Balitbangda Makassar Diseminasi Kajian BUMD, Transportasi, hingga Sejarah Kampung
Kamis, 14 Juli 2022 - 16:39 WIB
loading...
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar melakukan diseminasi di Hotel Arthama, Kamis (14/7/2022). Foto/SINDOnews/Syamsi Nur Fadhila
A
A
A
MAKASSAR - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar menggelar diseminasi atas hasil pengkajian dan penelitian tiga sektor. Tiga sektor itu mencakup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), transportasi, hingga sejarah kampung.
Kepala Balitbangda Kota Makassar , Andi Bukti Djufrie, menuturkan diseminasi atau sosialisasi hasil penelitian memiliki makna penting dalam mengolaborasi kebijakan dan program yang akan di ambil dengan pendekatan riset.
Baca Juga: Pemkot Makassar Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan dan program itu dibuat berdasarkan data dan fakta serta solusi yang telah dipersiapkan dalam mengatasi masalah.
"Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan tersedianya data dan fakta yang cukup. Kita tidak bisa lagi menyusun atau merencanakan suatu kebijakan dan program tanpa perhitungan serta kalkulasi yang matang dan komprehensif," ungkap Bukti.
Kata dia, pihaknya bersama dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan peneliti, periset, dalam berbagai tingkatan melakukan kerja sama penyusunan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan kebijakan dan program yang bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, mudah, murah dan tuntas.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah kota sedang dan secara bertahap membangun suatu sistem yang terintegrasi, terpadu dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi digital.
"Jadi lagi lagi, komitmen untuk membangun sistem ada pada data yang meliputi banyak hal yang kita sebut Big Data," tuturnya.
Adapun Pengkajian Restrukturisasi BUMD dilakukan oleh Andi Nur Bau Massepe dari Universitas Hasanuddin, kajian terkait Model Penerapan Moda Transportasi Massal untuk Masyarakat dilakukan oleh Lambang Basri Said dari Universitas Muslim Indonesia, dan Kajian Sejarah Kampung di Kota Makassar Sebagai Sarana Pengembangan Karakter dan Kearifan Lokal dilakukan oleh Andi Ima Kesuma dari Universitas Negeri Makassar.
Menyoal restrukturisasi BUMD, Andi Nur Bau Massepe membeberkan sejumlah masalah yang dihadapi BUMD Kota Makassar. Beberapa di antaranya yaitu tata kelola birokrasi yang buruk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, tidak berorientasi pasar, tidak memberi kontribusi pada PAD, kompetensi direksi yang belum diuji, dan rendahnya penerapan Good Corporate Governance.
Alhasil, kajian menyimpulkan bahwa sebuah BUMD, baik yang berbentuk Perusda atau Perseroda yang ada di bawah Pemerintah Kota Makassar , tidak memberi kontribusi terhadap PAD.
Kata dia, aspek yang penting juga mencakup hal tata kelola dan masih minimnya menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), serta aspek yuridis dan regulasi yang belum detail mengatur keberadaan BUMD sehingga mendesak dilakukan restrukturisasi.
Baca Juga: Pemkot Makassar Matangkan Konsep Sekolah Terintegrasi
"Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMD terletak pada bagaimana pemerintah kota secara tegas memilih metode yang paling sesuai dalam pencapaian hasil yang disepakati, seperti efisiensi pengendalian kebijakan, dan penguatan mata rantai aktivitas untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan," katanya.
Menurutnya, setiap bisnis seperti BUMD hendaknya memiliki empat komponen model bisnis yaitu siapa yang dilayani (who it saves), apa yang ditawarkan (what it provides), bagaimana cara menghasilkan produk/jasa (How It Provides Its Product/service), dan bagaimana cara menghasilkan uang atau pendapatan untuk keberlangsungan perusahaan dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Kemudian terkait pengkajian Model Penerapan Moda Transportasi Massal untuk Masyarakat, Lambang Basri menjelaskan bahwa jumlah populasi Kota Makassar sebanyak 1,7 juta jiwa.
Jika populasi pengguna angkutan umum secara faktual lebih didominasi oleh para pekerja dan pelaku kegiatan rutin, maka usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 60 tahun, memiliki jumlah relative kecil, sehingga pendekatan jumlah populasi pengguna jumlahnya berada pada angka 1 juta jiwa.
