa, 19 Juli 2022 - 03:53 WIB
loading...
Imbas Banjir Garut, Plh Gubernur Jabar Ancam Sanksi Tegas Perusak Lingkungan
PelakPlh Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul saat meninjau korban banjir di Kampung Dayeuhandap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Minggu (17/7/2022). Foto SINDOnewssana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menilai, bencan
A A A
BANDUNG - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat , Uu Ruzhanul Ulum menilai, bencana banjir di Kabupaten Garut akibat rusaknya lingkungan di wilayah hulu sungai. Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada perusak lingkungan.



Diketahui, Garut dikepung banjir akibat luapan sungai yang dipicu intensitas hujan tinggi sejak Jumat (15/7/2022). Banjir pun menerjang kawasan permukiman yang tersebar di delapan kecamatan hingga memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Menurut Uu, banjir kali ini tak lepas dari dampak dari alih fungsi lahan di daerah hulu sungai. Oleh karenanya, penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan, baik perorangan maupun korporasi harus ditegakkan.

"Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional, sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini," tegas Uu dalam keterangan resminya, Senin (18/7/2022).

Uu menegaskan bahwa langkah penanganan banjir di Garut harus dilakukan melalui edukasi masyarakat, khususnya di wilayah hulu sungai.

Uu sendiri telah meninjau langsung lokasi terdampak sekaligus memberikan bantuan secara langsung kepada korban banjir di Kampung Dayeuhandap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Minggu (17/7/2022) kemarin.

Uu mengungkapkan, berdasarkan keterangan warga Kampung Dayeuhandap, banjir hebat bukan pertama kalinya mereka rasakan. Oleh karenanya, Uu juga mengimbau warga agar mau pindah ke lokasi yang lebih aman.

"Kami meminta masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," harap Uu.

"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau ada yang menolak (pindah) karena itu tanah pribadi. Namun, diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," sambung Uu menjelaskan.

Dalam peninjauannya, Uu juga menyerahkan bantuan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jabar senilai Rp198.650.550, bantuan corporate social responsibility (CSR) bank bjb senilai Rp100.000.000, serta bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar.

Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, Uu berjanji akan memprioritaskan perbaikan jembatan tersebut karena menurutnya jembatan penghubung tersebut penting untuk warga.

"Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun, dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," katanya.

Diketahui, banjir yang terjadi di Kampung Dayeuhandap terjadi akibat luapan Sungai Cipeujeuh. Bahkan, ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari 1 meter. Baca Juga: Hari Pertama Masuk Sekolah, Siswa Diliburkan Akibat Ruang Kelas Terendam Banjir

Akibat banjir ini, 53 rumah warga terendam dan rusak, delapan di antaranya rusak berat. Adapun jumlah warga terdampak mencapai 258 orang dari 78 kepala keluarga, termasuk di antaranya 30 orang balita, 30 orang lansia, dua ibu hamil, dan tujuh ibu menyusui.
(don)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1993 seconds (0.1#10.140)