Bawaslu Ingatkan KPU Soal Keanggotaan Parpol Ganda
Kamis, 14 Juli 2022 - 08:52 WIB
loading...
Komisioner Bawaslu Sulsel dalam suatu kegiatan. Foto: SINDOnews/Muhaimin Sunusi
A
A
A
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengingatkan KPU untuk mencegah pelanggaran terkait keanggotaan ganda di partai politik (parpol). Mengingat persoalan ini cukup ramai saat tahapan Pemilu 2019 lalu.
Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi mengatakan persoalan keanggotaan ganda parpol di 2019, patut menjadi pelajaran. Ini untuk menghindari pemicu konflik antar partai.
Baca juga: Rekomendasi Golkar Hambat Proses Penetapan Calon Wakil Bupati Lutim
"Pengalaman harus menjadi pelajaran bagi KPU dan memperketat nama-nama pengurus partai. Karena bisa berdampak pada konflik antar partai sehingga terjadi sengketa antara partai," kataArumahi.
Bukan cuma itu kata Arumahi, praktik pencatutan nama individu sebagai anggota parpol juga harus dicegah. Jangan sampai ada pihak yang namanya dimasukkan sebagai anggota, tanpa sepengetahuannya.
"Apalagi ada yang merasa dicatut namanya. Makanya kami dari Bawaslu meminta akses melalukan pengawasan. KPU melalukan verifikasi, lalu kita melakukan pengawasan," ujarnya.
Baca juga: Struktur 100 Persen Rampung, Perindo Makassar Siap Jalani Verifikasi KPU
Arumahi pun menyarankan kepada parpol agar tak sembarangan memasukkan nama sebagai anggota. Kalau misalnya ada nama yang sama di partai lain, perlu ada verifikasi langsung ke yang bersangkutan.
"Kita mengimbau kepada partai jika yang bersangkutan itu sudah ada namanya di partai lain sebaiknya melakukan klarifikasi ke orang tersebut. Sebelum dicantumkan namanya dan bisa terjadinya sengketa," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel , Asram Jaya mengaku belum bisa berkomentar banyak. Sebab PKPU dari pusat terkait anggota parpol yang ganda belum diterbitkan.
"Soal itu, saya belum bisa berkomentar. Karena PKPU soal kegandaan parpol belum terbit. Jadi belum bisa dikomentari," ungkapnya.
Baca juga: Legislator Ini Ingatkan Kepala Bapenda Sulsel Jangan Malas Ikut Rapat
Pada PKPU sebelumnya, parpol diminta menginput sebanyak seperseribu anggota dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Seperti di Makassar yang jumlah penduduknya sekira 1,5 juta, maka parpol wajib memasukkan 1500 anggota.
"Tapi itu kan PKPU lama, bahwa parpol wajib memasukkan seperseribu anggota dari jumlah penduduk di wilayah itu. Tapi untuk saat ini, PKPU yang baru belum keluar," kuncinya.
Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi mengatakan persoalan keanggotaan ganda parpol di 2019, patut menjadi pelajaran. Ini untuk menghindari pemicu konflik antar partai.
Baca juga: Rekomendasi Golkar Hambat Proses Penetapan Calon Wakil Bupati Lutim
"Pengalaman harus menjadi pelajaran bagi KPU dan memperketat nama-nama pengurus partai. Karena bisa berdampak pada konflik antar partai sehingga terjadi sengketa antara partai," kataArumahi.
Bukan cuma itu kata Arumahi, praktik pencatutan nama individu sebagai anggota parpol juga harus dicegah. Jangan sampai ada pihak yang namanya dimasukkan sebagai anggota, tanpa sepengetahuannya.
"Apalagi ada yang merasa dicatut namanya. Makanya kami dari Bawaslu meminta akses melalukan pengawasan. KPU melalukan verifikasi, lalu kita melakukan pengawasan," ujarnya.
Baca juga: Struktur 100 Persen Rampung, Perindo Makassar Siap Jalani Verifikasi KPU
Arumahi pun menyarankan kepada parpol agar tak sembarangan memasukkan nama sebagai anggota. Kalau misalnya ada nama yang sama di partai lain, perlu ada verifikasi langsung ke yang bersangkutan.
"Kita mengimbau kepada partai jika yang bersangkutan itu sudah ada namanya di partai lain sebaiknya melakukan klarifikasi ke orang tersebut. Sebelum dicantumkan namanya dan bisa terjadinya sengketa," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel , Asram Jaya mengaku belum bisa berkomentar banyak. Sebab PKPU dari pusat terkait anggota parpol yang ganda belum diterbitkan.
"Soal itu, saya belum bisa berkomentar. Karena PKPU soal kegandaan parpol belum terbit. Jadi belum bisa dikomentari," ungkapnya.
Baca juga: Legislator Ini Ingatkan Kepala Bapenda Sulsel Jangan Malas Ikut Rapat
Pada PKPU sebelumnya, parpol diminta menginput sebanyak seperseribu anggota dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Seperti di Makassar yang jumlah penduduknya sekira 1,5 juta, maka parpol wajib memasukkan 1500 anggota.
"Tapi itu kan PKPU lama, bahwa parpol wajib memasukkan seperseribu anggota dari jumlah penduduk di wilayah itu. Tapi untuk saat ini, PKPU yang baru belum keluar," kuncinya.
(luq)
Lihat Juga :