Berdasarkan jumlah sampel pada penelitian dan hasil olah data kuantitatif, lanjut dia, 39 responden masuk pada kategori kelompok captive atau kelompok yang bergantung kendaraan umum untuk melakukan mobilitasnya. Sedangkan 261 masuk pada kategori kelompok choice atau orang-orang yang mempunyai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan mobilitasnya.
"Jika populasi masyarakat pengguna mencapai 1 juta jiwa, maka angka kelompok captive 130.000 pengguna dan 30% kelompok choice 261.000 pengguna," ucap dia.
Terkait potensi jumlah Pengguna Angkutan Umum Perkotaan Kelompok Choice yang jumlahnya cukup besar, lanjutnya, agar dilakukan upaya untuk mengubah imaginasinya sehingga memilih dan mau menggunakan angkutan umum pada setiap perjalanannya.
"Langkah yang diusulkan maksimalkan daya tarik keberadaan angkutan umum, mulai moda, layanan, keamanan, kenyamanan dan aksesibilitas atau kemudahan serta tarif yang terjangkau," tandas Lambang Basri.
Kemudian terkait Kajian Sejarah Kampung di Kota Makassar Sebagai Sarana Pengembangan Karakter dan Kearifan Lokal, Andi Ima Kesuma menguraikan jika kurikulum pendidikan yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku.
"Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, materi mengenai sejarah kampung Kota Makassar, sejarah situs dan cerita rakyat belum termasuk dalam mata pelajaran muatan lokal," sebutnya.
Dalam kurikulum 13 setiap sekolah wajib hukumnya menggunakan muatan lokal yang dipilih dari beberapa mata pelajaran berdasarkan kondisi sekolah, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini guru.
"Bahkan dalam blangko ijazah, terdapat kolom muatan lokal yang sengaja dikosongkan untuk penilaian. Ini berarti sekolah diberi kebebasan untuk memilih muatan lokal yang akan diajarkan, dengan catatan kondisi sekolah mendukung untuk pelaksanaannya mata pelajaran muatan lokal tersebut," jelasnya.
Baca Juga: SILPA Pemkot Makassar Mencapai Rp592,87 Miliar
Hasil kajiannya pun merekomendasikan untuk melaksanakan inventarisasi sejarah situs, sejarah kampung dan cerita rakyat dalam lingkup administratif Kota Makassar.
"Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan akan didapatkan blue print mengenal sejarah situs, sejarah kampung dan cerita rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pendidikan, pariwisata maupun pembentukan karakter," pungkasnya.
Kepala Balitbangda Kota Makassar , Andi Bukti Djufrie, menuturkan diseminasi atau sosialisasi hasil penelitian memiliki makna penting dalam mengolaborasi kebijakan dan program yang akan di ambil dengan pendekatan riset.
Baca Juga: Pemkot Makassar Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan dan program itu dibuat berdasarkan data dan fakta serta solusi yang telah dipersiapkan dalam mengatasi masalah.
"Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan tersedianya data dan fakta yang cukup. Kita tidak bisa lagi menyusun atau merencanakan suatu kebijakan dan program tanpa perhitungan serta kalkulasi yang matang dan komprehensif," ungkap Bukti.
Kata dia, pihaknya bersama dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan peneliti, periset, dalam berbagai tingkatan melakukan kerja sama penyusunan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan kebijakan dan program yang bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, mudah, murah dan tuntas.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah kota sedang dan secara bertahap membangun suatu sistem yang terintegrasi, terpadu dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi digital.
"Jadi lagi lagi, komitmen untuk membangun sistem ada pada data yang meliputi banyak hal yang kita sebut Big Data," tuturnya.
Adapun Pengkajian Restrukturisasi BUMD dilakukan oleh Andi Nur Bau Massepe dari Universitas Hasanuddin, kajian terkait Model Penerapan Moda Transportasi Massal untuk Masyarakat dilakukan oleh Lambang Basri Said dari Universitas Muslim Indonesia, dan Kajian Sejarah Kampung di Kota Makassar Sebagai Sarana Pengembangan Karakter dan Kearifan Lokal dilakukan oleh Andi Ima Kesuma dari Universitas Negeri Makassar.
Menyoal restrukturisasi BUMD, Andi Nur Bau Massepe membeberkan sejumlah masalah yang dihadapi BUMD Kota Makassar. Beberapa di antaranya yaitu tata kelola birokrasi yang buruk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, tidak berorientasi pasar, tidak memberi kontribusi pada PAD, kompetensi direksi yang belum diuji, dan rendahnya penerapan Good Corporate Governance.
Alhasil, kajian menyimpulkan bahwa sebuah BUMD, baik yang berbentuk Perusda atau Perseroda yang ada di bawah Pemerintah Kota Makassar , tidak memberi kontribusi terhadap PAD.
Kata dia, aspek yang penting juga mencakup hal tata kelola dan masih minimnya menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), serta aspek yuridis dan regulasi yang belum detail mengatur keberadaan BUMD sehingga mendesak dilakukan restrukturisasi.
Baca Juga: Pemkot Makassar Matangkan Konsep Sekolah Terintegrasi
"Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMD terletak pada bagaimana pemerintah kota secara tegas memilih metode yang paling sesuai dalam pencapaian hasil yang disepakati, seperti efisiensi pengendalian kebijakan, dan penguatan mata rantai aktivitas untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan," katanya.
Menurutnya, setiap bisnis seperti BUMD hendaknya memiliki empat komponen model bisnis yaitu siapa yang dilayani (who it saves), apa yang ditawarkan (what it provides), bagaimana cara menghasilkan produk/jasa (How It Provides Its Product/service), dan bagaimana cara menghasilkan uang atau pendapatan untuk keberlangsungan perusahaan dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Kemudian terkait pengkajian Model Penerapan Moda Transportasi Massal untuk Masyarakat, Lambang Basri menjelaskan bahwa jumlah populasi Kota Makassar sebanyak 1,7 juta jiwa.
Jika populasi pengguna angkutan umum secara faktual lebih didominasi oleh para pekerja dan pelaku kegiatan rutin, maka usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 60 tahun, memiliki jumlah relative kecil, sehingga pendekatan jumlah populasi pengguna jumlahnya berada pada angka 1 juta jiwa.
Berdasarkan jumlah sampel pada penelitian dan hasil olah data kuantitatif, lanjut dia, 39 responden masuk pada kategori kelompok captive atau kelompok yang bergantung kendaraan umum untuk melakukan mobilitasnya. Sedangkan 261 masuk pada kategori kelompok choice atau orang-orang yang mempunyai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan mobilitasnya.
"Jika populasi masyarakat pengguna mencapai 1 juta jiwa, maka angka kelompok captive 130.000 pengguna dan 30% kelompok choice 261.000 pengguna," ucap dia.
Terkait potensi jumlah Pengguna Angkutan Umum Perkotaan Kelompok Choice yang jumlahnya cukup besar, lanjutnya, agar dilakukan upaya untuk mengubah imaginasinya sehingga memilih dan mau menggunakan angkutan umum pada setiap perjalanannya.
"Langkah yang diusulkan maksimalkan daya tarik keberadaan angkutan umum, mulai moda, layanan, keamanan, kenyamanan dan aksesibilitas atau kemudahan serta tarif yang terjangkau," tandas Lambang Basri.
Kemudian terkait Kajian Sejarah Kampung di Kota Makassar Sebagai Sarana Pengembangan Karakter dan Kearifan Lokal, Andi Ima Kesuma menguraikan jika kurikulum pendidikan yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku.
"Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, materi mengenai sejarah kampung Kota Makassar, sejarah situs dan cerita rakyat belum termasuk dalam mata pelajaran muatan lokal," sebutnya.
Dalam kurikulum 13 setiap sekolah wajib hukumnya menggunakan muatan lokal yang dipilih dari beberapa mata pelajaran berdasarkan kondisi sekolah, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini guru.
"Bahkan dalam blangko ijazah, terdapat kolom muatan lokal yang sengaja dikosongkan untuk penilaian. Ini berarti sekolah diberi kebebasan untuk memilih muatan lokal yang akan diajarkan, dengan catatan kondisi sekolah mendukung untuk pelaksanaannya mata pelajaran muatan lokal tersebut," jelasnya.
Baca Juga: SILPA Pemkot Makassar Mencapai Rp592,87 Miliar
Hasil kajiannya pun merekomendasikan untuk melaksanakan inventarisasi sejarah situs, sejarah kampung dan cerita rakyat dalam lingkup administratif Kota Makassar.
"Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan akan didapatkan blue print mengenal sejarah situs, sejarah kampung dan cerita rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pendidikan, pariwisata maupun pembentukan karakter," pungkasnya.
(tri)
Lihat Juga :
